Sekadar pendapat berdasarkan pengalaman dan pengamatan:
Saya belum mendapat penjelasan lengkap dari kedua pihak. Namun dari pengakuan sudah bayar pajak Rp 500 juta, kemungkinan beliau bukan wajib pajak yang dapat menggunakan tarif UMKM lagi (0,5% x omset).
Kenapa? Kalau Rp 4,8 M setahun, maka pajak maksimal Rp 24 juta.
Lalu apa penyebabnya?
Belajar dari bbrp kejadian viral, petugas pajak memperoleh data/informasi pihak ketiga, seperti informasi perbankan, faktur pajak dari lawan transaksi, atau bukti potong. Ketika seluruh data/informasi dihimpun, muncul profil penghasilan yg jauh di atas yg dilaporkan.
Masukan solusi:
Jika masih tahap SP2DK, komunikasikan dg baik ke AR. Jika punya bukti kuat, sampaikan dan jelaskan dg argumen yg baik. Berikan hitungan versi WP.
Jika data kantor pajak lbh kuat, akui dan minta kelonggaran mengangsur sesuai kemampuan.
Jika sdg pemeriksaan:
Tunjukkan semua dokumen, data, informasi dan keterangan yg lengkap. Jika benar, landasi dg argumen yuridis. Jika data kantor pajak lebih kuat, bisa ajukan skema pengangsuran ketetapan pajak.
Jika merasa sama kuat, WP boleh dispute. Minta QA ke Kanwil. Jika blm tuntas, bisa ajukan keberatan ke Kanwil dan nanti banding ke Pengadilan.
Mumpung msh ada waktu, sebaiknya dicari solusi yg baik. Bisnis harus tetap berjalan dan dibantu. Kewajiban ke negara, yg sdh sesuai aturan, juga ditunaikan dg baik.
Semoga bermanfaat🙏🏻
BEM Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), dengan membawa delapan tuntutan.
Mahasiswa dijadwalkan tiba di Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” ujar Ketua BEM UI Yatalathof Imawan.
Aksi ini menjadi momentum mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat saat ini.
Baca di: https://t.co/l1lOIkBdm9
< #Demo #Mahasiswa #Jakarta #infografik
Indonesia is on track to become the world champion of tropical deforestation. Under the Prabowo administration, over 433,000 hectares were cleared in 2025, nearly double the previous year. Driven by mining and palm oil, the loss equals six times the size of Singapore.
2025 has ended. The genocide in Gaza has not.
Infographic: Israeli violations committed against Palestinians in Gaza from October 2023 through the end of 2025, despite a declared ceasefire and binding ICJ orders⤵️
1 Januari 2026 bisa jadi hari terakhir kebebasan berpendapat kita. Tak ada lagi yang berani mengkritik presiden karena tidak menetapkan status bencana nasional. Masyarakat yang muak dengan anggota DPR RI yang joget-joget tak lagi berani menyerukan bahwa DPR adalah Dewan
Rindu, penyintas banjir di Aceh Tamiang, terpaksa menyuapi bayinya dengan mi instan, tiga kali dalam sehari.
"Di masjid kami dapat makan mi dan telur. Dari hari itu sampai 11 hari ke depannya, anak-anakku setiap hari makan mi instan," kata Rindu.
https://t.co/PJ5pQRH78Y
“Tragedi kemanusiaan di tiga provinsi di ujung Sumatera itu adalah merupakan korupsi, state capture corruption. Dilakukan dengan cara political corruption dalam bentuk membuat undang-undang yang melegalkan sesuatu yang illegal," tegas antan Wakil Ketua KPK periode 2010–2015, Busyro Muqoddas.
Baca di: https://t.co/8KWdDItJbr
| #Korupsi #BencanaSumatera #BusyroMuqoddas
Pesantren di Aceh Tamiang terkepung oleh tumpukan batang pohon yang terbawa banjir. Akibatnya, para santri belum bisa kembali belajar.
Pengurus pesantren pun bingung bagaimana membersihkannya. Sementara itu, Pemkab Aceh Tamiang bilang tidak memiliki alat berat yang memadai.