Andre Rosiade di TV, kemarin:
"85% uang MBG mengalir langsung ke rakyat. Ke tukang sayur, petani, peternak, UMKM."
Kejagung, 12 Juni 2026 : tersangka ke-5 ditetapkan.
Vendor motor listrik BGN, PT Yasa Artha Trimanunggal: tidak punya dealer, tidak punya bengkel aktif , tapi menang proyek Rp1,035 triliun dari APBN.
21.801 unit motor.
Dadan bilang dibeli Rp42 juta/unit.
Menurut Kejagung: di-markup.
Pembanding nyata: motor China dengan spesifikasi serupa dijual Rp8–10 juta/unit di pasaran.
Dokumen serah terima dipalsukan seolah pengerjaan rampung. Dibayar lunas 100%.
Total tersangka sekarang: 5 orang. 3 di antaranya pimpinan BGN sendiri.
Jadi dari Rp10.000 per porsi makan anak sekolah yang katanya "85% langsung ke rakyat" itu , sebagian jalannya lewat vendor tanpa bengkel, harga di-markup menurut Kejagung, dokumen dipalsukan, dibayar penuh Rp1 triliun lebih.
Tukang sayurnya dapat berapa Andre?
Harga BBM Pertamax resmi naik jadi
Rp 16.250/liter nya
Menteri: 48 orang
Wakil menteri: 56 orang
Pejabat setingkat menteri: 5 orang
Total 109 orang, kabinet paling gemuk sepanjang sejarah Indonesia, tapi sejak 21 Oktober 2024 sampai Juni 2026 belum ada yang bisa dibanggakan selain swasembada beras.
Sudah swasembada pun harga beras masih mahal.
sekarang BBM naik
Pada ngapain aja tuh 109 orang?
Yudian Wahyudi, Kepala BPIP , Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Gajinya Rp76,5 juta/bulan, setara menteri.
Anggarannya Rp374 miliar per tahun.
Tugasnya satu: jaga dan sebarkan nilai-nilai Pancasila.
Sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kita mulai dari sana.
Februari 2020, baru seminggu dilantik, Yudian bilang:
"Kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan."
MUI protes. Ormas Islam protes. Politikus lintas partai protes.
Kepala lembaga yang tugasnya mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa , bilang agama adalah musuh Pancasila.
Dia tidak dicopot.
Dia masih menjabat sampai hari ini.
Agustus 2024: 18 Paskibraka putri yang berjilbab harus melepas jilbab saat pengukuhan resmi kenegaraan di IKN.
BPIP bilang itu soal "keseragaman."
Yudian bilang tidak ada paksaan.
Tapi rekaman videonya ada.
Anak-anak itu melepas jilbabnya di hadapan kamera, di depan negara.
Alumni Paskibraka minta dia mundur.
Jokowi ditanya soal sanksi, jawabnya: "Ya nanti dilihat."
Tidak ada sanksi.
Yudian minta maaf.
Lanjut menjabat.
2024, Yudian minta tambahan anggaran Rp100 miliar ke DPR.
Rinciannya? Rp45,5 miliar untuk bayar influencer, YouTuber, dan TikToker supaya posting soal Pancasila.
Lembaga yang tugasnya membina ideologi bangsa , strategi utamanya adalah endorse konten kreator.
Orang yang bilang agama musuh Pancasila.
Yang bikin Paskibraka lepas jilbab.
Yang minta Rp45 miliar untuk TikToker.
Masih menjabat.
Masih digaji Rp76,5 juta/bulan. Pakai uang lo.
Guys, Prabowo lagi kunjungan ke Gorontalo, ketemu nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih. Terus dia nanya ke nelayan-nelayan di sana: "MBG sudah ada di sekolah-sekolah?"
Jawabannya? Banyak yang bilang belum.
Dan Prabowo bilang dia akan catat sekolah mana yang belum kebagian.
Oke. Gue mau berhenti sebentar di sini.
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Dan presiden baru tahu ada sekolah yang belum kebagian dari nanya langsung ke nelayan di lapangan?
Ini bukan soal Prabowo-nya yang turun langsung ke rakyat itu bagus.
Tapi ini soal sistem monitoring yang harusnya sudah ada dari hari pertama program diluncurkan.
Kalau presiden harus nanya dulu ke nelayan untuk tahu sekolah mana yang belum dapat MBG, itu artinya data di atas meja tidak akurat atau tidak sampai ke atas sama sekali.
Soal pernyataan "anak orang kaya tidak perlu MBG, tidak apa-apa":
Secara logika benar.
Program bergizi gratis memang harusnya diprioritaskan untuk yang membutuhkan, bukan yang sudah berkecukupan.
Tapi tunggu dulu.
Dari awal program MBG dirancang dan dijalankan untuk semua sekolah bukan hanya sekolah miskin.
Anggaran Rp400 triliun lebih digelontorkan untuk menjangkau puluhan juta anak.
Dan baru sekarang presiden bilang yang tidak perlu tidak apa-apa?
Kalau dari awal targeted ke yang benar-benar butuh anggarannya bisa jauh lebih efisien, jangkauannya bisa jauh lebih dalam ke daerah yang benar-benar kekurangan gizi,
dan yang paling penting kualitasnya bisa jauh lebih baik dari anggaran Rp10.000 per porsi yang sudah sering dikritik habis-habisan.
Soal anggaran Rp10.000 sampai Rp12.000 per porsi ini yang paling menggelikan:
Rp10.000 di kantin sekolah dapat apa?
Nasi sama tempe goreng kalau beruntung.
Di beberapa daerah bahkan tidak cukup untuk itu.
Sementara program ini diklaim akan membangun generasi Indonesia yang kuat, cerdas, dan bersemangat.
Dengan Rp10.000 per hari.
Di negara yang harga bahan pokok terus naik.
Di tengah rupiah yang sudah di atas Rp17.400 per dolar.
Ibaratnya lo bilang mau bikin anak Indonesia sehat dan kuat, tapi modal yang dikasih cuma cukup buat beli seporsi nasi uduk tanpa telur.
Dan yang lebih ironis banyak anak yang MBG-nya tidak dimakan karena memang tidak enak atau tidak sesuai selera.
Jadi bukan cuma anggarannya kecil,
tapi makanannya pun tidak selalu dimakan.
Jadi sampah.
Yang paling miris dari kunjungan ini:
Nelayan di Gorontalo ngaku anaknya belum dapat MBG.
Prabowo janji akan dicatat.
Program MBG sudah berjalan.
Anggaran sudah dikucurkan ratusan triliun.
Tapi nelayan di Gorontalo anaknya belum dapat.
Sementara di tempat lain ada laporan MBG diterima tapi tidak dimakan karena tidak enak.
Ada SPPG yang ditutup tapi masih dapat insentif Rp6 juta.
Ada audit BPK yang mempertanyakan ribuan akun dan miliaran rupiah.
Jadi uangnya ada, programnya jalan, tapi yang butuh belum tentu dapat dan yang dapat belum tentu makan.
Niatnya bagus.
Tidak ada yang menyangkal itu.
Tapi program sebesar ini dengan anggaran sebesar ini seharusnya tidak bergantung pada presiden harus turun lapangan dulu untuk tahu ada yang belum kebagian.
Seharusnya ada sistem data yang real-time, transparan, dan bisa diakses publik sehingga tidak perlu nanya ke nelayan dulu untuk tahu kondisi di lapangan.
Dan pernyataan bahwa anak orang kaya tidak perlu MBG kalau memang itu prinsipnya dari awal, harusnya program ini dari hari pertama dirancang targeted, bukan universal.
Karena dengan targeted, Rp400 triliun lebih itu bisa punya dampak yang jauh lebih dalam untuk yang benar-benar membutuhkan.
Standar Ganda Arsenal
✅Arsenal meninggalkan Oezil soal isu pelanggaran HAM muslim Uyghur dan mengaku bebas dari politik agar tetap mengamankan kepentingan bisnis di China. Ironisnya, Arsenal justru mendukung gerakan politik lainnya Black Lives Matter.
✅Saat perang Ukraina pecah, Arsenal vokal banget memberikan dukungan, mengenakan atribut bendera Ukraina, dan mengizinkan pesan2 politik pro-Ukraina. Tapi saat pemainnya Mohamed Elneny menunjukkan dukungan utk Palestina, Arsenal langsung bilang mereka nggak terlibat dlm pesan2 politik.
✅Saat kebijakan efisiensi finansial akibat pandemi Covid-19, Arsenal memecat Jerry Quy, maskot Gunnersaurus selama 27 th. Pemecatan ini dilakukan hanya selisih beberapa pekan setelah Arsenal membeli Thomas Partey ( £45 juta) dan membayar gaji Oezil yg selangit (£350rb/minggu).
✅Arsenal menerima kontrak sekitar £30 juta dari pemerintah Rwanda. Banyak organisasi HAM spt Amnesty International mengkritik kerja sama ini adl upaya sports-washing utk menutupi catatan pelanggaran HAM di Rwanda.
Klub model gini disebut working class dan pemberontak? Yang bener aja..
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.
Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".
Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.
Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.
Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.
Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.
Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:
Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.
Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.
Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.
Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.
Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”
Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.
Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.
Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.
Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.
Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.
Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.
Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.
Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.
Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.
Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...
Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.
Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.
Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.
Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.
Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.