Ternyata 70% warga Indonesia terpapar upaya penipuan daring (scam) di tahun ini—naik dari tahun lalu di angka 66%.
Nggak cuma bikin duit melayang, scam juga berdampak serius ke kesehatan mental korbannya. Ini temuan dari laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) 2026 🧵👇
💳 Ekosistem pembayaran digital bisa kehilangan kepercayaan bukan karena kurang praktis, tapi karena celah keamanan yang bikin pengguna kena scam.
#ngodingdagang#QRIS#KeamananDigita
Di KTT ASEAN-Australia dan Korea,Prabowo Dorong Kerja Sama Energi dan Konektivitas dengan Australia. Selain Australia, Prabowo menyoroti peluang pengembangan industri hilir mineral kritis untuk memperkuat rantai pasok semikonduktor dengan Korea
https://t.co/nbRp0soyL5
Eh ges, sekarang ancaman bukan cuma datang dari dunia nyata, tapi juga dari ruang digital. Kebocoran data, serangan siber, sampai gangguan layanan publik bisa berdampak ke kita semua. Makanya, penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional itu penting.
#RUUKKS#KeamananSiber
#SahabatPP📍Jakarta - DJPP Kementerian Hukum membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) bersama Komisi I DPR RI dan BSSN. Pembahasan berfokus pada penguatan pelindungan siber, keamanan Infrastruktur Informasi Kritikal, dan kepastian hukum demi menjaga kedaulatan digital.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Perwira Siswa TNI melaksanakan penyuluhan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara serentak di tiga provinsi.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan tumbuh kepedulian, pemahaman, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaberdaulat
Siapa bilang daerah pelosok harus gelap gulita? Satgas Yonif 726/Tamalatea baru saja membuktikan bahwa negara hadir hingga ke titik paling sunyi di Lanny Jaya.
#AllEyesOnPapua
Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.700 ton sampah per hari untuk mengatasi persoalan darurat sampah paling lambat pada 2028.
https://t.co/OzN5j6AsGj
Adani Group Plans $120 Billion+ Investment Push Over the Next Five Years
Adani Group is preparing one of India's largest private-sector investment programmes, with more than $120 billion planned across its businesses.
The roadmap spans energy, transport, logistics and industrial sectors that are central to India's long-term infrastructure and economic growth.
Tiap hari transaksi serba pakai HP, tapi kadang suka waswas sendiri sama maraknya kasus scam. Kabar baik sih BI lagi siapin infrastruktur data biar deteksi penipuan transaksi digital makin kuat
Komitmen nyata untuk tanah Papua!
Selama 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan konektivitas desa terus digenjot di seluruh provinsi di Papua.
Mulai dari ratusan sekolah yang direvitalisasi, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, RSUD, jembatan desa, hingga Kampung Nelayan Merah Putih, negara hadir untuk merajut konektivitas dan meningkatkan kualitas SDM dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah menyepakati pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi dan menjadi perhatian karena menyangkut kepastian status kerja dan kesejahteraan aparatur yang menjalankan tugas pelayanan publik
https://t.co/HOloKDzMiv
#intinyadeh
- penyadapan ke presiden ternyata udah sejak 2025 dan perintah penyadapan diduga turun dari oknum inisial AS secara lisan tanpa ada surat tugas
- pelapor (dirahasiakan) melaporkan kejadian ini karena dia dapet perintah buat hapus grup dan hapus semua hasil penyadapan
Soal Polemik Gibran, Fraksi PDIP Bulat Pakai Hak Menyatakan Pendapat di DPR
FRAKSI PDI Perjuangan secara bulat memutuskan untuk mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Hal itu untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa keputusan politik tersebut diambil setelah menggelar rapat pleno fraksi yang dihadiri mayoritas anggota dari total 110 legislator partai berlambang banteng tersebut.
"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut, usai rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Rabu (11/11).
"Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," jelas Utut.
Utut menegaskan bahwa seluruh anggota fraksi memiliki sikap satu suara untuk merujuk pada ketentuan konstitusi Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Selanjutnya, Fraksi PDIP akan menempuh mekanisme administratif ke pimpinan DPR RI agar usulan tersebut segera dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus).
Kendati keputusan politik telah dikunci, Utut mengimbau agar seluruh proses ketatanegaraan ini tetap dijalani dengan tertib, damai, dan mengedepankan persaudaraan kebangsaan. (M-1)
Naskah: Metro Tv & MI/Nike Amelia Sari
Editor Video: MI/Nike Amelia Sari
#PDIP
#Gibran
#PemakzulanGibran
#HakMenyatakanPendapat
#dpr
Kementerian Kelautan menetapkan dua kawasan konservasi laut baru di Maluku dan Papua Barat Daya dengan total luas sekitar 846.701 hektare. Hal ini menjadi upaya Indonesia mencapai target perlindungan 30% wilayah laut atau 97,6 hektare pada 2045
https://t.co/N1Nkz8icnd