TRANSPARANSI EVKIN ADALAH HAK KITA
Realitas yg terjadi
Banyak diantara kita tibaยฒ:
โข Tidak masuk SK 2026
โข Tidak mengetahui nilai Evkin
โข Tidak pernah menerima hasil penilaian
โข Tidak m'dapatkan ruang klarifikasi
#KeadilanUntukTPP#BukaNilaiEvkin#TransparansiPendampingDesa
Mohon transparansi proses penetapan SK TPP TA 2026.
Banyak pendamping desa tidak mendapatkan kejelasan terkait dasar penilaian dan perubahan hasil evaluasi.
#keadilanuntukTPPDesa#bpsdmGAGAL#kemendesGAGAL
Mohon transparansi proses penetapan SK TPP TA 2026.
Banyak pendamping desa tidak mendapatkan kejelasan terkait dasar penilaian dan perubahan hasil evaluasi.
#keadilanuntukTPPDesa#bpsdmGAGAL#kemendesGAGAL
@kemendespdt Mohon transparansi proses penetapan SK TPP TA 2026. Banyak pendamping desa tidak mendapatkan kejelasan terkait dasar penilaian dan perubahan hasil evaluasi.
Keterbukaan penting agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pendamping yang telah bekerja di desa.
polemik penetapan TPP Tahun Anggaran 2026 justru memperlihatkan sesuatu yang mengkhawatirkan: indikasi kegagalan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat birokrasi, khususnya di BPSDM Kemendes.
Konten ini telah tayang di https://t.co/n2cRVybjFa dengan judul "TPP Jadi Korban?
@narasitv Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Pendamping Desa seluruh Indonesia dirasakan ada kejanggalan, karena sejumlah lebih dari 12.000 Pendamping Tidak tercantum dalam SK BPSDM Kementerian Desa ini artinya 12.000 Pengangguran Baru.
#SobatDesa penetapan 15 Januari sebagai HARI DESA menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa desa memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan serta memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
#KemendesPDT#BangunDesaBangunIndonesia#HariDesa2026