ENTRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2023 Y AGOSTO DE 2026
ISRAEL MATÓ
73,387 PALESTINOS
21,700+ NIÑOS (30%)
11,200+ MUJERES (15%)
5,200+ PERSONAS MAYORES (7%)
35,000+ HOMBRES (48%)
174,250+ HERIDOS
260+ PERIODISTAS
MILES AÚN PERMANECEN BAJO LOS ESCOMBROS
LLÁMELO POR SU NOMBRE: GENOCIDIO
📹Inilah beberapa footage yang menampilkan POV-POV mencekamnya peristiwa peracunan oleh BGN lewat embege di Berastagi.
Kiranya jejak digital ini dapat kita renungkan, entah sebagai musibah, entah sebagai bencana, apakah ini normal? Jika di antara kamu ada yang menganggap ini normal, coba periksa, barangkali ada yang salah dengan nurani dan empatimu. 🫵🏻
Ruang kelas dan ruang laboratorium SMP NEGERI 5 Praya Timur dibongkar demi kopdes merah putih.
Masih percaya presiden @prabowo peduli dengan pendidikan di negeri ini.
KDM SANG GUBERNUR BANCI 🚨
Petani Sukajaya Dibanting Aparat, Mana Kamera & suara KDM sang BANCI ITU
Sebuah rekaman memilukan mendadak viral, Petani asli Sukajaya, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bertahan secara damai demi mempertahankan ruang hidup dan mata air mereka, diduga mengalami tindakan represif hingga dibanting oleh oknum aparat yang menjadi bemper korporasi swasta (PT PMC).
Di saat tubuh petani Sukajaya diinjak-injak dan dituduh KRIMINAL oleh narasi korporasi, publik Jawa Barat menanti suara sang Gubernur BANCI.
Namun, yang didapat rakyat justru keningin dan kesunyian dari Gedung Sate.
Mari kita cermati wak, kepemimpinan berbasis Konten vs Kebijakan Nyata ini secara objektif
1. Eksploitasi Kemiskinan demi Konten, Tapi Bungkam Saat Hadapi Oligarki
Publik sudah sangat terbiasa melihat KDM tampil heroik di platform medsos marah-marah ke warga kecil, menangisi nasib lansia di desa, atau membagi-bagikan uang tunai di depan kamera YouTube demi angka VIEWS dan ENGAGEMENT.
Namun, ada pola berbahaya yang kian membatu wak.
- Ketika rakyat miskin berhadapan dengan masalah personal, KDM hadir lengkap dengan kamera produksi.
- Namun ketika rakyat kecil berhadapan dengan raksasa oligarki, penggurusan lahan, dan represi aparat seperti di Sukajaya Bogor, kamera mendadak mati dan suara sang Gubernur BANCI hilang.
Apakah air mata dan simpati itu hanya berlaku jika subjeknya bisa dijadikan komoditas konten yang tidak berisiko politik?
2. Tanda Tangan Gubernur Lebih Membela Rakyat Dibanding 1.000 Video YouTube
Tugas utama seorang Gubernur adalah tugas MANAJERIAL dan POLITIS STRATEGIS, menerbitkan Pergub, menyusun Perda perlindungan lahan pertanian, serta memanggil Kapolda untuk menghentikan represi aparat terhadap warga sipil.
Satu lembar surat keputusan atau tanda tangan Gubernur jauh lebih sanggup menyelamatkan masa depan ribuan petani dibanding ratusan episode drama NGONTENIN orang MISKIN. KDM dipilih untuk mengeksekusi wewenang negara, bukan untuk menjadi CONTENT CREATOR berbekal rompi dinas!
3. Ambisi Pilpres 2029 di Atas Penderitaan Warga Jawa Barat
Gaya kepemimpinan yang minim eksekusi struktural namun gila pencitraan ini memicu spekulasi yang kian terang benderang wak.
Apakah Jawa Barat hanya dijadikan BATU LONCATAN dan panggung baliho berjalan demi mengejar elektabilitas Pilpres 2029?
Jika energi dan anggaran waktu Gubernur habis untuk safari pencitraan dari satu kamera ke kamera lain demi tabungan modal politik 2029, maka rakyat Sukajaya dan seluruh warga Jabar yang tertindas konflik agraria akan terus menjadi korban pembiaran sistemik.
Hentikan eksploitasi narasi kerakyatan jika pada praktiknya rakyat yang dibanting aparat justru dibiarkan berjuang sendirian!
Masyarakat Jawa Barat menuntut kerja nyata, sanjungan kebijakan, dan ketegasan pasang badan dari seorang Gubernur bukan sekadar konten drama harian di YouTube.
#AllEyesOnSukajaya ✊
Bagaimana pandangan kalian wak? Apakah kalian setuju tugas Gubernur adalah membuat aturan tegas untuk rakyat, bukan sekadar ngonten?
Kasihan sekali jadi WNI. Padahal nenek sedang berusaha untuk bertahan hidup demi sesuap nasi.
Padahal amanah UUD 1945 mengatakan bahwa :
“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara“
Diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengelola Negara dan Aparatnya SANGAT DZOLIM!!
Ada resiko yang selalu ngintai pelatih timnas sekarang: tiap kali kalah, nama STY otomatis muncul lagi jadi bahan omongan.
Gimana enggak, jujur kangen banget era STY. Pemainnya lokal-lokal itu juga, tapi mentalnya beda level. Tiap main selalu ngotot, lawan siapapun tetep spartan.
Ini poin yg banyak orang gak sadar, kualitas pemain kita kayak terangkat pas dilatih dia.
Makanya gak heran kalau STY masih dicap pelatih timnas terbaik sampai detik ini.
DOSA BESAR ERICK THOHIR DAN ARYA SINULINGGA
#TimnasDay
@garagarabola_ Jangan kayak TVRI, katanya gratis tp wilayah jabodetabek aja susah dapet sinyalnya.
Katanya jangkauan paling luas, ujungnya orang akhirnya kudu bayar maxstream or folaplay... malu luh tvri sama rcti and reza arao...
Bayangin, tanganmu diborgol, kakimu diiket, terus kamu diceburin ke waduk. Ngga ada yang liat seberapa tersiksanya kamu waktu air mulai penuhin paru paru. Ngga ada yang liat seberapa putus asanya kamu waktu matamu masih bisa natap matahari dan langit biru, tapi kamu sadar, kamu ngga bisa ngapa ngapain. Alm Bapak Sumarna, security Waduk Jatiluhur yang meninggal. Dia meninggal karena berupaya membubarkan kerumunan anak muda tapi dia dilakban dan diceburkan ke waduk. Jasadnya baru ditemukan jam 11.00 Katanya para pelaku masih SMP
semoga seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. @prabowo@ListyoSigitP@DivHumas_Polri@DediMulyadi71 bantu di followup bang budi @BudiBukanIntel
@neoneoloe@sivolga@ardynshufi@itsmeog_ Itu juga skuad buatan pelatih sebelumnya, Kim Pangon klo ga salah... bukan skuad ilihan sty...
Dan yang perlu diketahui, STY itu satu2nya orang di asia yang pernah juara champions asia sebagai pemain dan pelatih... Di sini aja dia udah unggul dari pelatih lainnya di liga super
Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.
Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.
Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.
Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.
Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.
13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.
26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.
Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:
"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."
"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."
"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."
Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.
Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.
Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.
Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.
Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.
Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.
Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.
Dan ini yang paling menyakitkan:
Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.
Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.
Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.
Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?
Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:
Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.
Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.
Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.
Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.
Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.
Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.
Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.
Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.
Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.
Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.
Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.