Thanks, BBC. Sering-sering, ya. Tolong. Sering-sering.
Beberapa dari kami mungkin juga mengantongi data, namun perihal reportase dan kerja-kerja jurnalistik, jelas kami lebih mengandalken media-media profesional.
Btw, kalo ada demo, tolong diliput, ya. Tolong.
Kalimat di Kompas TV ini menampar telak rezim: "Kalau sekali dua kali itu kelalaian, tapi kalau berkali-kali dari Garut, Blora, Kulon Progo sampai Lampung, itu namanya NEGARA MERACUNI RAKYAT!" . Tahun ajaran baru bukan bawa prestasi, malah bawa trauma massal. Udah ganti pimpinan 3 kali tapi tidak ada sanksi tegas ke vendor/SPPG. Biadab!
Video ; kompas tv
MACET GAK USAH NYALAHIN PENDEMO. SALAHIN YANG BIKIN KEBIJAKAN SAMPE PENDEMO HARUS TURUN KE JALAN.
Lagian yang bikin macet juga si kacang ijo kacang coklat. Mahasiswa yang turun aja gak nyampe 2.000 orang, si kacang 6.088, kek mau perang aja. 😭✌🏻
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.
tuhan melindungi setiap langkah mereka yang turun ke jalan hari ini. terima kasih sudah memperjuangkan kepentingan semua orang. doa baik selalu. ✊🇮🇩 tinju ke atas.
📢 PENGUMUMAN #ARMYBantuARMY
Untuk menjaga kenyamanan dan membantu sesama ARMY mendapatkan tiket dengan harga yang masih wajar, kami menetapkan batas *maksimal* harga WTS sebagai berikut:
CAT 3 Rp2.500.000
CAT 2 Rp3.000.000
CAT 1 Rp3.600.000
PLATINUM Rp4.500.000
VIP RP5.500.000
Kawan-kawan yang mengalami intimidasi bahkan pembubaran paksa nobar film PESTA BABI, bisa nonton dalam kelompok-kelompok kecil tanpa perlu publikasi lokasi, dll.
A luta continua.
Ada 3 alasan utama kami bikin film ini:
1. Ini proyek penggundulan hutan terbesar di dunia.
2. Ada orang mati tiap hari dan seratusan ribu pengungsi yang underreported.
3. Militerisme toxic di Indonesia dapat legitimasi dan logistik dari 60 tahun operasi militer di Papua.
Guru madrasah swasta berdemonstrasi agar diangkat menjadi ASN PPPK, kemudian dicemooh karena yang menggaji guru swasta adalah yayasan, bukan kewajiban negara. Tapi negara bisa mengangkat pegawai SPPG dibawah naungan Yayasan swasta menjadi ASN PPPK.
Persoalannya, anggaran yang digunakan untuk mengangkat pegawai SPPG dibawah Yayasan/ Swasta menjadi PPPK adalah anggaran pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi ASN PPPK.