Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
Dihina satu sekolah karena mendadak gemuk dan rakus, Bocah 11 tahun ini ternyata sengaja menyiksa dirinya makan 5 kali sehari demi menyelamatkan nyawa sang ayah dari kanker mematikan.
Awal 2019, keluarga miskin di provinsi Henan, China, kena musibah berat. Ayahnya, Lu Yanheng, didiagnosis kanker darah (leukemia) parah. Satu-satunya harapan adalah transplantasi sumsum tulang.
Setelah dicek, hanya anak sulungnya, Lu Zikuan yang berusia 11 tahun, yang cocok. Tapi dokter tolak operasi karena berat badan Zikuan cuma 30 kg, padahal minimal harus 45 kg biar selamat pasca operasi.
Zikuan nggak mau ayahnya mati. Dia putuskan naikin berat badan secepat mungkin. Tiap hari dia paksa makan 5 porsi besar nasi dan daging berlemak. Sering mual dan muntah, tapi dia tahan. Perubahan drastis ini bikin dia jadi bahan ejekan teman sekolah, dipanggil anak gendut rakus.
Meski dihina, Zikuan diam aja dan nggak pernah cerita soal kondisi ayahnya. Berbulan-bulan dia bertahan sampai beratnya nyampe 48 kg.
Akhirnya dia bisa donorkan sumsum tulang dan selamatkan nyawa ayahnya.
Gila ya?
Bocah kecil rela disiksa fisik dan mental, bahkan dihina teman sekolah, cuma demi selamatin ayahnya.
Kisah Zikuan ini jadi bukti kekuatan cinta anak yang luar biasa.
Lo kira lo sanggup lakuin hal seberat itu buat orang tua? Atau ada kisah pengorbanan anak yang lebih bikin lo haru?
Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara
@KapudS640 Semenjak kasus ini dan embegeh, kita jadi sadar kalo ini negara bukan gabisa dan ga punya duitnya, lebih karena emang kaga mau aja berpihak ke rakyatnya, ironisnya adalah rakyatnya nrimo ing pandum, 80 tahun ngga kemana2, kolaps kaga, maju juga kaga
Top 10 UMK Terendah 2026
1. Banjarnegara → Rp 2.327.813
2. Wonogiri → Rp 2.335.126
3. Sragen → Rp 2.337.700
4. Blora → Rp 2.345.695
5. Pangandaran → Rp 2.351.250
6. Banjar → Rp 2.361.241
7. Kuningan → Rp 2.369.380
8. Ciamis → Rp 2.373.644
9. Rembang → Rp 2.386.305
10. Temanggung → Rp 2.397.000
Note: banyak pekerja masih di bayar setengah dari umk seharusnya.
Gw juga ngak berharap Prabowo bakal 2 periode, tapi setelah gw liat2 jadi rada pesimis:
1. Pekerja & Pengusaha MBG itu bisa jadi voting block gede terutama di kabupaten
2. KopDes Merah putih & Pabrik tekstil gede2an danantara yg mau dilaunching bisa jadi lumbung suara
3. Ekspansi besar2an dgn 150 bataliyon baru, 1 kota/kabupaten 1 batalion, ini keluarga militer fix dukung dia
4. Pas Pemilu Bansos bakal ditabur lagi buat rakyat miskin, persis kayak pemilu 2024 yg bikin gerbong mulyono menang
Dan ngeliat dari survey yang dilakukan, per Q1 2026 aja kepuasan buat Bowo diatas 70% semua, padahal kondisinya Rupiah nyentuh 17rb, Kematian Afan Kurniawan karena dilindas mobil Brimob, KLB Keracunan MBG di Bandung & Garut, Sembako makin mahal karena rebutan sama SPPG dan APBN yang cekak dan dana desa dipotong dsb. Ini benar2 aneh karena masyarakat Indonesia bener2 gampang lupa, pemaaf dan permisif bgt.
Gw yakin kalo dia jogat joget lagi trus ditabur beras 10kg bisa menang lagi di 2029 dia.
Hari ini baca timeline isinya ngeri, karena gue sendiri juga ASN. Ada dosen PNS yang diancam pecat gara-gara ngritik kebijakan. Terus ada istri PNS diteror buzzer sampai WA-nya diserang karena bikin utas yang dianggap ngeluhin kebijakan. Abdi negara sekarang definisinya jadi hamba sahaya penguasa kah? Buka suara dikit langsung mau dikarungin.
(1) Siang tadi hawanya lagi lumayan nyengat (meski sekarang mendung). Habis sholat Zuhur berjamaah, gue milih ngemper dulu di pelataran masjid. Niatnya nunggu agak adem dulu.
Di sebelah gue ada Pak Trisno, tetangga beda blok yang baru pensiun. Tumben mukanya kusut.
"Tumben Pak belum balik, nunggu agak ademan ya?" gue iseng buka obrolan. Dia cuma narik napas panjang, tangannya pelan-pelan mijit lutut kirinya yang kelihatannya mulai sering sakit karena faktor u.
(2) "Panasnya nyengat betul. Tapi kepala saya rasanya lebih panas dari ini, Mas," balasnya pelan. Lalu sunyi lumayan agak lama.
"Anak saya si Rini, semalem nelepon," dia mulai cerita. Rini ini baru sekitar setahun lalu sujud syukur abis lolos CPNS guru SMP di sebuah kabupaten pinggiran Jateng yang berbatasan dgn Jabar.
Gue langsung benerin posisi duduk biar lebih enak dengerinnya.
(3) "Dia cerita soal atap sekolahnya. Gentengnya udah bocor sebagian, balok kayunya keropos. Rini takut kalau pas lagi ngajar, atapnya ambruk nimpa anak murid di kelas," lanjutnya dengan mata berkaca-kaca.
Gue ngangguk pelan. "Loh, kan tinggal lapor ke dinas atau minimal di-videoin aja biar viral, Pak. Sekarang kan eranya gitu," kata gue santai nyoba ngasih solusi.
Pak Trisno senyum kecut dengernya, persis kayak orang yang lagi nahan getir melihat realita hidup orang kecil.
(4) "Itu dia masalahnya, Mas. Rini pengen banget ngerekam terus di-upload ke medsos. Tapi dia takut ngeliat berita brlakangan ini."
"Ada istri PNS yang cuma bahas kebijakan pemerintah di medsos, menurutnya standar aja, eh nomor WA-nya diserang, suaminya ikut diancam. Apalagi lihat dosen yang mau dipecat itu."
Pak Trisno benerin kopiahnya. "Kepala sekolahnya juga udah wanti-wanti, nyuruh diem aja biar Pemda nggak malu. Nanti SK PNS seratus persennya malah bisa ditahan sama orang dinas lho."
(5) Gue refleks mijit pelipis. Niat baik mau nyelamatin nyawa murid malah dipelintir jadi tindakan pembangkangan. Kejujuran ternyata mahal harganya.
"Saya bingung, Mas. Dari Rini kecil, saya selalu ngajarin buat jujur. Tapi pas udah jadi abdi negara, kejujuran malah bikin dia terancam kehilangan kerjaan," suaranya makin pelan.
Angin siang yang lewat di pelataran masjid bukannya bikin adem, malah kerasa makin pengap dan rasanya nyekik leher.
(6) Gue ngeraih air mineral di sebelah gue, neguk isinya yang mulai anget. Tenggorokan ikutan kering denger curhatan bapak ini.
"Bapak nggak salah ngajarin kejujuran. Rini juga nggak salah. Sistemnya aja yang udah kebolak-balik, Pak," jawab gue pelan mencoba menenangkan pikirannya yang lagi kalut.
Sebagai sesama ASN, gue paham betul posisi Rini. Terjepit antara nurani dan urusan perut. Kadang milih diam itu bukan pengecut, tapi kalkulasi yang realistis demi bisa bayar tagihan.
(7) "Terus Rini baiknya gimana, Mas? Kalau dibiarin, itu nyawa anak orang bisa melayang ketimpa genteng lho," tanyanya penuh harap menatap gue.
Gue mikir bentar nyari celah aman. "Paling bener pakai jalur whistleblower aja, Pak. Rini fotoin diem-diem kondisinya dari akun anonim aja."
"Atau kirim datanya ke akun publik yang biasa nerima aduan warga. Biar viralnya dari luar, bukan dari tangan Rini langsung. Jejak digital Rini bersih dan posisinya di sekolah tetep aman."
(8) Pak Trisno manggut-manggut denger saran gue. Wajahnya lumayan mendingan dikit sekarang.
"Bener juga ya, Mas. Biar orang luar aja yang ributin. Kasihan anak saya kalau harus maju ngelawan birokrasi pemda. Gaji PNS pertama Rini itu harapan besar buat keluarga kecilnya."
Loyal ke negara mestinya ngelindungin rakyat, bukan nutupin aib pejabat. Tapi nyatanya, abdi negara selalu dipaksa merem tiap ada kebobrokan di depan mata mereka demi karir yang aman.
(9) Kalau ketahuan bersuara di medsos, langsung dikerahkan barisan pendengung buat nyerang personalnya. Nomor keluarga diteror, dituduh macam-macam tanpa bukti.
Ujung-ujungnya, pilihan paling masuk akal buat pegawai rendahan ya cuma diem. Nahan mual tiap ngantor demi bawa pulang beras buat nyambung hidup anak-istri.
Azan Asar masih lama. Pak Trisno perlahan berdiri, nepuk-nepuk sisa debu yang nempel di sarung kotaknya sambil tersenyum pait ke arah gue.
(10-End) "Saya duluan ya. Mau ngabarin ibunya Rini biar nggak kepikiran terus. Anak itu mending saya suruh ngajar biasa dan jadi peniup peluit aja, biar aman karirnya," ucapnya getir.
Gue cuma ngangguk dan diam ngeliatin punggung bapak tua itu yang pelan-pelan menjauh.
Matahari siang tadi emang cukup terik ngebakar kulit. Tapi ngeliat kejujuran abdi negara yang gampang dibungkam pakai teror picisan, rasanya negeri ini malah lagi di titik tergelapnya.
cc:threads papaforplanet
Orang masih nganggep QRIS itu cuma buat beli es teh.
Tapi ini sistem pembayaran buatan Indonesia yang sekarang diterima di China. Bukan sebaliknya. Bukan Alipay yang masuk Indo tp kebalik QRIS yang masuk China.
Lo harus paham betapa langka ini. Negara berkembang biasanya jadi market, bukan jadi infrastructure. Kali ini Indo yang export teknologinya.
Dan ini baru payment. Kalau QRIS bisa jadi standar cross-border di Asia Tenggara, lo lagi ngeliat awal dari Indonesia jadi fintech hub beneran, bukan cuma jadi user-nya doang. Bangga!
Saya ingatkan lagi postingan saya beberapa bulan yang lalu.
MBG itu ibarat piara monster yang harus dikasih makan terus. Ia memang bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk melanjutkan kekuasaan (baca: 2029).
Kini, APBN kita sudah memasuki lampu kuning, menjelang merah. Anggaran sudah menipis, sementara kita mendapat tekanan dari harga minyak dunia dan rupiah yang terus terpuruk. Pemerintah perlu melakukan penghematan. Salah satu cara tentu saja menghentikan MBG.
Tapi dipihak lain, jika MBG distop, ia akan memakan tuannya sendiri. 900 ribu orang yang bekerja di SPPG tidak akan tinggal diam kalau MBG distop begitu saja. Cukong2 MBG yang terancam keuangannya juga akan membiayai demo besar2an untuk memaksakan supaya MBG tidak dihentikan.
Benar2 buah simalakama.
Buat yang belajar bahasa Inggris, istilahnya "caught between a rock and a hard place".
Atau yang lebih canggih: found him/herself between Scylla and Charybdis.
Catatan: Scylla adalah monster laut, dan Charybdis adalah pusaran air mematikan.
MBG memang dari awal sudah seharusnya tidak dilaksanakan langsung secara masif
Di kondisi ekonomi sesulit sekarang, berikut anggaran yang dihamburkan BGN sejauh ini :
-langganan zoom meeting 5,7 miliar
-pakaian 623,3 miliar
-pelatihan & sosialisasi 464,6 miliar
-perangkat teknologi 1,26 triliun
-motor listrik 1,2 triliun
-event organizer 113 miliar
@lutfithe13th Lho dok. RS saya BLUD. 5 bulan disuruh pemda bayarin seluruh gaji nakesnya sendiri (termasuk gapok ASN nya).. TPP dinas lain aman, jaspel kami jadinya anjlok se-anjlok2 nya. Padahal gapok itu hak dari pusat ke kami. Naudzubillah sebegitu dzolimnya sama nakes
RSUD itu biasa merawat pasien sampai jebol plafon BPJS, lalu bulan depannya diumumkan jaspel nakesnya dipotong sekian puluh persen utk nambal, krn udah era BLUD, Pemda gak peduli, sambil nakesnya baca komen warga di medsos muji2 RS swasta, gak tau kalo mereka rumit dikit rujuk..
GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?
Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.
Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.
Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.
Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.
Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:
Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.
Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.
Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.
Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.
Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.
Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.
Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:
Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.
Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.
Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:
Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.
Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.
Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.
Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.
Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.
Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."
Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.
Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.
Tapi di dalam:
Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.
Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.
Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.
Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.
Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.
Makin banyak perempuan di sebuah institusi ≄ ketimpangan gender 💔
Ideologi ibuisme yang lahir dari era Orde Baru, masih dipelihara sampai sekarang.
Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari hingga PKK masih terus berjalan dengan dalih mendukung kinerja suami.
🧵
Suamiku bukan PNS tapi aku harus ikut Dharma Wanita karena aku PNS. Yang paling kasian lagi adalah istri tentara yg juga jadi PNS. Jadi persit + DWP. BELUM KALAU DI RUMAH ADA PKK. PKK ini harus direvitalisasi karena asumsi yg mendasarinya adalah pemberdayaan perempuan (yg mana kita sudah kerja + sekolah tinggi, masihkah dibilang kurang berdaya? Apakah kita hanya dianggap berdaya jika kita rajin arisan dan piket bersih-bersih TOGA?). Tatalaksana keluarga & rumah tangga itu tanggungjawab suami-istri. Sebelnya lagi, kalau bapak² ada acara, pasti ngrepotin ibu² PKK urusan konsumsi