Kantor Hukum & HAM Lokataru, Jakarta, yang menjadi kuasa hukum Eks Direktur PT Dutasari Citralaras, Roni Wijaya, menyesalkan proses hukum yang menjerat kliennya. Roni dituduh sebagai pelaku pidana pajak.
Negara wajib bertanggung jawab dalam pemenuhan masker bagi kelompok pasien berkebutuhan khusus (imunitas rendah) sebagai bagian dari hak atas kesehatan warga!
https://t.co/Jugm6HlQ9W
2. Selain itu, 86% responden mengatakan tidak adanya keterlibatan unsur akademisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU ini. Berikutnya, responden juga turut menanggapi kebijakan @jokowi yg melibatkan BIN & POLRI untuk mendekati Organisasi Masyarakat yg tdk setuju dgn RUU ini
1. Survei ini kami sebarkan ke mahasiswa di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Hasil capaian survei ini telah direspon oleh 180 mahasiswa yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Statistik menunjukan bahwa mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses dan pengesehan RUU ini.
Sebenarnya sejauh mana Omnibus Law ini melibatkan civitas academica, dalam hal ini mahasiswa? Apa pandangan mereka atas RUU sapu jagad ini?
Mari membahasnya lebih jauh bersama @haris_azhar, @dinnoardiansyah, @SultanRivandi dan Erviana Madalina
Diskusi terbuka utk umum & gratis
1. KEKAYAAN MANTAN SEKRETARIS MA, NURHADI, TIDAK WAJAR
Direktur Eksekutif Lokataru (Kantor Hukum & HAM), Haris Azhar, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/2/2020).
Berikan aku dua asuransi kesehatan maka terjaminlah kesehatanku. Warga? Silahkan turun kelas bila satupun tak mampu bayar iuran.
https://t.co/hUzctP22Nh
1. Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang ketiga sengketa informasi antara ICW (@antikorupsi) sebagai Pemohon dan BPKP sebagai Termohon, Rabu (12/2) kemarin. Adapun yang menjadi obyek sengketa informasi ialah laporan hasil audit BPKP atas @BPJSKesehatanRI.