indonesia bukan cuma diisi umat islam yang bayar pajak.
ada kristen, katolik, hindu, buddha, konghucu, penghayat, dan warga lain yang ikut membiayai apbn lewat pajak, ppn, cukai, dan pungutan negara.
jadi kalau kurban pakai apbn, masalahnya bukan semata “sah atau tidak sah secara syariat”.
masalah besarnya: bolehkah uang publik lintas agama dipakai untuk membangun citra ibadah pribadi satu pejabat?
negara harus adil. jangan jadikan anggaran rakyat sebagai panggung kesalehan personal