Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.
Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.
Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.
Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.
Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.
Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.
Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.
Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.
Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:
Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.
Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.
Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.
Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.
Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.
Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.
Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.
Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.
Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:
Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.
Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.
Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.
Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.
Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.
Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.
Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.
Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.
Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:
Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.
Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.
Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.
Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.
Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.
Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."
Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."
Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.
Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:
"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."
Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.
Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.
Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.
Dikasih waktu seminggu kirain tobat ternyata nyari mangsa baru.
Lu nyekem orang luar bodo amat deh ya.
Makan orang orang sendiri? Demi biaya hidup di Bali???
Kalem.
Gw dah siap lawyer kok kalo dituntut balik pencemaran nama baik.
Enaknya spill jangan ya?
Dari 1 tahun lalu lho gonta ganti username wkwkwk.
Kamu kira kamu doxed orang jadi percaya dan bisa bikin kamu lepas dari hukum? 🫵😂
Gimana ketua spill jangan? @TomketLovers@setyamickala@0xRusdi@blackalpha22380@warungdegen
Mau menangkan total hadiah Rp3.000.000?
Tinggal follow X @indodax, repost, dan reply “done” di postingan ini
3 orang bakal menang cuan!
Periode: 1-15 Agustus 2025
Pengumuman pemenang: 19 Agustus 2025
Yuk, ikutan sekarang! Siapa tahu kamu yang beruntung!
#INDODAX #AsetMasaDepan
Imagine being a millionaire… but you can't access your fortune.
Turns out, 20% of all Bitcoin is locked in wallets with lost passwords.
But with Walme, you won’t have to worry.
🔜 Web3 wallet recovery –> Restore with your seed phrase.
🔜 Cloud backup –> Recover from iCloud or Google Drive.
🔜 Secure login –> Access your custodial wallet via Google/Apple.
Your funds? Safe and sound.
We follow PCI DSS 🛡 standards, ensuring top-tier security at all times.
With Walme, control stays in your hands.
Stay tuned. 💜
🚨 World TOP-3 Exchange got Hacked 🚨
Over $1.5 billion gone, just like that
Crazy, right? That’s why where you store your USDT matters.
So, where does your USDT really live? 🤔
💼 Wallets – Full control, full responsibility. No one can freeze or take your USDT… but lose your keys, and it’s gone forever.
🏦 Exchanges – Super convenient, but as Bybit just showed us, exchanges get hacked. Your funds? Not really yours.
💸 Staking – Earning passive income sounds great, but where is your USDT actually sitting? Often, still on an exchange or lending platform.
With Walme, we’re building a better way.
- Non-custodial wallet – Your crypto, your keys, easy recovery if you ever lose access.
- Bank card integration – Spend USDT without moving funds to risky exchanges.
- Security-first – Keeping your assets safe, while making crypto easy to use.
Where’s your USDT right now? Share in the comments
EVERYBODY GO TO COMMENTS! 🔥
You’ve probably noticed, Partner Quests are live!
(https://t.co/hGPk2sfygp)
Partner activities will be a regular feature on the Waitlist!
Expect Quests from our partners with extra XP and occasional airdrops of their project tokens.
Show your loyalty and unlock even greater rewards!
Now, it’s your turn to choose which project we’ll partner with next!
Head to the comments and tell us which project you’d love to see team up with Walme.
(e.g., @ExampleCoin - https://t.co/Aux4GgrRWi)
Here’s how it works:
- We’ll pick the 10 most mentioned projects.
- You’ll vote in an open poll to select the TOP 3!
Let’s build Walme together! 💜
🤫 But that’s not all 🤫
Word is, the team is keeping the Mini-App’s key feature under wraps for now, and it’s shaping up to be something that could completely change the game. I don’t usually get this hyped about projects, but this one is on another level. And the Mini-App is just the beginning! I’ll keep you updated as soon as the insights are confirmed.
📌Pro Tip: Open up your crypto wallets wide and get ready for launch. The opportunities are going to be absolutely mind-blowing, and being among the first to join is crucial. ⚠️
Registration Link
https://t.co/MykD5ZIQiw