2ᴡᴏʀx

We Hear & We Obey (QS 2:285)
#Pendaki / Pecandu Ngopi Di Ketinggian 🇮🇩🇵🇸

[Extra Time Indonesia @idextratime]

Media Inggris, BBC Sport, menyoroti standar ganda FIFA soal tuan rumah Piala Dunia.

"Indonesia, yang seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, dicopot hak tuan rumahnya setelah menyatakan bahwa Israel tidak akan diizinkan masuk.

Namun, ketika Amerika Serikat membuat keputusan serupa yang berdampak pada negara-negara peserta Piala Dunia, seperti Iran, FIFA menyatakan bahwa mereka tidak berdaya."

📝 @BBCSport

[Dimar @dimarsasongko98]

Maret 2026.
Mitra MBG bernama Hendrik Irawan viral joget-joget sambil pamer dapat Rp6 juta per hari.

Publik marah. BGN menegur. Dapurnya disuspend.
Tapi berhenti dulu. Mari ikuti angkanya.

BGN dalam siaran pers resminya mengkonfirmasi:

insentif Rp6 juta per hari memang hak setiap mitra SPPG.
Diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Berlaku untuk semua 27.735 dapur yang aktif.

Tetap cair meski sekolah libur, cuti bersama, atau dapur di-suspend sekalipun.

Hitung sendiri:
Rp6 juta × 27.735 dapur = Rp166 miliar per hari× 313 hari operasional = ~Rp52 triliun per tahun , hanya untuk insentif fasilitas, belum bahan makanan, belum operasional

Total anggaran MBG 2026: Rp268 triliun dari APBN , sekitar 7% dari total belanja negara. Tidak ada program makan sekolah di negara mana pun di dunia yang menyedot porsi APBN sebesar ini (rata-rata global: 0,1–0,5%).

Hasil programnya:
a. 37.270 anak keracunan sejak Januari 2025 (JPPI, Mei 2026), tersebar di 31 provinsi
b. Mayoritas SPPG belum bersertifikat laik higiene sanitasi
c. Program berjalan tanpa Perpres, tanpa audit independen yang bisa diakses publik

Masalahnya bukan Hendrik yang joget.

Hendrik satu dari 27.735 mitra yang menerima insentif yang sama dari sistem yang sama.

Yang patut dipertanyakan bukan orang yang joget di depan kamera.

Yang patut dipertanyakan adalah: siapa yang merancang sistem di mana Rp268 triliun uang pajak rakyat mengalir lewat puluhan ribu dapur swasta tanpa transparansi, tanpa Perpres, tanpa audit publik , sementara 37.270 anak sudah jadi korban keracunan dan program ini tetap jalan?

Madilog: ikuti logika angkanya. Bukan jogetnya.

[SW News - SOFT WAR NEWS @SoftWarNews]

BREAKING NEWS: Iran Bidik Jaringan Bisnis Elon Musk di Timur Tengah

TEHERAN – Pemerintah Iran dilaporkan tengah merancang bank target baru yang membidik seluruh aset dan kepentingan ekonomi milik miliarder Elon Musk di kawasan Asia Barat, termasuk di negara-negara Arab dan Israel. Langkah ini dilaporkan pertama kali oleh Fars News.

Keputusan strategis tersebut diambil setelah Tehran mengeklaim mengantongi bukti kuat bahwa infrastruktur teknologi yang dikelola Elon Musk—salah satunya jaringan satelit Starlink—telah digunakan secara aktif oleh militer Amerika Serikat dan Israel untuk operasi di Gaza, Lebanon dan Iran.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.

Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.

Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.

Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.

Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.

Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.

Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.

Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.

Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.

Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:

"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."

Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.

Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:

Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.

Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.

Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?

Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.

"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."

Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:

Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.

Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.

Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.

Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.

Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:

Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.

Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.

Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.

Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.

Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.

Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.

Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.

Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.

[Dimar @dimarsasongko98]

Rabu, 10 Juni 2026. Satu hari. Dua pernyataan dari gubernur yang sama.

Pertamax baru naik hampir Rp4.000 per liter.

Pramono Anung keluar dengan solusi:

"Dengan kenaikan BBM ini, peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar."

Di hari yang sama, Pramono juga mengonfirmasi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan segera disesuaikan ,dari Rp3.500 ke kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.

Tiga sampai empat kali lipat.

Jadi jalan keluarnya dari BBM mahal adalah naik Transjakarta. Dan Transjakartanya sendiri sedang akan naik tiga kali lipat.

Pertamax naik → pindah ke Transjakarta. Transjakarta naik → pindah ke mana?

Ini bukan soal salah satu kebijakan.

Ini soal pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Rupiah melemah → biaya impor naik → BBM naik → biaya hidup naik → subsidi tertekan → tarif transportasi umum naik.

Setiap domino jatuh ke rakyat.

Tarif Rp3.500 itu bertahan lebih dari 20 tahun , bukan karena pemerintah lupa menaikkan, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dijangkau jutaan orang yang tiap hari menggantungkan mobilitas hidupnya pada angkutan umum.

Alasan pemerintah menaikkannya sekarang: subsidinya terlalu besar.

Pertanyaannya bukan apakah subsidi perlu diefisiensikan.

Pertanyaannya adalah: di negara yang APBN-nya 3.800 triliun, yang program prioritasnya saja terbukti bocor di mana-mana, kenapa yang pertama dipangkas selalu yang dipakai rakyat , bukan yang dinikmati kekuasaan?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, di tengah semua berita tentang pemimpin yang korup, program yang gagal, dan pejabat yang tidak kompeten ada satu kisah lama yang menurut gue paling relevan dan paling menginspirasi untuk dibaca hari ini.

Ignasius Jonan harus menertibkan lebih dari 20.000 Kepala Keluarga untuk membangun double track kereta lintas utara Cirebon-Surabaya-Pasar Turi sepanjang 500 kilometer.

Di Indonesia proyek sebesar ini biasanya identik dengan satu hal: keributan panjang, ganti rugi yang tidak adil, warga yang melawan, dan proyek yang molor bertahun-tahun.

Jonan menyelesaikannya tanpa satu pun keributan berarti.

Dan ini cara yang dia lakukan yang tidak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya:

Kompensasi sesuai aturan sudah pasti diberikan.
Itu standar. Itu kewajiban.

Tapi Jonan menambahkan satu hal yang tidak ada dalam aturan manapun:

"Setiap orang yang terdampak boleh mengusulkan satu anggota keluarganya untuk menjadi pegawai KAI."

Satu kalimat.
Tapi dampaknya luar biasa.

Bapak yang tanahnya tergusur bisa daftarkan anaknya kerja di KAI.
Ibu yang rumahnya dibongkar bisa daftarkan suaminya.

Kakak yang bangunannya ditertibkan
bisa daftarkan adiknya.
Asalkan masih satu Kartu Keluarga bebas.

Dan ini yang paling mengagumkan syaratnya sangat manusiawi:

Jonan tidak membuat syarat yang mempersulit.
Ijazah minimal SLTA.
Usia maksimal 40 tahun. Tes kesehatan. Selesai.

Dan kalau anggota keluarga pertama tidak lulus tes kesehatan boleh ganti dengan anggota keluarga lain dari KK yang sama sampai ada yang lulus.

Tidak ada birokrasi yang rumit.
Tidak ada uang pelicin.
Tidak ada koneksi yang diperlukan.

Dan ketika ada yang bilang ke Jonan bahwa dulu daftar kerja di KAI harus nyuap jawabannya langsung dan keras:

"Kalau ada yang nyuap laporkan ke saya."

20.000 lebih KK pindah.
Tanpa keributan.
Tanpa demo.
Tanpa protes panjang yang menghambat proyek.

Bahkan bukan hanya mau pindah mereka pindah dengan perasaan diuntungkan.

Karena sekarang ada anggota keluarga mereka yang punya pekerjaan tetap, penghasilan stabil, dan masa depan yang lebih jelas dari sebelumnya.

"Saya bilang:
saya tidak mengusir Anda.
Anda pergi tapi akhirnya keluarga Anda jadi pegawai di kami."

Dan ini konteks yang lebih besar yang perlu diingat:
Jonan mengambil alih KAI ketika perusahaan itu sedang merugi Rp83 miliar di tahun 2009.

Bobrok dari dalam.
Budaya suap merajalela.
Pelayanan buruk.
Aset tidak terurus.

Cara dia membangun double track ini mencerminkan cara dia memimpin secara keseluruhan:

fokus pada solusi nyata bukan prosedur kosong, hormati rakyat kecil sebagai manusia bukan sebagai hambatan proyek, dan bersihkan sistem dari dalam tanpa kompromi.

Hasilnya KAI berubah dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang sehat dan menguntungkan.

Jonan membuktikan satu hal yang menurut gue paling langka di Indonesia:

pemimpin yang cerdas tidak perlu memilih antara kepentingan proyek dan kepentingan rakyat.

Dengan sedikit kreativitas dan banyak empati keduanya bisa berjalan bersamaan.

20.000 KK ditertibkan.
500 kilometer jalur dibangun.
Dan ribuan keluarga yang terdampak justru mendapat pekerjaan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.

Bukan sulap.
Bukan keajaiban.
Hanya kepemimpinan yang benar-benar memikirkan manusianya bukan hanya angka proyeknya.

Dan yang paling menyedihkan: kisah seperti ini seharusnya jadi standar bukan pengecualian yang kita kagumi karena begitu jarang terjadi.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Bapak Prof @Yusrilihza_Mhd, Prof @JimlyAs, dan Prof @mohmahfudmd yth, selamat atas hasil kerja tim reformasi Polri selama hampir setahun dg laporan 3.000 halaman yg hasilkan UU Kepolisian berupa :
1) polisi bebas masuk
Institusi sipil
2) perpanjangan masa pensiun polisi
3) masa pensiun Jendral polisi bisa diperpanjang oleh Presiden.

Sekali lagi selamat ya Pak

[Dimar @dimarsasongko98]

Said Abdullah.
Ketua Badan Anggaran DPR , dua periode berturut-turut, 2019-2024 dan 2024-2029.

Orang nomor satu yang memimpin pembahasan ke mana Rp 3.600 triliun APBN mengalir.

Tiga fakta yang perlu lo tahu:

Satu.
12 September 2022 : Said memimpin rapat Banggar bersama Kemenkeu, lalu mengusulkan daya listrik 450 VA rakyat miskin dihapus, dinaikkan paksa ke 900 VA. Alasannya: PLN oversupply, anggaran subsidi membengkak.

Empat hari kemudian, video viral: Said tertawa santai di kabin jet pribadi sambil merokok. Ucapannya terekam jelas:

"Yang penting di pesawat bisa merokok, nomor satu."

Dua.
LHKPN Said Abdullah per 29 Maret 2024: Rp 101,9 miliar.
Naik 115 persen sejak 2018 , tepat selama ia menjabat Ketua Banggar.

Tiga.
Periode 2024-2029: Said kembali jadi Ketua Banggar. Anaknya, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, terpilih jadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota Banggar di lembaga yang sama.

LHKPN sang anak: Rp 627 miliar , enam kali lipat kekayaan ayahnya, diklaim "hasil sendiri", usia 30 tahun, pendatang baru di Senayan.

Front Pemuda Madura melaporkan kejanggalan LHKPN ini ke KPK pada Februari 2025.

Jadi di lembaga yang memutuskan anggaran negara Rp 3.600 triliun itu , ayah jadi Ketua, anak jadi anggota, keponakan jadi Bupati Sumenep.

Bukan soal apakah ini melanggar hukum.

Pertanyaannya lebih sederhana:

Kalau Ketua Banggar mengusulkan cabut subsidi listrik rakyat miskin sementara naik jet pribadi , siapa sebetulnya yang diwakili oleh kursi itu?

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Saatnya Rakyat Riau babgkit untuk merebut kembali kedaulatannya dari Oligarki.

Riau merupakan Propinsi yang perampokan 5 (lima) kedaulatan, yaitu : ekonomi, hukum, politik, SDA, dan Hankam oleh Oligarki tertinggi di Indonesia.

[Dimar @dimarsasongko98]

Kejagung lagi usut korupsi Pertamina.
Kerugian negara: Rp285 triliun.
Aktor intelektualnya? Masih "dalam pengembangan."

Sementara itu, dua warga Medan , pekerja SPBU dan penjual eceran , udah duduk di kursi terdakwa.

Kasusnya: isi jeriken 25 liter Pertalite buat warga pelosok yang nggak kesentuh distribusi negara.

Ancaman: 6 tahun penjara + denda Rp60 miliar.

Pasal yang dipakai sama persis dengan yang harusnya menjerat mafia triliunan itu.

Hakim PN Medan aja udah curiga: kronologi penangkapan simpang siur, tersangka ditetapkan di hari yang sama dengan pemeriksaan ahli.

Negara gagal distribusikan BBM ke pelosok. Negara gagal sentuh mafia yang sikat Rp285 triliun. Tapi untuk 25 liter , pasal berat, proses kilat.

Kalau penegakan hukum migas ini memang buat berantas mafia , kenapa yang paling cepat kerjanya justru waktu yang diseret rakyat kecil?

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Akhirnya terwujudlah NKRI (Negara Kepolisian Republik Indonesia)

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu laporan dari media keuangan internasional yang menurut gue paling telak menggambarkan bagaimana dunia melihat Indonesia sekarang.

IHSG turun 36% tahun ini.
Satu angka.
Satu fakta.
Dan itu menjadikan Indonesia pasar saham dengan performa terburuk di seluruh dunia.

Bukan terburuk di Asia.
Bukan terburuk di Asia Tenggara.
Terburuk di dunia.
paling buruk di galaksi bima sakti

Dan ini yang paling menyakitkan bukan karena ekonominya jelek:

Edward Agusty fund manager global yang pernah bekerja langsung dengan Sri Mulyani menyampaikan sesuatu yang sangat penting.

Investor tidak mempermasalahkan niat Prabowo.
Tidak mempermasalahkan ambisinya mau industrialisasi, mau tumbuh 8%, mau Indonesia naik kelas.

Yang mereka permasalahkan hanya satu:
apakah orang-orang yang dipasang di sana punya kemampuan untuk mengeksekusi semua itu?

Jawaban pasar sudah jelas.
Modal keluar.
Rupiah jatuh.
IHSG hancur.

Dan ini daftar kebijakan yang satu per satu menghancurkan kepercayaan investor:

Obligasi patriot dijual di bawah harga pasar ke konglomerat untuk mendanai Danantara transparansinya tidak jelas sampai sekarang.

Tambang emas Martabe di Sumatera disita sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya.
Investor langsung berpikir:
kalau aset bisa diambil sepihak aman enggak taruh uang di sini?

MSCI mengancam turunkan Indonesia dari emerging market ke frontier market kalau sampai terjadi ratusan manajer investasi global terpaksa jual semua saham Indonesia serentak.

Dan yang paling terbaru dan paling merusak:
DPR mengesahkan undang-undang yang memberi mereka kewenangan memberikan rekomendasi mengikat kepada Bank Indonesia.

Independensi bank sentral yang selama 25 tahun jadi fondasi kepercayaan investor kini dipertanyakan.

Dan ini analogi yang paling tepat:

Edward menggunakan satu perbandingan yang langsung nancep:

"Investor bertanya apakah BI masih penjaga gawang yang sesungguhnya?

Atau pemerintah sedang menyuruh penjaga gawang maju ke depan ikut mencetak gol?

Bisa berhasil sesekali tapi kalau penjaga gawang ikut menyerang, siapa yang jaga gawangnya?"

BI sekarang sudah memegang 27% dari total utang pemerintah.

Dan dengan undang-undang baru ini independensinya bisa diintervensi DPR kapan saja. Investor melihat ini sebagai alarm merah.

Dan ini tentang Sri Mulyani yang kepergiannya mengubah segalanya:

Sri Mulyani bukan sekadar menteri keuangan. Dia adalah satu-satunya wajah yang dipercaya investor global untuk menjamin disiplin fiskal Indonesia.

Selama dia ada pasar tenang.
Begitu dia pergi dan caranya pergi yang terkesan terburu-buru dan tidak terkelola dengan baik pasar langsung kehilangan jangkar.

Sinyalnya sangat keras:
kalau orang yang paling dipercaya pasar pun tidak bisa bertahan di kabinet ini siapa lagi yang bisa dipercaya?

Dan ini yang paling fundamental:

25 tahun sejak krisis 1998 Indonesia membangun reputasi sebagai ekonomi berbasis pasar.

Reformasi keras pasca-98 menghasilkan bank sentral yang independen dan kepastian kebijakan yang menarik modal asing dalam jumlah besar.

Sekarang semua itu sedang dipertaruhkan.
Danantara tidak transparan.
BI tidak lagi sepenuhnya independen. Kebijakan berubah-ubah.

Dan tidak ada lagi satu pun wajah di pemerintahan yang bisa meyakinkan investor bahwa disiplin fiskal masih dijaga.

"25 tahun reformasi pasar yang dibangun dengan sangat susah payah

sekarang dipertanyakan apakah semua itu sedang dipertaruhkan."

Target 8% tidak akan pernah tercapai dengan kondisi seperti ini. Untuk tumbuh 8% butuh investasi swasta masif.

Investasi swasta tidak akan datang ke negara yang kepastian hukumnya goyah, bank sentralnya bisa diintervensi, dan kebijakannya tidak konsisten.

Sekarang Indonesia tumbuh 5% dan Bank Dunia sudah merevisi proyeksinya ke 4,7%.

Investor tidak lari panik. Mereka menunggu dan mengamati. Tapi selama tidak ada sinyal nyata bahwa kepercayaan dipulihkan modal akan terus keluar, rupiah akan terus tertekan, dan IHSG akan terus jadi yang terburuk di dunia.

Dan rakyat biasa yang tabungannya menipis, cicilannya naik, dan harga barang terus naik merekalah yang paling merasakan akibatnya. Bukan para pejabat yang membuat kebijakan itu.

[Dimar @dimarsasongko98]

1 Juni 2026: ratusan peternak Blitar bagi2 1 juta butir telur gratis di depan kantor bupati.

Bukan karena murah hati , tapi karena jual pun rugi.

Harga jual: Rp 20.600/kg.
Biaya produksi: Rp 23.000/kg.
Harga acuan pemerintah: Rp 26.000/kg.

9 Juni 2026 , tepat 8 hari kemudian , Mentan Amran baru mengusulkan peternakan ayam masuk daftar negatif investasi.

Yang unik : investor China sudah ketuk pintu sejak April. Rp 1,4 triliun. Difasilitasi Kadin. Untuk rantai suplai MBG.

Protes peternak rakyat diabaikan berbulan2.

Investor asing masuk , baru gerak 8 hari.

Jadi siapa yang sebenarnya dilindungi?

[SW News - SOFT WAR NEWS @SoftWarNews]

Aksi BERANI dan HEROIK Pria Lebanon Terobos Perbatasan dan Bentrok dengan Tentara Israel Seorang Diri

Pria bernama Hamza Hammoud dilaporkan bertindak sendirian tanpa keterikatan dengan Hizbullah maupun kelompok perlawanan mana pun.

Pejuang lone wolf (bergerak sendiri) ini berhasil melintasi perbatasan Lebanon, mengelabui seluruh sistem peringatan dini serta pos militer Israel, bahkan sempat menduduki sebuah menara pengawal sebelum akhirnya terlibat baku tembak sengit.

Insiden ini menjadi tamparan memalukan bagi militer Israel sekaligus menunjukkan rapuhnya efektivitas pertahanan lapangan mereka.