Pak Guru Iman Zanatul Haeri curhat di Mahkamah Konstitusi:
"Polisi Punya SPPG, Tentara Punya SPPG, Anggota DPR Punya SPPG. Kepada siapa lagi kami harus melapor?"
***
Upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut, upaya terakhir.
Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya.
Jujur saja.
Kami mau melapor ke polisi, Polisi punya dapur SPPG.
Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG.
Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG.
Jadi memang ini jalan terakhir untuk kami, mengadu kepada siapa lagi?
Kepada konstitusilah kami berharap, kalau enggak punya dapur ya.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Saya sadar kedudukan saya sebagai saksi — saya menyaksikan, melihat, membaca, menerima laporan-laporan dari para guru.
Karena saya guru sejarah, saya juga merasa perlu mencari jawaban di masa lalu.
(hakim: waktunya sudah cukup, nanti...)
Mungkin yang terakhir — perlu diingat bahwa ketika amandemen keempat tahun 2002 disampaikan, seperti dalam PowerPoint, kita lihat bahwa anggaran sekurang-kurangnya 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru.
Jadi kami berharap ini memang untuk guru, dan tidak semestinya diambil oleh MBG.
Iman Zanatul Haeri (Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru - P2G) :
"Siapa pun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia dipenjara, di akhirat dia masuk neraka"
~Mari kita Amin-kan bersama~ 🤲🥲
Pak guru Iman, Kepala Advokasi Guru, tahan tangis di MK saat nyampein dampak buruk MBG pada guru & bandingkan gaji guru dgn petugas SPPG
"setelah ada MBG, terjadi PHK massal terhadap guru honorer & PPPK"
"di Langkat ada guru honorer di gaji 500rb/bulan, di Sumedang 50rb" 🥹
buat yg dukung MBG tetap jalan, nih dengerin suara hati guru-guru yg diwakilkan pak guru Iman
cuman butuh 17 detik buat paham sakitnya jdi guru di tengah fantastisnya anggaran MBG
- ditekan krn bersuara
- gaji seuprit dibanding petugas SPPG
- ada yg gajinya ga dibayar
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images
The sprawling multi-ethnic archipelago cannot simply be given orders as if it were an army unit. It needs a leader who listens to many voices, rather than one who surrounds himself with yes-men https://t.co/3Rf4W3HXnX
Film dokumenter punya 3 urusan: UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perfilman.
Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) hanya perlu jika diputar di bioskop umum.
Singkat cerita: Ini bukan urusan TNI.
Wakil Ketua MPR RI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden penilaian yang terjadi dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Prov. Kalbar
Sebelumnya siswa SMAN 1 Pontianak tegas meminta klarifikasi juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPRRI karena dianggap Tidak adil
Bagi teman-teman yang mendapat surat cinta dari Komdigi, baik melalui platform Instagram, Facebook, X, maupun TikTok — silakan lapor ke kami di https://t.co/Qdstk6B6Xd, tepatnya di kategori akses internet.
Laporan teman-teman akan kami coba bantu tindak lanjuti dan menjadi bahan dokumentasi untuk advokasi kedepannya.
Pengumuman:
Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia.
Sebelumnya kami sudah membuat pos mengenai PSE yang dapat dilihat di bawah pos ini.
MBG memang luar biasa. Nggak nemu padanannya di negara lain. Anomali di Indonesia program ini menyerap sekitar 7 persen anggaran negara, ketika negara lain umumnya berada di bawah 1 persen, bahkan banyak yang tidak mencapai 0,5 persen. Apalagi, MBG tidak berdiri sebagai pos anggaran yang netral. MBG menyerap anggaran pendidikan. Secara konstitusional, Indonesia wajib mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, sekitar Rp757,8 triliun pada 2026. Namun, sebagian dari dana ini ikut digunakan membiayai MBG. Belum lagi penggunaan anggarannya, yg ternyata banyak untuk non-makanan, kualitas menu tak bergizi, kasus keracunan, dll.
Sulit memahami logika ekonomi atau gizi di balik program ini. Kecuali logika politik praktis sih.
https://t.co/nXMcxixWEG
Meskipun tampak sekadar joget yang tak terstruktur, Joget Amerta yang pernah dilahirkan oleh Suprapto Suryodarmo ternyata menyibakkan sebuah pemahaman purba tentang diri, sesama, lingkungan hidup, dan bahkan Tuhan. https://t.co/08uYjlQxpv
Hari ini, 8 April 2026, Magdalene bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (@AMSI_ID) telah melakukan konsultasi dengan Dewan Pers yang diwakili oleh Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers terkait pembatasan konten di akun Instagram kami.
Berikut rangkumannya!