Someone said, "Slash's guitar solo on November Rain is way way better than Justin Bieber's whole career..!"
Couldn't agree more! ❤️
Oiya, this man took guitarists to the next level and made lots of people wanted to be one.. 👌🏻 #saulhudson#slash
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!
INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT
Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :
1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:
Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)
2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.
Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.
Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar
3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar
4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.
350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar
5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar
6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar
7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar
8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta
9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta
10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar
TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar
TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar
SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?
BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.
Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.
Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas
Teddy ajandi dengerin, membaca data investasi asing saja engga mampu dia.
Jadi kalau salah ngomong bukan hal istimewa tp dampaknya thdp presiden fatal.
Seorang perempuan baru saja ditunjuk memimpin lembaga yang ngurus gizi 280 juta rakyat Indonesia.
Latar belakangnya?
Bukan dokter. Bukan ahli gizi. Bukan epidemiolog.
Tapi beliau adalah orang yang pertama kali membisikkan hoaks Ratna Sarumpaet ke telinga Prabowo.
Selamat datang di era Nanik S. Deyang, Kepala BGN
Teddy ini men-downgrade kualitas PR istana. Komunikasi publiknya buruk, cenderung ad hominem!!
Cara Teddy ngomong soal perjalanan dinas Pak Prabowo makin ke sini kok makin aneh.
Bukannya nenangin publik, malah kayak buzzer medsos yg sibuk muter narasi.
Katanya Pak Prabowo pakai uang pribadi biar negara hemat. Lah rakyat malah makin bingung, ini negara dikelola pakai sistem apa pakai dompet pribadi.
Negara itu ada aturan dan mekanismenya. Bukan kalau APBN seret terus pejabat nombok sendiri.
Kalau begitu caranya, nanti semua jadi campur aduk. Uang negara sama uang pribadi jadi nggak jelas batasnya.
Kalau sudah begitu, nanti repot pas audit. BPK pasti nanya aliran dana dan accountability-nya bagaimana.
Yang bikin orang makin geleng kepala itu jumlah rombongannya. Katanya sekali lawatan bisa sampai sekitar 60 orang.
Lah kalau mau hemat ya jangan bawa orang sekampung. Masa bilang efisiensi tapi delegasinya kayak rombongan wisata.
Rakyat sekarang juga nggak bodoh. Orang bisa lihat mana penghematan beneran, mana cuma framing.
Claudia Sheinbaum saja pernah bilang pengawalnya sekitar 10 orang. Dia malah nggak suka pengamanan yg terlalu ramai dan penuh gaya.
Di Italia, Giorgia Meloni juga sering tampil dengan delegasi yg lebih ramping. Orang yg dibawa seperlunya saja sesuai agenda.
Bahkan beberapa kepala negara di Eropa sekarang banyak yg pilih VC atau video conference buat rapat bilateral tertentu.
Di Finland dan Estonia, komunikasi antar pemimpin sering dilakukan virtual buat ngurangin biaya dan waktu perjalanan.
Makanya rakyat heran lihat kondisi sekarang. Narasi hematnya kencang, tapi rombongan tetap jumbo.
Belum lagi waktu kritik dijawab dengan nyebut Dino Patti Djalal cuma jadi Wamenlu 3 bulan. Lah itu namanya bukan jawab substansi, tapi malah ad hominem.
Yang dipersoalkan publik itu soal tata kelola dan efisiensi. Bukan soal berapa lama orang pernah duduk di jabatan.
Ngurus negara itu bukan lomba pencitraan. Yang penting kerjaannya proper, efficient, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ujung-ujungnya rakyat cuma minta satu. Negara diurus serius, hematnya nyata, dan jangan kebanyakan sandiwara.
#EfisiensiBukanPencitraan
#APBNBukanDompetPribadi
#GoodGovernance
#Rombongan60Orang
Habiburokhman Ke Dino Patti Djalal :"Jangan jadi si Paling KEMLU. Saya pikir gak ada ISTIMEWAnya juga Pak Dino"
Gila banget ini rezim, dikasih nasehat baik² bahkan dengan bahasa paling haluspun, kubu wowo serempak kesurupan..
Ini sekelas Pak Dino lho, gimana kalo rakyat, ya udah disiram air keras kalo gak diculik? 🙄
Di tengah gemuruh ruangan, suara tegas Ibu Anik menggema jernih: “Saya usaha sendiri… modal sendiri… tanpa campur tangan pemerintah.
Tapi begitu berhasil… tiba-tiba mereka datang minta pajak.” Ia bukan sekadar bicara.
Ia mewakili jutaan pengusaha yang membangun dari nol dengan keringat dan tekad. Kisah sukses yang dibayar mahal dengan “pajak mendadak”.
Apakah ini bentuk keadilan yang seharusnya?
#KisahPengusahaSejati
Ada ada aja statementnya, gua bingung ini pada gak koordinasi apa gimana yak.. 🤣🤣
Untuk Sapi Kurban aja gak tau, apalagi koordinasi soal keuangan negara, ah gak kebayang dah.. 🤣
Kerjaan satpol PP Lombok 😓
Karyawan msh di dalam tp melakukan penyegelan.
Maksudnya apa?
Dianggap karyawan itu bukan manusia?!
Macam robot aja.
Disuruh segel lgsg segel ga peduli di dalamnya ada orang tidak.
Ga mikir dl sblm bertindak. Atau emang gada otak? 😡