Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI mengatur usia pensiun serta peran anggota TNI di kementerian dan lembaga pemerintah.
Simak selengkapnya: https://t.co/wiTcUsFxTy
"Jangan salahkan publik jika draft RUU TNI yg beredar di medsos beda dg yg dibahas di DPR," tegas pakar UGM. "Logical policy yg sesat," ujar Dr. Karlina Supelli. Yang jelas, kami menolak perluasan peran militer di berbagai jabatan sipil karena ini berlawanan dg mandat reformasi.
Melihat naskah akademik RUU TNI, terutama di bagian yang saya highlight, itu alasan saya menolak RUU TNI, Bang.
Itu berarti jumlah prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain bisa tak terbatas.
Itulah Dwifungsi ABRI!
https://t.co/fi7x1SnEt0