Aditia

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Mentang² TNI seenaknya main tangan pd warga biasa, apakah seragam yg kau pakai itu akan memberikan kekebalan hukum dari penganiayaan yg dilakukan ?

[Dimar @dimarsasongko98]

LAHAN WARGA DI PULAU LAUT, KALSEL — JUGA DIAMBIL

Bukan hanya di Papua. Di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, anak usaha Jhonlin Group mengambil lahan warga , dengan bantuan polisi , untuk dijadikan perkebunan sawit.

Warga yang dulu petani terpaksa jadi pelaut, buruh perusahaan, atau berkebun di sisa lahan sempit.

Pola yang sama, lokasi berbeda.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys lu pada tahu gk....
di indonesia kita punya banyak BUMN
Tapii perlu lu tahu nih....
52% dari 1.046 perusahaan BUMN Indonesia merugi atau tidak menghasilkan keuntungan.

Total kerugian langsung: Rp20 triliun per tahun.
atau setara 20 hari MBG
Ditambah kerugian tidak langsung dari inefisiensi: Rp30 triliun per tahun.

Total beban yang ditanggung negara alias ditanggung pajak rakyat: Rp50 triliun per tahun.

Mari kita letakkan angka Rp50 triliun itu dalam konteks yang bisa dirasakan:
Rp50 triliun per tahun adalah lebih dari 3 kali lipat seluruh anggaran Kementerian Kesehatan Indonesia.

Rp50 triliun per tahun bisa membangun sekitar 50.000 unit rumah subsidi untuk rakyat miskin setiap tahun.

Rp50 triliun per tahun bisa menggaji 8 juta guru honorer yang sekarang dibayar Rp300.000-500.000 per bulan selama setahun penuh.

Dan uang sebesar itu habis begitu saja bukan untuk membangun sesuatu.
Tapi untuk menutup kerugian perusahaan yang tidak efisien dan tidak mau ditutup.

Sekarang gue mau tanya satu pertanyaan yang sangat sederhana:

Kalau lo punya usaha warung, toko, bisnis apapun dan usaha itu merugi terus-menerus setiap tahun tanpa ada tanda-tanda membaik lo tutup atau lo terusin?

Jawabannya jelas.
Lo tutup.
Atau lo restrukturisasi habis-habisan sampai bisa balik modal.

Tapi itulah yang tidak terjadi di BUMN Indonesia.
Dari 1.046 entitas BUMN lebih dari 500 di antaranya merugi atau tidak produktif.
Dan mereka tetap beroperasi.
Tetap dapat anggaran.
Tetap punya direksi.
Tetap punya kantor.
Tetap makan uang negara.

Kenapa ini bisa terjadi dan ini yang paling mengerikan:
BUMN di Indonesia bukan hanya entitas bisnis. Mereka adalah alat politik.

Posisi direksi dan komisaris BUMN adalah salah satu kue kekuasaan paling empuk di Indonesia.
Gaji direksi BUMN bisa ratusan juta per bulan. Fasilitas lengkap.
Pengaruh besar.
Dan tanggung jawab yang kenyataannya sangat mudah dihindari kalau perusahaannya merugi karena "faktor eksternal."

Jadi ketika sebuah BUMN merugi jarang ada yang langsung dipecat atau ditutup.
Yang terjadi adalah rapat evaluasi.
Laporan ke DPR.
Restrukturisasi yang tidak jelas ujungnya.
Dan tahun depan angka kerugiannya muncul lagi.

Sementara itu direksinya tetap dapat gaji ratusan juta per bulan. Dari uang rakyat.

Soal jumlah BUMN yang terus berubah dan ini yang bikin bingung:

Tahun 2019 ada 117 BUMN induk.
Sekarang tinggal 65.
Kedengarannya bagus artinya sudah ada konsolidasi dan efisiensi.

Tapi tunggu dulu.
Kalau yang ada sekarang adalah 65 induk dengan total 1.046 entitas termasuk anak dan cucu dan 52% dari 1.046 itu merugi maka konsolidasi yang terjadi selama ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah inefisiensinya.

Yang dilakukan hanya menggabungkan entitas-entitas ke dalam holding yang lebih besar tapi tidak benar-benar menutup yang tidak produktif.

Ibaratnya: lo punya 10 warung yang 5 di antaranya rugi.
Terus lo gabungin semua jadi satu perusahaan holding.
Warungnya tetap 10.
Yang rugi tetap 5.
Tapi sekarang kerugiannya lebih terkonsolidasi dan lebih sulit dilihat dari luar.

Soal Danantara yang seharusnya jadi solusi tapi perlu diawasi ketat:

Data kerugian 52% ini muncul dari laporan Danantara lembaga yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan dan mengelola aset BUMN secara lebih profesional.

Ide dasarnya tidak salah: daripada setiap BUMN dikelola sendiri-sendiri dengan berbagai kepentingan politik yang bercampur aduk lebih baik ada satu badan yang mengelola secara terpusat dengan orientasi return on investment yang jelas.

Tapi ada pertanyaan besar yang belum terjawab: kalau Danantara sudah tahu bahwa 52% entitas merugi dengan total kerugian Rp50 triliun per tahun apa tindakan konkretnya?

Apakah ada timeline yang jelas untuk menutup atau menjual entitas yang tidak produktif?
Apakah ada mekanisme akuntabilitas yang transparan?
Apakah publik bisa mengakses laporan kinerja secara rutin?

Kalau Danantara hanya menjadi lapisan birokrasi baru di atas birokrasi BUMN yang sudah ada tanpa kuasa nyata untuk melakukan tindakan yang tidak populis seperti menutup perusahaan atau memecat direksi yang tidak perform maka Danantara akan jadi satgas baru lagi dalam daftar panjang lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tapi tidak punya gigi.

Perbandingan yang bikin sakit hati:

Temasek — perusahaan sovereign wealth fund milik Singapura yang mengelola aset negara konsisten menghasilkan return positif dan dikelola dengan standar transparansi kelas dunia.

Khazanah — lembaga serupa milik Malaysia punya rekam jejak yang jelas dalam hal divestasi aset yang tidak produktif dan reinvestasi ke sektor yang menghasilkan.

GIC — sovereign wealth fund Singapura lainnya salah satu pengelola aset pemerintah terbesar di dunia dengan return yang konsisten selama puluhan tahun.

Sementara Indonesia dengan 1.046 entitas BUMN dan Rp50 triliun kerugian per tahun masih berdebat soal apakah BUMN yang merugi bisa ditutup atau tidak.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh situasi:
Indonesia bangga dengan QRIS yang sekarang bisa dipakai di China.
Dan itu memang pencapaian yang layak diapresiasi.

Tapi di saat yang sama uang pajak rakyat sebesar Rp50 triliun per tahun habis untuk menutup kerugian lebih dari 500 entitas BUMN yang tidak produktif.

Rp50 triliun itu bisa membangun infrastruktur digital yang jauh lebih masif. Bisa membiayai digitalisasi UMKM di seluruh pelosok Indonesia.

Bisa mempercepat konektivitas internet di daerah-daerah yang sampai sekarang masih blank spot dan tidak bisa menikmati manfaat QRIS manapun.
Tapi uangnya habis di sana.

BUMN yang terus merugi tapi tidak ditutup bukan hanya masalah bisnis.
Ini adalah masalah moral.
Karena setiap rupiah yang habis menutup kerugian perusahaan negara yang tidak efisien adalah rupiah yang diambil dari pajak yang dibayar oleh pedagang kaki lima, ojek online, buruh pabrik, dan semua orang yang setiap hari berjuang untuk hidup.

Mereka membayar pajak. Pajak itu masuk ke negara. Negara menggunakannya untuk menutup kerugian ratusan perusahaan yang seharusnya sudah lama ditutup atau direstrukturisasi habis-habisan.

52% dari 1.046 entitas merugi. Rp50 triliun per tahun. Sudah berapa tahun ini berlangsung?

Dan pertanyaan yang paling sederhana tapi paling sulit dijawab: kapan ini akan berhenti?

[Aditia @AditiaBd]

@LambeSahamjja 🫨😬🤨😰

[Aditia @AditiaBd]

@ibamarief Ajukan saja pra-peradilan dgn mengajukan kembali bukti-bukti yg meringankan

[Opposite6888 🇮🇩 @Opposite6888]

Sudah ada yang kabur naik jet pribadi via Halim minggu subuh yang sebelumnya tengah malam bertransaksi masif ke Bank Digital dan E-Wallet milik kerabat dekat pejabat pengambil keputusan dengan nominal rata-rata utk mengelabui sistem kepatuhan perbankan.

Dana cair ke rekening vendor beberapa saat sebelum kabur. Vendor hantu ini berkantor di kantor kosong daerah Jakarta Barat yang menjadi kedok utk menyembunyikan “Beneficial Owner” yg sebenarnya dibalik layar..

Anggaran yg dimandatkan untuk stunting dan gizi buruk kini sudah bertransformasi menjadi GIZI BAGI OLIGARKI.

Next, akan ada pengalihan isu utk menutupi ini yang sedang ramai 🔥

~ foto lama hanya utk pemanis ☕️

[Aditia @AditiaBd]

Layak meneladani Iran, yg berhasil mandiri secara sains & teknologi, tanpa bergantung pada elit global
#IDN_msh_bergantung?

[Artanabil @ArtaN7707]

"Ijazahnya gak boleh difoto oleh wartawan. Padahal Jokowi itu paling suka difoto. Lagi naik motor difoto.
Wartawan boleh lihat, aktivis tidak boleh. Firaun memecah belah, diskriminatif" (Eggi Sudjana)

#JokowiMemecahBelahRakyat
#JokowiMemecahBelahRakyat

[Aditia @AditiaBd]

@BungTowel
@bungtowel8
@BungTowel13
Hai Towel,
mana suaramu yg dahulu getol menyerang STY?!?
Sekarang timnas tersingkir dari fase grup Sea Games 2025 (sbelumnya trsingkir dr kualifikasi pildun)!
Jangan kau sembunyi!

@erickthohir

[Aditia @AditiaBd]

@CakKhum Mental siswa mesti dibina sejak di TK & SD, baik di sekolah maupun di rumah, agar punya adab yg baik

[Aditia @AditiaBd]

@mihrabku Disamping etika jurnalistik, juga bermasalah mendasar dlm diksi narasi acara tsb (Redaksi Trans7 bertanggung jawab);
walau mmg realitanya ada pondok pesantren yg spt itu.
Tp banyak jg pesantren yg tidak spt itu (bahkan ada yg gratis utk anak² yatim atau yg tdk mampu).

[verba volant scripta manen @Akdjohar]

@mohmahfudmd Takutnya kalian lupa dengan isi kepala,sebaiknya kalian bikin spanduk dan pasang ini di depan pintu masuk..
@KPK_RI

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.

Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.

Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.

Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.

Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi🙏

[Aditia @AditiaBd]

@abu_waras Kok dia ngga sadar diri & ngga mau mengakui akan kecerdasan Purbaya yg tinggi

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI

[Aditia @AditiaBd]

@vaniepink @Iki__Ajah Alhamdulillaah kalau mendapat kenalan yg jujur & menjadi jodoh (& ngga menjadi korban penipuan; krn banyak jg yg tertipu melalui medsos dg modus pendekatan²/PDKT, termasuk kakak saya sbg salah satu korbannya)

[Aditia @AditiaBd]

@PurbayaYudhi
Ini ada pengingat kewaspadaan pribadi demi keselamatan diri.

[Aditia @AditiaBd]

@tempodotco Itu krn Purbaya sbg Menkeu punya & kepentingan & akses demi kepentingan rakyat.

[Aditia @AditiaBd]

@abu_waras Spt saran Prof Ronnie Higuchi Rusli, bhw Purbaya bisa ke Cina sampaikan bhw proyek tsb penuh dg markup & korupsi, shg negara tdk mau menanggungnya. Nanti pejabat Cina akan ungkapkan siapa aktor² pejabat korup yg terlibat.

[Aditia @AditiaBd]

@RWWReborn @BungTowel Tepatnya: khas si Towel