TurnBackHoaX

Lelaki sejati gk akan pernah takut hadapi kenyataan pahit

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

https://t.co/hYVs1wzskA

𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗨𝗕𝗔𝗛 𝗞𝗣𝗨, 𝗗𝗘𝗠𝗜 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡?

Pencalonan Gibran tidak hanya diatur dengan mengubah syarat umur melalui Putusan 90 MK, yang merupakan Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran; tetapi juga dengan mengubah syarat dokumen pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Melalui Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023, Pasal 18 ayat 3-nya mengatur, jika tidak memiliki dokumen ijazah SMA, maka Gibran diberikan pengecualian, dan cukup menunjukkan ijazah perguruan tingginya.

Benarkah aturan KPU itu, sebagaimana Putusan 90 MK didedikasikan untuk memuluskan pencalonan Gibran semata?

Kalau iya, selayaknyalah Mas Wapres mundur, atau dimundurkan!

Simak video lengkap saya di atas.

Salam Integritas,
Denny Indrayana

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/BAeM75vg8A

𝗠𝗔𝗦 𝗪𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦, 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥𝗟𝗔𝗛
𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗜𝗨𝗕𝗔𝗛 𝗨𝗡𝗧𝗨𝗞 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡?

𝗗𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮
𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

Mas Wapres Gibran, apa kabar? Selamat Jumat pagi.

Izinkan saya melanjutkan surat kami yang apa adanya.

Kemarin, saya menyarankan Mas Wapres untuk menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat. Kami masih menunggu 𝘭𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘴.

Sejauh ini, saya menduga Mas Gibran melengkapi syarat pendidikan sebagai Calon Wakil Presiden dengan memperbaharui Surat Keterangan dari Kemendikbud tertanggal 6 Agustus 2019, yang menyatakan Mas Wapres:

“Telah menyelesaikan pendidikan “grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia”.

Kalau hanya dengan surat keterangan tersebut, tanpa ada bukti ijazah kelulusan dari 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩, saya berpandangan bahwa, Mas Wapres tidak memenuhi syarat pendidikan. Bahkan, jikapun ada ijazah kelulusan, tetap harus dibuktikan, melalui surat resmi bahwa ijazah tersebut bukan hanya setara dengan pendidikan SMA atau sederajat; tapi juga dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang resmi menyelenggarakan pendidikan SMA atau sederajat.

Namun, kemarin saya mendapatkan informasi mengejutkan bahwa bukan hanya syarat umur yang diubah untuk membuka pintu agar mas Wapres bisa maju dalam Pilpres 2024; Syarat pendidikan juga diubah dan disesuaikan agar Mas Wapres tetap bisa maju, andaipun tidak mempunyai ijazah setara pendidikan SMA.

Kita semua tahu, syarat umur diakali melalui “Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran”. Syarat umur Capres dan  Cawapres yang awalnya berusia paling rendah 40 tahun, diubah dengan Putusan 90 MK, menjadi:

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/𝘀𝗲𝗱𝗮𝗻𝗴 menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Terang-benderang bahwa rumusan norma tersebut disesuaikan dengan Mas Wapres yang saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Solo. 𝘗𝘶𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘔𝘢𝘴 𝘎𝘪𝘣𝘳𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘦𝘵!

Perlu dicatat, Putusan 90 MK yang mengakali syarat umur tersebut dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Yang banyak orang tidak sadar dan tidak tahu, bahwa tepat seminggu sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober 2023, Ketua KPU Hasyim Asy'ari – yang diberhentikan karena tindakan asusila –  menandatangani Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2024.

Mas Wapres, yang perlu cermat kita baca dari Peraturan KPU tersebut adalah pasal 18 ayat 3, yang berbunyi:

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗰𝘂𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗹𝘂𝘀𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗻𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶
 dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”.

Yang dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah, syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat adalah dokumen, “bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”.

Membaca bunyi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 itu, saya tidak bisa lain kecuali menyimpulkan bahwa, norma itu sengaja dirumuskan untuk kembali membantu Mas Wapres lolos dan memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Karena, jikalaupun tidak memiliki bukti kelulusan dari luar negeri di 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩, Mas Wapres cukup menunjukkan bukti kelulusan perguruan tinggi.

[drs. ir. herwin kdmp. mbg. @bangherwin]

Anjing memang pintar, tapi suka menjilat.
Kuda memang kuat, tapi mudah ditunggangi.
Babi jalannya lurus, tapi diharamkan.

Mungkin ini gambaran paling pas buat pemerintahan Indonesia hari ini.
Isinya cuma orang-orang yang pintar menjilat dan mudah ditunggangi.
Yang lurus?
Diharamkan.

[RL @RA_leather]

📢 Salsa Erwina Kembali Soroti Tuntutan "17+8"

Melalui unggahan di YT dan IG berjudul:
"August 31, 2026 Deadline, Zero Progress?"

Salsa Erwina mengingatkan bahwa tenggat 8 tuntutan jangka panjang gerakan 17+8 akan berakhir pada 31 Agustus 2026.

8 Tuntutan:
• Reformasi DPR & partai politik
• Reformasi perpajakan
• UU Perampasan Aset
• Penguatan KPK
• Reformasi Polri
• Penarikan TNI dari ranah sipil
• Penguatan lembaga pengawas
• Evaluasi PSN & UU Cipta Kerja

Ia mengajak publik terus mengawal realisasi tuntutan tersebut.

[𝕭𝖚𝖐𝖆𝖓 𝕻𝖊𝖓𝖎𝖐𝖒𝖆𝖙 𝕶𝖔𝖕𝖎🇮🇩 ⚜️ @quintta1217]

TV nasional diancam apa dibeli oleh rejim londo ireng?????

[Pengadilan Rakyat @PngAdilnR4kyt]

PARA MAHASISWA ADALAH HARAPAN SELURUH RAKYAT INDONESIA...

SELAMAT BERJUANG UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN....‼️

#GantiTotalRezimPrabowo
#GantiTotalRezimPrabowo
🆘🆗

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

WAFATNYA PEMBAWA SLOGAN “NO VIRAL NO JUSTICE”

Tadi pagi sebelum jam 6 saya di WA teman dari Surabaya, mengabarkan Moh Sholeh atau sering dipanggil Cak Sholeh, pengacara muda terkenal dengan LBH No viral No Justice meninggal dunia.

Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Mohamad Sholeh ini sosok pejuang yang cukup berani dan konsisten di bidang hukum dan demokrasi.

Saya mengenal Cak Sholeh di saat era reformasi 1998. Dia sejak mahasiswa aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia memimpin PRD Surabaya periode 1998–2000, sehingga aktif terlibat demo demo mahasiswa, bahkan hingga di Jakarta.

Pada era Orde Baru, ia ditangkap atas tuduhan kegiatan subversif, divonis empat tahun penjara oleh PN Surabaya pada 1996, dan menjalani hukuman sekitar 1,5 tahun di Lapas Kalisosok.

Setelah reformasi, Sholeh awalnya berkarier sebagai advokat yang fokus pada litigasi konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), berbeda dengan banyak pengacara yang lebih suka menangani perkara pidana/perdata.

Ia memilih vokal membela rakyat kecil (wong cilik), menangani berbagai kasus publik, dan aktif melakukannya memakai media sosial, YouTube, dengan konsultasi dan advokasi yg dia onlinekan dari tempat umum seperti warung kopi dan tempat cangkrukan lain.

Warisan utama Cak Sholeh adalah kritik “No Viral No Justice” yang mengingatkan bahwa hukum seharusnya bekerja tanpa harus menunggu viralitas. Itu misi almarhum lewat advokasi di medsos.

Pada akhir 2008, Sholeh (bersama tim) mengajukan uji materi ke MK Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008). Putusan MK 23 Desember 2008 mengabulkan pokok permohonan, dengan memberlakukan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak untuk pemilihan legislatif.

Putusan ini mengubah wajah pemilu Indonesia menjadi lebih menghargai suara rakyat daripada nomer urut Partai, dan sistem ini berlaku hingga sekarang. Itu salah satu “warisan Almarhum” untuk Indonesia.

Pada 2023, ia juga terlibat menentang upaya pengembalian ke sistem proporsional tertutup berdasar nomer urut dari Partai.

Disitulah hidup Cak Sholeh menunjukkan konsistensi keberpihakan kepada masyarakat yang sulit mengakses keadilan.

Saya ingat tahun 2004 Cak Sholeh ditunjuk menggantikan saya sebagai Host sebuah acara di TVRI Jawa Timur, yg merupakan hasil kerjasama antara DPRD Jawa Timur dan TVRI Surabaya. Disitu saya jadi lebih mengenal tokoh hukum yg belasan tahun lebih muda dari saya ini.

Tahun 2025 lalu Cak Sholeh membantu advokasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia yg viral karena masa anak anak mereka dipisahkan dengan orang tua dan keluarga. Cak Sholeh dan saya sama-sama membantu mendampingi mereka di Komisi 3 DPR RI di Jakarta.

Sekarang Cak Sholeh telah mendahului kita. Penyakit autoimun telah merenggut usianya yg belum terlalu tua. Ia dipanggil yang kuasa di Hari Jumat jam 3.00 pagi setelah 20 hari dirawat di RS Siloam Surabaya.

Sore tadi almarhum dimakamkan di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, Prigen, Pasuruan, di mana ia juga menjabat sebagai Wakil Pengasuh. Sholeh dekat dengan dunia pesantren, Ia lahir di Sidoarjo pada 2 Oktober 1976, belajar hingga selesai di Madrasah Tsanawiyah Tebuireng, Jombang. Lalu menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya. Di Universitas itulah dia mendapatkan gelar S.H. dan M.H.

Selamat Jalan Cak Sholeh, semoga amalan kebaikanmu diterima di sisi Nya. Aamiin YRA, Alfatihah.

[Pengadilan Rakyat @PngAdilnR4kyt]

REFORMASI JILID II AKAN SEGERA TERJADI....

BERSIAPLAH AKAN TERJADI DEMO BESAR-BESARAN DI REPOBLIK INI....‼️

#RektorUGMJongosJokowi
#RektorUGMJongosJokowi
🆘🆗

[RL @RA_leather]

🚨🚨 INFO AKSI DEMO
Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra menggeruduk Kantor Pusat PLN. (7/8/26)

Menuntut krisis listrik segera diakhiri serta dugaan korupsi pasokan batu bara diusut.

Massa mengancam melumpuhkan Bundaran HI pada 17 Agustus jika tuntutan tak digubris. ✊

📹irfaanputra
📈RSCM Nakes BPJS

[BANG MESSY @ngabmessy]

Ini termasuk belum semua rakyat turun wok, sadar diri ngapa dahh!!!

[Ken Hans @kenhans03]

Kemenlinti.....
😂🫢

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

prabowo masuk bloomberg isinya:
- prabowo incar sosok gubernur BI yang sejalan dengan tujuannya
- gubernur bi perry warjiyo mundur mendadak setelah diminta orang dekat prabowo
- bukan murni alasan pribadi seperti yang di beritakan
- akar masalahnya prabowo mau ekonomi tumbuh agresif (target 8%)
- warjiyo lebih jaga stabilitas moneter (berlawanan)
- prabowo juga sering frustrasi karena warjiyo jelasin hal teknis yang tidak di mengerti
- sementara prabowo maunya penjelasan simpel dalam bahasa awam
- investor khawatir independensi bi makin dikontrol prabowo
- kayak yang udah terjadi ke kemenkeu (ganti sri mulyani jadi purbaya)

[Jaga Warga - #SalingJagaWarga @SalingJagaWarga]

Baru tahu kalo ada gerakan wargabayangan.
Apresiasi banget sama semangatnya..

Kita ​setuju kalau demokrasi yang sehat bukan cuma tentang siapa yang memimpin, tapi juga butuh warga yang kritis, independen, dan berani mengawasi jalannya kekuasaan demi kepentingan publik.

​Salam hangat dari kami di sini!
😸

#SalingJagaWarga

[Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨 @WeKa_Ronin]

Kasihan mau ke H.I saja sulit

[BANG MESSY @ngabmessy]

Sekelas Karni Ilyas aja bisa dibungkam!

Kalian yg bodo amat sama kesemrawutan negara ini silahkan, dan kalian yg nggak mau dibuat semrawut sama para tikus" tsb mari kita gerak sama sama!

[Boediantar4 @Boediantar4]

Gelombang demo yg membesar agar rakyat juga tidak ikut demo, jadi semua media elektronik, tv, online, radio, medsos sudah diblok agar tidak tersebar luas ke masyarakat. Makanya dibuat sunyi. Demokrasi yg dipressure dan dibungkam, itu namanya pembohongan publik

[narkosun @narkosun]

Hukum kok pilih2… Padahal investor itu biasanya akan berani berinvestasi pada negara yg ada kepastian hukumnya.

Klo seperti ini gimana cara narik investasi asing?

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Merdeka kah kita ⁉️
Antara paJak dan paLak...
Cuma huruf J & L

[RL @RA_leather]

📢300 Mahasiswa Kepung Kejari Palembang!

Massa dari GMTK, AMPP, dan AMPH Sumsel mendesak Kejari Palembang mengusut dugaan korupsi secara transparan dan tanpa pandang bulu.

⚠️ Mahasiswa mengancam akan kembali turun aksi jika tak ada perkembangan penanganan kasus.

📹 palembanggercep

[¥@N'$ @yaniarsim]

Reaksi @IraninIndonesia
Jadi pemimpin kalau ngomong jangan asal mangap ( @prabowo )