Pernyataan Yenny Wahid menguliti absurdnya hukum di Indonesia yang bahkan bikin heran ekspatriat & pengamat luar negeri : "Ijazah SMA tak ditemukan MK, tapi kok tetap bisa jadi Wakil Presiden?"
Penjelasan Yenny sangat gamblang:
1. MK mengunci fakta: Bukti kehadiran (attendance) TIDAK SAMA dengan bukti kelulusan (graduation)
2. MK tidak mendiskualifikasi murni karena terbentur tenggat rezim Pemilu pasca-pelantikan.
3. MK sengaja mengunci temuan fakta ini & menunjukkan "Pintu Konstitusi" lain: DPR/MPR via Pasal 7A UUD 1945.
Ketika dunia luar saja terheran-heran melihat kontradiksi ini, DPR kita malah pura-pura buta dan tuli. Malu-maluin.
Utang Kopdes Merah Putih jatuh tempo bulan September dan mau dibayar pakai Dana Desa? Tenang, rakyat desa kan emang paling ikhlas kalau jalan rusak atau posyandu terbengkalai, yang penting utang program pusat lunas! 👏