A

suka ramen

[Dillon @dillonwillend]

I hope people can still find a reason to smile and go on their lives with joy regardless of whatever situation that is happening right now— we can only be nice to each other.

[fin @awaaannnn__]

hasil putusan sidang vonis nadiem makarim :
- 10 tahun penjara
- pidana denda Rp 1M
- pidana tambahan pembayaran uang penganti senilai Rp 809 M sekian, apabila tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun

[mecca @ceqgar]

kasih paham dah😭

[annie. @Cutooie]

Neverrrrrr underestimate how quickly Allah can change your condition.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[amora 💌 @soraipena]

puncak komedi banget sialan

[torosaurus @ttorroo]

“politik ga ngaruh ke hidup gue”

tapi kopi lu naik 2.000
tapi bensin lu naik jadi 16.250
tapi rumah lu kebagian pemadaman bergilir

heran, padahal itu nyata bgt depan mata mereka

[sampahfhui @sampahfhui]

[anak fhui bikin grup isinya lecehin perempuan tiap hari???]

[Vindikasi @vindikasi]

@tanyakanrl Ini saya udah share juga di salah satu menfess.
Cobain fastwork atau fiverr, daftar sebagai freelancer.

Banyak sekali jenis pekerjaan yg bisa dikerjakan

[A @91stale]

archive from sod fest 🎶🫧

[è. @1998ur_]

Mahasiswa datang hanya bermodalkan SUARA, Pak. Sedangkan kalian bersenjata & berpakaian lengkap. Mereka kalian teriakin lalu diamankan TANPA harus DIPUKUL, DIINJAK, DAN DIKEROYOK JUGA BISA.

Mahasiswa yang berorasi itu TIDAK TULI, yang TULI itu PEMERINTAH KITA.

@DivHumas_Polri

[willy the kid @cursedkidd]

kluarga aneh bkin negara aja sana sndiri [mrasa marah]

[è. @1998ur_]

Kami menuntut pihak kepolisian yang bertugas hari ini & melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa kemudian ada yang diculik juga smpai saat ini tidak ada informasi dimana mahasiswa tersebut. KEMBALIKAN MEREKA SEGERAA!!

#KawalPutusanMK
#TolakPilkadaAkal2an
#TolakPolitikDinasti

[Mata Najwa @MataNajwa]

PERINGATAN DARURAT

Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan PERINGATAN DARURAT, ini memang darurat.

Teman-teman, ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah, dan berhak untuk itu.

Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat.

Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang Putusan Mahkamah Konstitusi.

Simak Catatan Najwa selengkapnya dalam video.

| Mata Najwa

[A @91stale]

@abigailimuriaa #KawalPutusanMk
#TolakPolitikDinasti
#TolakPilkadaAkal2an