@Jakartalk@neohistoria_id 10juta kemurahan untuk jasa pembuatan video, itu harga paling minim. tapi pemerintah yaa kebangetan, coba kalo mereka yang anggarkan, 25 jt paling minim.
Jujur, ya, kelakuan oknum orang Indonesia di Mekah itu kelewatan.
Gw sebagai yang pernah haji aja ilfeel sama mereka.
Pelaku yang hobi fasilitasi haji ilegal, itu banyak orang Indonesia. Biasanya mereka berkoordinasi sama petugas setempat, tapi sekarang makin sulit karena pengawasan Saudi makin ketat.
Yang melakukan penipuan haji badal (haji untuk menggantikan orang wafat), itu banyak orang Indonesia.
Caranya? cuman kasih foto dan video lagi di Arafah (tapi pakai video lama) atau ya ga ngabarin sama sekali dan kabur.
Yang melakukan makelar kurban dan dam (denda haji tamattu yang mana seorang jamaah haji harus menyembelih 1 domba), itu banyak orang Indonesia.
Yang makelar ini unik, karena banyak dari mereka menipu jamaah atau ya menaikkan harganya gila2an tidak sesuai dengan harga semestinya.
Yang akhirnya bikin saudi bikin aturan larangan jamaah haji untuk beli kurban dan dam ke makelar, dan harus beli langsung ke pemerintah Saudi.
Ini belum lagi kasus-kasus yang lebih gelap...
Dari pengalaman haji selama 40 hari itu, gw semakin yakin...Bahwa bangsa kita ini mentally corrupt.
Jadi ga usah heran sama kondisi negara ini. Lah di tanah suci saja, mereka berani menzalimi jamaah haji wwlwlwllw
Penyedia jasa, tidak bisa dikenakan tuntutan mark up anggaran.
yang bisa melakukan mark up anggaran hanya pihak pemilik anggaran dan seharusnya yg terpidana adalah pihak perangkat desa.
30 juta sifatnya adalah proposal, kalau tidak sesuai dengan harga.
perangkat desa bisa menolak.
kalaupun ada cashback (kongkalikong) seharusnya tuntutannya adalah gratifikasi, terlebih dulu perangkat desanya yg harus terjaring tipikor.
dakwaan markup ke penyedia jasa, adalah prosedur cacat hukum.
@Ozyyd@Urrangawak dengan harga 30jt, standar satuan harga (ssh) dengan rincian belanja pembuatan video dengan harga per paket 30jt, rinciannya seperti di gambar ini, tidak masalah harusnya.
@bayuajibandoro @Arip_eS @wiharyo@Urrangawak Kenapa gak usul standar satuan harga (ssh) yaa? ssh ini yg biasa dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran.
@afrkml@Kolinieritas Islamophobia punya strategi, setelah gagal dengan narasi Rasulullah pedo.. ujung-ujungnya mereka akan teriak, islam hanya ngomongin selangkangan bla... bla...
@SaulRaja 2 hari sebelum puasa aku juga lakukan hal yg sama, masuk kerja sesuka hati, ambil libur diluar hari libur gak ngomong, WA cuma dibaca gak direspon, besoknya masuk kerja malah cuek, gak ada ngomong maaf atau apapun. Malamnya aku bilang ke dia mulai besok ndak usah masuj kerja lg.
@direktoridosen@OpiniMerah Harusnya yg pertama dilakukan gugatlah UU ASN, jadj dengan begitu tidak ada istilah P3K (Penuh/Paruh Waktu), karena ini tembok besarnya. Kalo ini hilang dan yang ada hanya PNS barulah minta dijadikan PNS, selama UU mengatur yaa susah.
INGET!
Jangan minum banyak2 saat sahur!
Malah beser & kencing terus setelah subuhan. Gampang haus jadinyaa
Poinnya bukan pada seberapa bnyk air yg bisa kamu telen, tp pada seberapa banyak air yg bisa DISERAP sel2 badanmu
So, bukan fokus pada volume, tp ke kandungan air & timing minumnya!
Rekomendasi timing minum bisa ikut jadwal ini yaa!
@lirikrumpang@Audaaudya@bardanslm Alhamdulillah, tinggal diamalkan n disebarluaskan ilmunya, kalo ada channel youtube boleh dibagi disini, biar sy pribadi bisa langsung belajar
@milkpapii Tiga doa yg mustajab:
1. Doa org yg terdzalimi
2. Musafir
3. Doa ibu untuk anaknya
Jadi gak usah diragukan kalau seorang ibu sudah berdoa untuk anaknya ๐ฅน
Digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG telah memperlihatkan dampaknya. Guru-guru Honorer dilarang bekerja, Guru-guru PPPK PW yang berhasil diangkat hanya digaji ratusan ribu, dan Guru-guru PPPK di beberapa daerah kontraknya tidak dilanjut. Berbagai kasus ini berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lainnya.
Sebab Pemda sedang tercekik: Tahun 2026, transfer ke daerah hanya 253,4 Triliun. Padahal Anggaran pendidikan 2025 yang di transfer ke daerah 347,9 Triliun: Transfer ke daerah turun 100 Triliun.
Kemenkeu kini tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, karena disitulah kunci masalah kita saat ini.
Skema Tunjangan dianggap akan menjadi jawaban masalah tersebut. Dirjen GTK dua malam lalu baru saja menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu sisa guru honorer, namun videonya hilang di Metro TV.
Tunjangan guru madrasah dan Tunjangan dosen di bawah Kemenag tidak jelas nasibnya, sekjen Kemenag menyalahkan Yayasan Madrasah Swasta, sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta dihilangkan dan diganti dengan program lain. Baik guru-guru dilingkungan negeri dan swasta akan dan sedang terkena dampaknya.
Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba.