Pernyataan Mahfud MD menelanjangi ugal-ugalan administrasi dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) . Negara ini diatur oleh hukum (rule of law), bukan sekadar spontanitas kekuasaan.
Beberapa poin krusial yang patut dikritisi:
1. Gubernur Dulu, Lembaga Belakangan.
Menunjuk Gubernur URI sebelum bentuk fisik, kurikulum, fakultas, hingga status legal lembaganya jelas adalah bentuk pelangkahan prosedur yang absurd. Sesuai Permendikbud, institusi dan uji kelayakan harus berdiri dulu baru pimpinannya dilantik.
2. Dugaan Tanpa Koordinasi Menkeu & Mendikti.
Program berskala nasional yang butuh APBN besar diduga kuat diluncurkan tanpa matangnya konsultasi anggaran dengan Menkeu maupun tata kelola dengan Kemendiktisaintek.
3. Niat Baik" Tanpa Ketaatan Prosedur Adalah Bahaya.
Ketulusan seorang presiden tidak bisa menggantikan ketaatan pada undang-undang. Asal jalan tanpa feasibility study hanya akan melahirkan kebijakan mentah yang tumpang tindih dengan institusi lain.
4. Preseden Kebijakan "Grasak-Grusuk".
Pola spontanitas tanpa pematangan matang ini berisiko mengulangi narasi kebijakan yang mangkrak atau membingungkan di masyarakat.
DPR jangan cuma jadi stempel. Tugas DPR adalah menguji legalitas, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban pendirian URI ini. Jangan biarkan tata kelola negara dijalankan seperti manajemen warung kelontong.
Video ; warta kota
Sejatinya yg bertugas ngasih makan anak ya ortunya, tanggung jawab pemerintah ya menciptakan lapangan pekerjaan buat ortunya supaya anak bisa makan, hidup layak, pendidikan. Pjbt udh terbutakan jabatan dan uang sih jd mikir sederhana aja gak mampu
Pak @NasbiHasan
logika Anda keliru sejak premisnya.
Warga boleh mengkritik, mencela, bahkan mengata-ngatai pemerintah karena warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.
Sementara UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat bertindak berdasarkan legalitas, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, Pemerintah tidak memperoleh “hak membalas” hanya karena merasa tersinggung atau karena baper.
Anda sedang menyamakan pemerintah dengan akun media sosial yang bisa saling sindir dan saling balas.
Padahal pemerintah membawa jabatan, anggaran, serta kewenangan negara yang seluruhnya berdiri di atas mandat rakyat dan dibiayai oleh pajak rakyat.
Dan terakhir, Anda bekerja sebagai pejabat publik, bukan lagi sebagai buzzer.
Jadi tolong gunakan otak dan nalar Anda dengan benar, karena setiap gaji, dan fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang yang kami bayarkan melalui pajak.
Terima kasih.
Konteksnya sebelum tanggapan Media Askar ini, Ahmad Alimudin (Pro Universitas Republik Indonesia (URI) & relawan Prabowo Gibran) bilang bahwa URI ini berfokus pada Pendidikan Kebangsaan supaya nantinya mencetak pemimpin bangsa yang berintergritas ketika memegang jabatan.
Tanggapan Balasan Media Askar :
- Tunjukkan penelitiannya bahwa Pendidikan kebangsaan yang dibutuhkan
- Prabowo juga pernah menggelar retret yang juga pendidikan kebangsaan, namun 10 Bupati / Walikota ditangkap KPK
-Hanya di Indonesia, Pemimpin kampus sudah dilantik tapi kampusnya belum ada, sama saja melantik atasan Rumah sakit, tapi RS dan pasiennya belum ada
tirissss🥶
Mendesak apaan sih? Mbg cuma 1x dapet nyampe rumah malamnya laper lagi. Yg bener ya ngasih orang tuanya Lapangan pekerjaan yg layak itu satu keluarga gak bakalan kelaperan.
📢 AKSI BEM PI BERLANJUT
Rabu (29/7) pukul 20.00 WIB, mahasiswa BEM Persatuan Indonesia menyampaikan orasi di depan Gedung KPK RI. 🔥
✊ ⚠️ Peduli? Repost, sebarkan, dan kawal bersama. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian.
Media asing Al-Jazeera menyiarkan demo mahasiswa yg menuntut pemerintah Indonesia berbuat banyak hal menurunkan biaya hidup yg melonjak terutama karna pajak.
Mereka ingin pejabat yang korup diadili dan berakhirnya pemborosan pengeluaran pemerintah di program unggulannya, yaitu MBG dan Kopdes
Polisi yg menghalau aksi mereka dgn granat kejut maupun gas airmata dianggap pro rezim yg berkuasa dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat
PERINGATAN DARURAT 🚨🚨🚨🚨
BEM PERSATUAN INDONESIA
"Makin Menarik Dan Makin Atraktif"
📍 Lokasi: Gedung Jaksa Maling Emas 74 Kilo
🗓️ Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juli 2026
SUARAKAN KEADILAN & ANTI KORUPSI! ✊🔥
1. Tegakkan & Sahkan UU Perampasan Aset!
2. Tuntaskan Kasus Febrie Ardiansyah
3. Tuntaskan Kasus Firly Bahuri
4. Tuntaskan Kasus Dadan BGN
5. Tuntaskan Kasus Suap BEM UBK
6. Tuntaskan Kasus Pertamina Oplosan 900 T
Rakyat Bergerak! Jangan Biarkan Koruptor Merajalela di Tanah Air! 🇲🇨
🚨 UPDATE: Aksi #demo BEM PI hari ini.
KPK menolak mahasiswa. Katanya kalau mau diskusi datangnya harus siang.
With all due respect, mereka ini pelajar, Pak! Kalau siang ya kuliah biar cerdas biar ga jadi KORUPTOR! 🤡🙂
#IndonesiaDaruratKorupsi#IndonesiaGelap
Penasihat Khusus Komunikasi Presiden mau belain soal statemen Londo Ireng, tapi argumennya cuma sekelas, “Presiden kan sering dikatain oleh anda!! Ya Presiden boleh dong ngatain balik!!!”
Kabinet skill issue.
Prof Juwana,Guru Besar FH UI, menangaapi wacana URI yang akan menggunakan professor dari luar negeri untuk mengajar :
"emangnya proffesor dari luar negeri dengan gaji seperti kami akan betah?"
"tapi jangan kemudian londo kasih remunerasi yang lebih bagus, TIDAK, SAYA TIDAK MAU KALAH SAMA MEREKA! SAYA INGIN DI DUDUKKAN SAMA DENGAN MEREKA!"
DINGIN TAPI TIDAK KEJAMMMMM🥶
Bentuk kegagalan negara.
Tau fakta yang lebih menyakitkan?
Dana ilegal yang mengalir ke seorang koruptor saja, bisa menghidupi lebih dari 1 JUTA masyarakat miskin, dan jaminan sosial bagi kaum lansia & mereka yang rentan. SEUMUR HIDUP.
Juga pendidikan bagi anak & cucunya. MIRIS