APBN KITA MEI 2026 BARU DIRILIS !!
TAPI ADA SATU HAL YANG TIDAK DIBAHAS
KEMANA UANG RP 10,2 TRILIUN YANG KEJAKSAAN SERAHKAN KE PURBAYA LANGSUNG DI SAKSIKAN PRABOWO?
KOK TIDAK TERCATAT?
YANG KEMARIN APAKAH CUMA GIMICK?
Jumat 5 Juni 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan laporan APBN KiTa edisi Juni dengan senyum di wajah dan jempol ke atas. Tapi di balik infografis biru cerah itu, ada angka-angka yang perlu dibaca dengan sangat teliti.
Dalam 5 bulan pertama 2026 (Januari–Mei):
Pendapatan Negara: Rp1.185,0 triliun atau 37,6% dari target APBN. Belanja Negara: Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN.
Defisit: Rp180,4 triliun
atau 0,70% dari PDB.
Artinya setiap hari selama Januari–Mei 2026, negara membelanjakan rata-rata
Rp9,1 triliun — sementara hanya mendapat pemasukan Rp7,9 triliun. Selisihnya ditutup dengan utang.
Dengan Stop MBG yg menghabis 1.2T per hari sebernarnya sudah menutup defisit tersebut.
Yang paling mengejutkan:
defisit ini melonjak 763,3% dibanding periode yang sama tahun lalu, di mana defisit Mei 2025 hanya Rp20,9 triliun atau 0,09% dari PDB.
DARI MANA UANGNYA MASUK?
Total pendapatan Rp1.185,0 triliun berasal dari:
Penerimaan Pajak: Rp834,4 triliun 70,4% dari total pendapatan, tumbuh 22,1% dibanding tahun lalu. Ini tulang punggung utama APBN.
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Rp226,4 triliun — 19,1% dari total pendapatan, mencakup SDA, dividen BUMN, dan layanan pemerintah.
Kepabeanan dan Cukai: Rp123,8 triliun — 10,4% dari total pendapatan, hanya tumbuh tipis 0,7% yoy, paling lambat di antara semua sumber.
Hibah: Rp400 miliar sangat kecil secara proporsi.
Dan di sinilah pertanyaan besar muncul lebih lanjut di bagian bawah.
KE MANA UANGNYA KELUAR?
Total belanja Rp1.365,4 triliun terbagi dalam tiga blok besar:
BLOK 1 — BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L): Rp517,7 triliun (37,9% dari total belanja)
Tumbuh masif 58,9% dibanding tahun lalu — didorong oleh program MBG, penyaluran bansos, dan pencairan THR.
Tiga K/L dengan anggaran terbesar 2026: Badan Gizi Nasional posisi pertama dengan pagu Rp268 triliun untuk MBG, Kementerian Pertahanan kedua Rp187,1 triliun, Kepolisian RI ketiga Rp146 triliun.
Artinya tiga besar pengguna anggaran adalah makan siang anak sekolah, militer, dan polisi
bukan kesehatan,
bukan infrastruktur,
bukan riset.
BLOK 2 — BELANJA NON-K/L: Rp541,6 triliun (39,7% dari total belanja — blok terbesar)
Ini pos terbesar dan paling luput dari perhatian publik.
Isinya: pembayaran manfaat pensiun, subsidi BBM dan listrik, serta kompensasi energi.
Komponen paling sensitif: bunga utang domestik Rp538,70 triliun per tahun penuh, bunga utang luar negeri Rp60,74 triliun.
Setiap pelemahan rupiah 1% dari asumsi APBN Rp16.500, beban bunga utang valas bertambah Rp607 miliar secara otomatis.
Dengan rupiah sudah di Rp18.000 — meleset 9% dari asumsi potensi bengkak lebih dari Rp5 triliun hanya dari bunga valas, belum termasuk subsidi BBM yang ikut melambung.
BLOK 3 — TRANSFER KE DAERAH (TKD): Rp306,1 triliun (22,4% dari total belanja)
Transfer ke daerah justru turun 4,9% dibanding tahun lalu — daerah mendapat lebih sedikit di saat pemerintah pusat belanja lebih banyak.
Pelayanan publik di kabupaten dan kota makin tertekan sementara program populis pusat terus diperluas.
SEKARANG, KE MANA RP10,2 TRILIUN UANG RAMPASAN KEJAKSAAN?
Ini yang tidak dibahas Purbaya dalam konferensi pers padahal uangnya diserahkan hanya 23 hari sebelum laporan dirilis, disaksikan langsung Presiden Prabowo.
Rinciannya: Rp3,42 triliun dari penagihan denda administratif kehutanan, dan Rp6,84 triliun dari penerimaan pajak PBB serta non-PBB hasil penertiban kawasan hutan.
LALU MENGAPA TIDAK MUNCUL EKSPLISIT DI APBN?
Jawabannya ada di mekanisme teknis yang tidak pernah dijelaskan ke publik secara jujur.
Rp6,84 triliun dari total Rp10,2 triliun itu berasal dari penerimaan pajak PBB dan non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH.
Komponen ini masuk bukan ke PNBP
Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah resmi memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk membenahi hancurnya fundamental ekonomi nasional. Mahasiswa dengan sangat cerdas mengaitkan angka 18 hari tersebut sebagai simbol perlawanan atas tersungkurnya nilai tukar Rupiah yang kini jebol ke level Rp18.000 per Dolar AS. Jika dalam 18 hari ke depan tidak ada perbaikan nyata, mahasiswa mengancam akan bergerak massal untuk menyegel Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.
.video ; kompas
FYI, dulu Setya Novanto menerima suap E-KTP Rp96M. Heboh banget se Indoneska.
Ini si Dadan Rp1M/hari. Udah berlangsung selama 1,5 tahun. Udah Rp500M lebih anjirrr. MBG nya pun masih jalan.
Stresssssss
keos bgt anjir baru 1.5 tahun WKWKWK gila wo mundur ajalahh nama lu jg udah jelek baik di negara sendiri maupun di global😭😭 gabecus jir pantes dulu 4x kalah, ternyata dulu orang2 emg gapercaya sm lu karena ternyata keliatan ga mampunya
Kalian tau ga sih, Pak SBY dulu pas jaman
krisis global mau naikin bensin
400 PERAK doank aja dia pidato loh Live di TV2..
beliau minta maaf ke rakyat dengan wajah yg sedih.
Minta maaf berkali2 harus ambil keputusan itu.
Dia juga banyak kekurangannya, tapi sumpah gw kangen dengan pemimpin kek gitu, yg bertanggung jawab, yg punya empati ke rakyat!
Bukan malah denial bilang rupiah lemah ga ngaruh! Rakyat cuma butuh makan, ga mimpi jadi kaya! 4jg 4jg
cc:threadris_kaanisya
MENGAPA HANYA INDONESIA YANG HANCUR?
Sementara mata uang tetangga berhasil memanfaatkan fundamental ekonomi untuk menahan gejolak global, Rupiah justru anjlok dua digit (-10,84%).
Alasan "Tekanan Global" tidak lagi relevan.
INI SALAH URUS !!!
🇮🇩 “Balik ke Era Soeharto?”
Media Jepang lagi menyoroti Indonesia setelah DPR mengesahkan revisi UU yang bikin prajurit TNI aktif bisa menempati lebih banyak posisi di kementerian dan lembaga negara.
Banyak yang kemudian membandingkan Presiden Prabowo dengan Soeharto. Soalnya, keduanya sama-sama punya latar belakang militer.
Di kalangan pendukung demokrasi, muncul kekhawatiran kalau peran TNI yang makin luas bisa bikin Indonesia perlahan kembali ke pola yang mirip era Orde Baru.
Sebelumnya, prajurit aktif cuma bisa ditempatkan di beberapa lembaga tertentu seperti Kementerian Pertahanan dan BIN.
Setelah revisi UU ini, jumlah lembaga yang bisa diisi personel militer bertambah menjadi 14. Bahkan ada jabatan baru terkait pengawasan dan pengelolaan perbatasan yang juga bisa diisi anggota TNI.
Buat yang lupa, di zaman Soeharto dulu ada konsep “dwifungsi ABRI”. Jadi militer bukan cuma ngurus pertahanan, tapi juga ikut bermain di politik dan pemerintahan.
Banyak perwira yang duduk di DPR, jadi kepala daerah, sampai mengisi berbagai jabatan sipil.
Setelah Reformasi 1998, Indonesia berusaha membatasi keterlibatan militer dalam politik. Bahkan pada 2004 lahir aturan yang menegaskan kontrol sipil atas TNI.
Nah, revisi UU terbaru ini dianggap sebagian analis sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin memberi ruang yang lebih besar bagi militer di pemerintahan.
Apalagi Prabowo sendiri merupakan mantan jenderal dan punya hubungan erat dengan era Soeharto karena pernah menjadi menantunya.
apakaah sekarang orde baru jilid 2?
TOLONG JAGA MAMA YASINTA⚠️⚠️⚠️
Jangan sampai mama di munirkan💔
Jujur setelah mendengar kabar keluarga mama kehilangan kontak, ntah kenapa langsung ke pikiran tentang alm munir. Takut sekali awak mama yasinta di munirkan 😭😭😭
Semoga ini hanya kekuatiranku saja
Banyak banget catatan saya terkait jawaban Seskab Teddy ini:
1. Ad hominem dan julid, Teddy buka dengan pujian ke Dino, "diplomat hebat." tapi langsung ditambah "pernah jadi wamenlu, hanya diberi kesempatan 3 bulan."
meremehkan kredibilitas Pak Dino.
2. Klaim biaya kelebihan anggaran "sepenuhnya ditanggung pribadi Presiden Prabowo."
Mana buktinya?
Tidak ada transparansi, laporan BPK, verifikasi KPK, dan mekanisme pertanggungjawaban publik yang disebut.
3. Klaim rombongan turun dari 120 ke 50-60 orang. Diklaim sebagai kemajuan besar.
Lihat frekuensi kunjungannya dalam setahun.
49 kunjungan × 50 orang = 2.450 "orang-perjalanan"
Dan ada satu konteks yang Teddy lupa sebut,
Pada Januari 2025, Prabowo menandatangani Inpres No. 1/2025 yang memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat hingga 50% dengan target penghematan Rp20 triliun.
Tapi Prabowo sendiri menghabiskan sekitar 95-112 hari di luar negeri (setara empat bulan penuh hari kerja tanpa libur).
oke nanti dilanjut lagi, mau jalan.