Japan hires overseas bus drivers amid labor pinch
Bus companies across Japan are hiring foreign workers to make up a massive upcoming driver shortfall. One woman from Indonesia is determined to succeed.
For more :
https://t.co/I8ruQkn6sJ
Pernah kebayang ga fasilitas publik se-vital stasiun Kereta Api kena pemadam listrik juga??
Itu yang terjadi malam ini di Stasiun Surabaya Gubeng.
Untung aja ada backup genset. Kalau ga, gimana ngatur sinyal perjalanan ratusan KA dan proses boarding ribuan penumpang?? 😪
Baca di sini: https://t.co/8VZfx3WzHK
Pemadaman listrik selama empat hari berturut-turut di Bangkalan membuat produksi air minum kemasan lumpuh total, bahkan merusak mesin hingga menyebabkan kerugian usaha mencapai puluhan juta rupiah.
~IQ #listrik#padam
PECINTA BOLA BANTU SUARAKAN INI⚠️
Kepada:
@FIFAcom@FIFAWorldCup
Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Peninjauan Transparansi Hak Siar FIFA World Cup 2026 oleh TVRI
Yang terhormat FIFA,
Kami menyampaikan kekhawatiran serius terkait proses akuisisi dan pemanfaatan hak siar FIFA World Cup 2026 oleh LPP TVRI di Indonesia.
TVRI telah memperoleh hak siar eksklusif seluruh 104 pertandingan dengan nilai sekitar Rp 1,3 triliun sekitar US$ 80–85 juta yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana publik ini digunakan dengan alasan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses turnamen secara gratis melalui siaran free-to-air dan streaming.
Namun, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yang memerlukan klarifikasi karna terduga terjadi korupsi,kolusi dan nepotisme di dalamnya
1. SUB-LISENSI KE PLATFORM BERBAYAR
Meskipun siaran di TV konvensional TVRI bersifat gratis, hak eksklusif streaming digital dilaporkan dialihkan kepada platform swasta seperti Maxstream dan Folaplay, yang menerapkan sistem berlangganan berbayar. Jika itu dilakukan oleh swasta kami paham kami pecinta bola sudah terbiasa membayar untuk nonton bola, tapi ini dilakukan menggunakan dana PAJAK rakyat, ini yang jadi sumber masalahnya.
Hingga saat ini belum ada informasi transparan mengenai:
* Besaran biaya sub-lisensi yang dibayarkan (jika ada) jangan-jangan gratis diperoleh platform tersebut dari TVRI.
* Alasan mengapa streaming tidak disediakan secara gratis melalui platform resmi milik TVRI sendiri (TVRI Klik dan kanal YouTube resmi).
Penggunaan dana APBN untuk memperoleh hak siar seharusnya diarahkan pada kepentingan publik secara maksimal, bukan dialihkan ke model komersial berbayar tanpa akuntabilitas yang jelas
2. POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Rakyat Indonesia mencatat adanya kekhawatiran terkait kemungkinan keterkaitan salah satu platform penerima hak dengan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan. Folaplay terkait dengan ekosistem bisnis Internet Rakyat (IRA) yang terkait dengan Hashim Djojohadikusumo adik prabowo.
hubungan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius, di mana dana publik berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan platform swasta tertentu. Kami menekankan bahwa hal ini memerlukan verifikasi melalui proses yang transparan. Hanya FIFA yang bisa melakukannya.
3. PERBANDINGAN DENGAN PRAKTIK INTERNASIONAL
Sebagai perbandingan, di Inggris dan brazil hak siar Piala Dunia 2026 dikelola oleh BBC (lembaga penyiaran publik) dan ITV dan CazéTV. Seluruh pertandingan disiarkan secara gratis baik melalui siaran free-to-air di televisi maupun streaming di platform resmi (BBC iPlayer dan ITVX) yang dapat diakses masyarakat dengan biaya TV Licence yang bersifat publik.
4. KONTEKS INTEGRITAS FIFA
FIFA sendiri pernah menghadapi skandal besar pada tahun 2015 terkait hak siar dan media rights. Dalam kasus tersebut, lebih dari US$ 150 juta dalam bentuk suap dan kickback diduga mengalir dalam proses komersialisasi hak siar berbagai turnamen, termasuk Copa América dan kualifikasi Piala Dunia. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap proses hak siar yang melibatkan FIFA.
PERMOHONAN KAMI PECINTA BOLA DI INDONESIA
Kami memohon kepada FIFA untuk:
1. Meminta klarifikasi resmi kepada TVRI terkait proses sub-lisensi hak siar digital dan transparansi penggunaan dana publik.
2. Mendorong TVRI untuk segera mempublikasikan secara terbuka:
* Besaran pembayaran (jika ada) dari Maxstream dan Folaplay.
* Alasan tidak dimanfaatkannya platform resmi TVRI untuk penyiaran streaming gratis.
Lanjut di kolom komen
Luis David Hutabarat, 32 tahun.
Kerjaannya nimbang sawit.
Selasa sore kemarin dia pulang naik motor dari kebun mertuanya.
Yang ditinggalin di rumah: istri, sama 4 anak.
Di jalan, dia dicegat 6 orang petugas keamanan PT Agrinas Palma Nusantara , perusahaan sawit BUMN. Motornya ditabrak gantian sampai jatuh.
Dia lari sekitar 100 meter, jatuh lagi, sembunyi di semak. Ketemu, dikeroyok.
Ditemukan tewas dengan memar di wajah dan leher.
TNI sendiri yang konfirmasi ke media: dua dari terduga pelaku, berinisial B dan BD, lagi bertugas BKO (Bawah Kendali Operasi) di perusahaan itu.
Satu prajurit aktif dari Kodim Iskandar Muda Aceh, satu lagi purnawirawan yang baru pensiun April kemarin.
Per kemarin, keduanya resmi jadi tersangka, bareng dua warga sipil.
Motifnya apa?
Dandim Labuhanbatu sendiri yang sampaikan ke pers: pelaku curiga korban mencuri buah sawit.
Dan sebelum hasil visum keluar, sebelum proses hukum jalan , pihak Agrinas sudah lebih dulu bicara ke media, menyebut korban yang sudah tewas itu sebagai pelaku pencurian.
Mati duluan, dituduh pencuri belakangan, tanpa pernah masuk ruang sidang.
Besoknya, ratusan warga membakar kantor dan mes perusahaan itu.
Bukan karena mereka tiba-tiba brutal.
Itu ledakan dari sesuatu yang sudah lama dirasakan: aparat negara dipakai menjaga kebun korporasi, bukan menjaga nyawa rakyat di sekitarnya.
Jadi pertanyaannya bukan cuma soal sawit siapa yang dicuri.
Pertanyaannya: kalau personel TNI resmi ditugaskan menjaga aset korporasi sawit, dan ujungnya seorang ayah dari 4 anak mati dikeroyok cuma karena DICURIGAI mencuri buah, bukan terbukti, cuma dicurigai ,
sistem macam apa yang lebih sigap melindungi tandan sawit ketimbang nyawa rakyatnya sendiri?
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti ungkap Kepala BGN saat ini Nanik S. Deyang pernah mengubah nama yayasan beberapa kali dan juga diduga turut memiliki yayasan yang menjadi mitra BGN.
buat yg dukung MBG tetap jalan, nih dengerin suara hati guru-guru yg diwakilkan pak guru Iman
cuman butuh 17 detik buat paham sakitnya jdi guru di tengah fantastisnya anggaran MBG
- ditekan krn bersuara
- gaji seuprit dibanding petugas SPPG
- ada yg gajinya ga dibayar
Pertamina bilang harga asli Pertalite Rp18.040/liter.
Lo cuma bayar Rp10.000.
Selisih Rp8.040 "ditanggung pemerintah" , alias ditanggung pajak lo.
Kedengarannya heroik.
Sampai lo baca data BPS 2024:
20% rumah tangga TERKAYA Indonesia mengonsumsi 39,99% dari seluruh Pertalite yang dijual.
Senilai Rp41 TRILIUN subsidi rakyat masuk ke tangki kendaraan orang2 yang paling mampu beli Pertamax.
Total subsidi BBM yang salah sasaran? Rp81 triliun/tahun.
Dan Bahlil , Menteri ESDM-nya sendiri , yang ngomong potensi salah sasaran subsidi energi tembus Rp100 triliun/tahun.
Jadi selama ini orang miskin yang nggak punya kendaraan, yang naik angkot tiap hari, ikut bayar pajak buat subsidi bensin kendaraan orang kaya.
Negara mana lagi yang minta rakyat miskin urunan subsidi BBM buat orang kaya, terus bilang itu "keberpihakan pada rakyat"?
🤷♂️