prdsdef_93

IGOT7

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Percaya?
Orang2 spt ini bisa mengembangkan KDMP?

Me: not! 😏

Yg jelas 33.785 manajer bakal jd beban APBN tanpa "job desc" yg jelas.. 🥱

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

KEMBALIKAN LETKOL TEDDY KE BARAK !!!

Sebagai pejabat publik beliau telah menyebar kebohongan publik dengan mengatakan,

“MBG tidak memotong anggaran pendidikan”.

Padahal putusan MK dengan tegas mengatakan,

“MBG telah memotong anggaran pendidikan.”

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Papua di mata BGN:

• Daerah tertinggal, sehingga jumlah SPPG-nya harus diperbanyak ❌

• Gak untung kalo jumlah SPPG-nya lebih banyak dari Jawa ✅

• Tempat ideal untuk membuang pegawai BGN yang gak disiplin ✅

Rot in hell, sudaryono. Rot in hell.

[dr. Adam Prabata @AdamPrabata]

Kalo biaya untuk sekolah 1 dokter spesialis itu 500 juta, maka biaya pelatihan ini bisa untuk menyekolahkan 2.000 dokter spesialis baru

Ternyata ada ya uangnya . . .

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Kalian tau nggak sih, kalo Israel nyerang Iran duluan dan mereka minta bantuan ke AS pake narasi/hasutan apa? Yap, Israel nuduh Iran punya senjata nuklir, yang mana sama sekali belum terbukti tuduhannya.

Tuduhan itu yang bikin selat hormuz buka-tutup sampe sekarang, bikin harga minyak dunia naik, bikin Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia, dan perang terus berkecamuk sampai sekarang.

And u know what? Tuduhan dari Israel ke Iran baru aja DISAMPAIIN LAGI kemarin sama presiden eks pelanggar HAM yang gembrot dan bodoh itu. Di rapat besar. Di depan pejabat-pejabat Kadin. Disorot kamera.

[mashen @cursskkied]

ANGGARAN PRINTILAN KOPDES MENCAPAI 212 TRILIUN

(((display rack 57 juta)))

ini mau bikin warung atau hotel bintang lima 😭

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Putusan MK membuktikan bahwa Tedy memberikan pernyataan yang mengandung kebohongan dan inkonstitusional.

[adit surowidjojo @dittolongdit]

tunjukin video ini tiap ada yang nanya “emang kalo anggaran pendidikan dikurangi ngaruhnya apa sih?”

[unmag @unmagnetism]

asbun banget😭😭😭😭

[txtdrimedia @txtdrimedia]

😭

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ada teori gila nih soal gaji manager kopdes:
- sengaja di tanggung APBN hanya sampe 2028
- dekat dekat pemilu 2029
- kalo prabowo tidak menang di 2029
- maka mereka berhenti/ tidak di gaji
- makanya ada teori ini akan jadi boomerang bagi manager kopdes
- mau tidak mau mereka harus pilih prabowo
- bahkan gilanya ikut jadi timses buat menggaet suara
- soalnya jika prabowo kalah = nasib mereka di pecat
- ini juga berlaku buat program lainnya

[Sapiensius @sapiensius]

Sebuah uraian yg menarik oleh pak Gita Wirjawan.

Di tiongkok ada orang IQ 140 jago fisika murni tapi nggak bisa ngomong.

Yang kedua IQnya 78,49 jago joget di tiktok.

Di Tiongkok yang pasti terpilih untuk posisi kepemimpinan adalah yg pertama, nggak ada kesempatan buat yang kedua.

Tapi sayangnya demokrasi sekarang lebih tergugah oleh hal-hal yg sensasional dan festival. Sehingga orang yang jago joget dengan IQ 78 bisa terpilih

Let's him cook Mr Gita Wirjawan

[kiv z @triwul82]

Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.

​Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).

Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.

​Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.

​Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.

Video : tribun

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Penasihat Khusus Komunikasi Presiden mau belain soal statemen Londo Ireng, tapi argumennya cuma sekelas, “Presiden kan sering dikatain oleh anda!! Ya Presiden boleh dong ngatain balik!!!”

Kabinet skill issue.

[Syarman Lawyer @Syarman59]

Kalau Ahli Hukum tidak tersinggung dengan Pelanggaran Hukum Sebaiknya dia jadi tukang Sapu Jalanan (Pramoedya Ananta Toer)

Setelah MBG dan KDMP muncul Universitas Republik Indonesia tanpa dasar hukum yg jelas, pastinya pemborosan APBN. Masa sa Indonesia mungkem bae?
@DPR_RI

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Kok kayak ga paham materi ya.
Matanya melotot baca teks terus2an utk sampaikan berita dari BI !

Beginilah kalo jabatan diisi oleh orang yg tdk sesuai kompetensinya.

Siap Sarapan Pagiii 🥛🥪🌮

[#IndonesiaGelap @LuckyLaki24]

Perdebatan sengit Feri Amsari VS Ali Ngabalin membahas legalitas pembentukan Universitas Republik Indonesia. Feri Amsari mengkritik keras pelantikan pimpinan lembaga sebelum peraturannya rampung. "Buat dulu peraturannya, baru jalankan.

[kryon @kryonpencil]

soal kalah, kita menang
lebih gacor tetangga sebelah guys🙃

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Pak @NasbiHasan
logika Anda keliru sejak premisnya.

Warga boleh mengkritik, mencela, bahkan mengata-ngatai pemerintah karena warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.

Sementara UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat bertindak berdasarkan legalitas, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, Pemerintah tidak memperoleh “hak membalas” hanya karena merasa tersinggung atau karena baper.

Anda sedang menyamakan pemerintah dengan akun media sosial yang bisa saling sindir dan saling balas.
Padahal pemerintah membawa jabatan, anggaran, serta kewenangan negara yang seluruhnya berdiri di atas mandat rakyat dan dibiayai oleh pajak rakyat.

Dan terakhir, Anda bekerja sebagai pejabat publik, bukan lagi sebagai buzzer.
Jadi tolong gunakan otak dan nalar Anda dengan benar, karena setiap gaji, dan fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang yang kami bayarkan melalui pajak.

Terima kasih.