Afath

Perintis kebahagian keluarga | | Tukang kutip || Di follow pasti di folback | | Pemerhati ujaran kelucuan || Bukan twit berbayar

[Rudi Hartono @rhmardika]

Efisiensi ala Vietnam

Sejak akhir 2024, Vietnam melakukan revolusi birokrasi paling spektakuler dalam sejarah.

Hanya dalam waktu singkat, jumlah kementerian dipangkas dari 30 kementerian menjadi hanya 14 kementerian dan tiga lembaga setingkat menteri. Tak hanya merampingkan jumlah kementerian, unit-unit organisasi di dalam kementerian atau lembaga juga dirampingkan. Setidaknya, ada 13 direktorat jenderal, 738 departemen dan biro, serta 3.303 unit cabang yang akan dihapus.

Jumlah provinsi dan kota/kabupaten juga dirampingkan. Jumlah provinsi dipangkas hampir separuhnya dari 63 menjadi 34 provinsi. Pemerintahan terendah, yaitu komune, juga dipangkas dari 10.000 komune menjadi hanya sekitar 3.321 komune. Artinya, hampir 70 persen dari total unit desa/kelurahan dihilangkan melalui peleburan.

Tidak hanya itu, Vietnam juga berani merumahkan 120.000–150.000 pegawai sektor publik, yang pekerjaannya tumpang-tindih, minim kinerja, atau sering absen.

Tidak hanya birokrasi sipil, militer juga tak luput dari revolusi birokrasi. Semua struktur di dalam militer yang fungsinya tumpang-tindih dihapus atau dilebur. Struktur komando militer di tingkat komune (selevel Koramil dan Babinsa di Indonesia) juga dihapuskan. Lebih penting lagi, ada pengurangan besar-besaran untuk personel non-tempur, seperti administrasi, staf, maupun unit pendukung yang tak efektif. Vietnam lebih fokus memperkuat alutsista ketimbang menggemukkan jumlah tentara.

Kebijakan itu membuat Vietnam bisa menghemat berlipat-lipat ganda anggaran, yang kemudian dialihkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Tidak hanya itu, revolusi birokrasi membuat birokrasi Vietnam lebih ramping, lebih lincah, kompetitif, dan efisien.

Revolusi birokrasi memangkas rantai birokrasi (red tape), sehingga pelayanan menjadi lebih ringkas. Pengurusan izin ekspor-impor, sertifikasi lahan, dan izin pendirian usaha baru kini diselesaikan secara digital melalui portal satu pintu dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan.

Lebih penting lagi, revolusi birokrasi membuat rantai dan celah bagi korupsi, pungli, dan biaya informal lain semakin menyempit. Aparatnya lebih gampang dikontrol. Semua sumber daya juga bisa efektif. Negara tak perlu menghabiskan anggaran untuk menggaji ASN yang hanya datang ke kantor untuk absensi, ngerumpi, ngopi, dan pulang.

Sementara itu, di sebuah negara yang juga bermimpi menjadi negara hebat pada 2045, pemerintahnya doyan menciptakan berlapis-lapis lembaga dengan fungsi yang tumpang-tindih. Bahkan, untuk menampung para loyalisnya yang menganggur, diciptakan banyak lembaga baru tanpa fungsi yang jelas.

Baca artikelnya di:🔗: https://t.co/TO1mwGLom3

#Vietnam #Ekonomi #PDB #RevolusiBirokrasi #Efisiensi

[Rudi Hartono @rhmardika]

Itu ada satu pulau yang aspirasi warganya sangat kuat hendak keluar dari NKRI karena merasa diperlakukan tidak adil secara ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Tanahnya menghasilkan ribuan triliun dari emas dan tembaga, yang keuntungannya mengalir ke Amerika Serikat dan Jakarta, tetapi warganya terus menjadi warga termiskin di RI.

Ketika memprotes ketidakadilan, mereka dicap "separatis", lalu coba dibungkam dengan pendekatan operasi militer.

Jadi, kalau orang yang protes boleh punya opsi stay or out, setidaknya berikan hak bagi warga pulau itu untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum yang demokratis.

[Afath @Afath1945]

@0tk0il Wkakakakakkakak....

[🍉iwin🍉 @niwseir]

Sekarang udah tau kan keberadaan akun kontol kek @unmagnetism ini buat apa?

[Aqwam Fiazmi Hanifan @aqfiazfan]

Kader nya nih @AgusYudhoyono bikin malu Partai Demokrat aja. Bahan kelakuan kader yg satu ini banyak banget untuk digoreng lho.

[Dimar @dimarsasongko98]

Belanda menyebut tulisan ini sebagai ujaran kebencian dan pemantik kerusuhan pribumi.

Reaksinya di luar prosedur hukum normal: tanpa proses pengadilan, pemerintah kolonial jatuhkan hukuman interneering (hukum buang) , hukuman menunjuk paksa tempat tinggal seseorang.

Ini fakta penting: rezim yang ngaku beradab dan berhukum, begitu kalah argumen, refleksnya lompat ke hukuman tanpa pengadilan.

[Rudi Hartono @rhmardika]

Pada Maret 1975, Bung Hatta menerima sepucuk surat yang dibungkus dengan amplop Konsulat RI di Sydney.

Sepucuk surat itu dikirim anak Bung Hatta, Gemala Rabi’ah Hatta, yang sedang menempuh studi di Australia. Saat mengirim surat, Gemala kehabisan amplop. Maka ia memakai amplop Konsulat.

Bung Hatta memperingatkan anaknya. Jika mengirim surat lagi, jangan memakai kertas maupun amplop berlogo konsulat. Sebab, surat itu isinya urusan pribadi, bukan urusan dinas.

Bagi sebagian orang, itu mungkin perkara sepele. Tapi, bagi Hatta, salah satu pengusul bentuk negara Republik, ada pemisahan yang tegas antara urusan publik dan privat. Dengan prinsip ini, pejabat publik tak boleh mencampurbaurkan fungsi jabatannya (urusan publik) dengan urusan pribadi.

Pemisahan tegas ini punya tujuan mulia. Pertama, mencegah konflik kepentingan. Kedua, untuk transparansi anggaran karena setiap penggunaan anggaran publik harus ada pertanggung jawabannya. Ketiga, pertanggungjawaban kinerja. Seperti dikatakan bapak Republikanisme, Marcus Tullius Cicero: ”res publica, res populi.” Urusan publik adalah urusan rakyat. Artinya, semua urusan publik adalah urusan rakyat. Rakyat berhak tahu, mempertanyakan, dan menagih manfaatnya.

Hari ini, kita berhadap-hadapan dengan ironi. Birokrasi kita sering gembar-gembor transparansi dan pemerintahan bersih, tapi mempertontonkan konflik kepentingan tanpa malu-malu.

Dalam kasus keluarga Kemen PU ini, masalahnya adalah keluarga pejabat menumpang urusan publik. Ada konflik kepentingan di dalamnya. Anehnya, bukannya berbenah, malah mencari whistleblower-nya.

Persoalannya itu: mengapa keluarga pejabat bisa masuk dalam Surat Dinas?

Agak sulit memang mengajak birokrasi yang sudah bertungkus-lumus dengan mentalitas feodal yang berkarat untuk bicara transparansi dan prinsip-prinsip republikanisme. Mentalitas mereka masih "Pangreh Praja", bukan "Pamong Praja".

[Afath @Afath1945]

Dari kader sampe ketum PSI kok masalahnya banyak banget yaa

[Dimar @dimarsasongko98]

Kaesang selalu diperkenalkan sebagai "pengusaha muda sukses."

Perusahaan udangnya (PMMP) hari ini:
a. Digembok BEI hampir setahun
b. Utang Rp2,8 triliun, minta bayar denda cicilan
c. Tinggal 1 dari 6 pabrik yang beroperasi
d. Karyawan pernah tidak gajian

Sementara dosen S3 lulusan Australia digaji Rp2,6 juta dan tidak boleh mengeluh.

Siapa yang lebih perlu diperhatikan negara ini?

[Afath @Afath1945]

@0tk0il Semoga lekas membaik

[ØTöNGKØiL @0tk0il]

oom trisnoize bassistnya pas band sedang sakit cukup parah get vvell secepetnya yah brother

[Dimar @dimarsasongko98]

Di sidang MK, 30 Juni 2026, dosen Cenuk minta perlindungan:
"Kami mempertaruhkan pekerjaan kami."

Ketua MK Suhartoyo peringatkan langsung:
"Kampus tidak boleh ada dampak negatif ke saksi."

Setelah sidang: penugasan akademik dicabut.
Riset bareng BRIN & MA tidak diakui.
Konferensi internasional harus bayar sendiri.

Doktorat Australia.
Publikasi Scopus.
Reviewer beasiswa internasional.

Kampus tidak intervensi, katanya.

[Afath @Afath1945]

@mfatahilahakbar Jadi artinya status tersangkanya tetap ada meski menang di pra peradilan ya pak?

[Afath @Afath1945]

@rhmardika Loch kok makin mendekati kesamaan

[Rudi Hartono @rhmardika]

Sejak berkuasa pada 1933, Hitler suka menciptakan berlapis-lapis lembaga baru dengan fungsi yang hampir sama. Para ahli menyebut tabiat buruk ini sebagai “polikrasi” (polycracy).

Tidak hanya itu, Sang Führer juga suka membagi-bagikan jabatan untuk para loyalisnya, meski tak punya kapasitas dan jejak pengalaman.

Kita mulai dari Max Amann. Prajurit berpangkat sersan itu bertempur dalam parit yang sama dengan Hitler saat Perang Dunia I. Usai perang, Amann mundur dari militer, lalu bergabung dengan partainya Hitler. Meski tanpa pengalaman jurnalistik, bahkan tak bisa menulis artikel dan tak suka membaca, dia diberi jabatan sebagai Direktur Penerbitan Eher Verlag dan Presiden Kamar Pers Reich. Saat menjabat, dia mengusulkan produksi massal buku Hitler, Mein Kampf.

Ada lagi Heinrich Himmler. Mantan peternak ayam ini dipercaya Hitler untuk memimpin pasukan pengawal Hitler, Schutzstaffel (SS). Ketika Hitler berkuasa, SS bertransformasi dari pasukan pengawal dan penjaga rapat-rapat partai menjadi kekuatan militer tersendiri dengan peran yang luas.

Tokoh lainnya adalah Christian Weber. Mantan tukang pukul (bouncer) kedai bir di München ini ditunjuk Hitler sebagai Presiden Dewan Kota München (Stadtrat). Saat menjadi Presiden Dewan Kota, Weber memperkaya diri sendiri. Selain menjarah harta orang-orang Yahudi, dia juga suka memeras pengusaha dan punya bisnis pacuan kuda.

Ada satu nama lagi yang tidak boleh dilupakan, Martin Bormann. Mantan paramiliter (Freikorps) ini disukai Hitler karena dianggap piawai mengurusi keuangan. Pada 1943, atas loyalitasnya, Hitler menunjuk Bormann sebagai Sekretaris Pribadi Führer.

Dengan jabatan itu, Bormann punya kendali mutlak atas semua jadwal, tamu, surat, dan informasi yang masuk ke meja Hitler. Dia yang menyaring informasi mana yang boleh dan tidak boleh sampai ke telinga Hitler. Dia juga yang mengatur pejabat atau petinggi militer yang boleh bertemu Hitler.

Banyak pejabat tinggi, termasuk Albert Speer, Hermann Göring, dan bahkan Heinrich Himmler, harus melewati Bormann terlebih dahulu sebelum bertemu Hitler. Akibatnya, Hitler terisoliasi dari informasi-informasi penting, termasuk kondisi lapangan perang. Ini berdampak pada keputusan-keputusan buruk yang diambil Hitler menjelang kekalahannya.

> Baca kisahnya di https://t.co/vNiCdqVyDJ: https://t.co/bokGJaIvhI

#Hitler #Polikrasi #Nepotisme #Fasisme

[Afath @Afath1945]

@Madariyanhadi Iseng, gak tau masuknya sudut menarik apa engga.

[Afath @Afath1945]

@rhmardika Yang gak ngerti kata gini kok makin banyak ya bung

[Fajar @kautetaptemanku]

Gaji satpam-sopir-ob non ASN = 4 JUTA lebih
Gaji guru non ASN = 400 ribuan

Guru kerja 1 tahun baru bisa menyamai gaji sopir-satpam-ob padahal sama-sama non ASN.😂

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

Cc @penduduk_lokal_ @zanatul_91

[Rudi Hartono @rhmardika]

Menteri Desa, tapi gak tahu soal warga di desa dan penghidupannya. Kakistokrasi akut.

[Rudi Hartono @rhmardika]

Manusia paling disiplin & berintegritas di Indoenesia adalah sipil: Mohammad Hatta. Jurnalis Mochtar Lubis menyebut Hatta sbg "manusia jam" saking disiplin.

Pernah terjadi, Hatta ngambek besar karena seorang Jenderal datang gak tepat waktu. Jenderal ngaret itu adalah Moestopo.

[Afath @Afath1945]

@salam4jari Sekedar mengingatkan soal maen militer-mileteran.