MPR harus dikembalikan sebagai penjelmaan rakyat secara utuh, termasuk utusan golongan. Jangan cuma ada doang tanpa wewenang kuat kayak DPD sekarang.
Setuju usulan ini, tapi kewenangannya juga harus diperkuat biar bener-bener jalan.
“Bank Himbara bisa kena NPL” katanya.
Tapi dana desa lama (Rp 681T sejak 2015) juga banyak yang hilang ke korupsi & laporan fiktif.
Sekarang minimal ada mekanisme: pemerintah cuma bayar koperasi yang lolos audit BPKP.
Pilih mana? Yang “aman di kertas” tapi bocor di lapangan, atau yang berani kasih filter audit meski ada risiko NPL?
berita buruk buat saham bank himbara:
- biaya 240 triliun untuk kopdes dana hasil pinjaman dari bank himbara
- pemerintah akan bayar cicilannya
- tapi kalo gagal audit = tidak dibayar
- artinya bank berpotensi menanggung kredit macet (npl naik)
- berarti pengembalian dana ke bank tidak sepenuhnya terjamin