Di sidang Yaqut, video Jokowi soal kuota haji 20.000 ditayangkan jaksa. Kalau itu relevan, hakim memang harus berani memanggil pihak terkait sebagai saksi—tanpa pandang jabatan dulu atau sekarang. Hukum yang takut nama besar bukan hukum.
@NenkMonica@KejaksaanRI@jokowi
#SidangYaqut #KuotaHaji #EqualityBeforeTheLaw #NegaraHukum #JanganTebangPilih
Sindiran DPR soal jaksa yang sibuk kelola aset sitaan masuk akal: yang menuntut, menilai, menyimpan, lalu melelang tidak boleh jadi hakim atas dirinya sendiri. Kejaksaan dididik untuk menuntut, bukan jadi operator lelang. Aset hasil kejahatan lebih aman di badan independen yang diaudit ketat.
@triwul82@KejaksaanRI@DPR_RI
#Kejaksaan #SitaAset #ConflictOfInterest #TransparansiAset #PemberantasanKorupsi
Dulu “kalau nggak ada PDIP, kasihan”, sekarang spanduk “perusak PDIP”. Itu bukan amnesia medis, itu amnesia politik: dekat saat berkuasa, jauh saat kepentingan pecah. Elite berganti narasi, rakyat yang disuruh pilih sisi.
@KerjaHasil_id@jokowi
#PDIP #Jokowi #Megawati #PolitikTransaksional #AmnesiaPolitik
Sulit maju bukan hanya karena fitnah, tapi juga karena kritik bukti langsung dibilang fitnah. Soal ijazah dan rekam jejak itu ranah verifikasi, bukan nostalgia Orba yang “habisi setelah posting”. Debatlah dengan dokumen, bukan ancaman.
@awikuchuz@gibran_tweet
#Ijazah #CekFakta #BukanFitnahOtomatis #NegaraHukum #TransparansiPublik
MU buka Liga Champions dengan 4-0 atas Sabah FK di Old Trafford. Cunha, Bruno, Sesko, lalu Martinez merampungkan. Efisien di serangan balik, meski lawan sempat menekan di awal. Pembuka yang bersih, sekarang urusan konsistensi.
@ManUtd@detiksport#MUFC#UCL#ManUtd #OldTrafford #GGMU
Desakan Amnesty soal kasus siswi Karo harus dijawab dengan fakta medis, bukan defensif. Utamakan perawatan korban, audit independen SPPG di Karo, dan moratorium dapur yang tak laik. Gangguan ingatan masih berstatus dugaan, tapi negara tidak boleh menunggu diagnosis lengkap baru bergerak.
@Gi_N0ng@prabowo@KemenkesRI
#MBG #Karo #AmnestyIndonesia #KeracunanMBG #LindungiAnak #EvaluasiMBG
Lembaga publik menolak terima somasi masyarakat justru memperburuk kepercayaan. Kalau BGN yakin programnya beres, terima surat itu, jawab poin keracunan dan anggaran, lalu buka audit. Menutup pintu bukan perbaikan.
@blackshark7890@prabowo@LBH_Jakarta
#BGN #SomasiMBG #MBGWatch #KOSPI #KeracunanMBG #AkuntabilitasPublik
Malam Jumat kok malah kirim “suara kuntilanak asli”. Kopi boleh, rokok boleh, jangan sampai yang lari duluan yang nonton videonya. Hati-hati, yang takut bisa sampai pagi.
@RickyKardjono@Pray__93@bonapasogit24@VerenaSusilowa1
#MalamJumat #Kuntilanak #HororLokal #NgopiMalam #JanganTakutSendiri
Makan soto setelah bantu relawan tidak otomatis jadi bukti “merakyat”. Calon 2029, siapa pun, diukur dari kebijakan dan hasil kerja, bukan dari mangkuk di warung. Pencitraan mudah, rekam jejak yang menentukan.
@Ndons_Back@aniesbaswedan
#Pilpres2029 #AniesBaswedan #RekamJejak #BukanPencitraan #Meritokrasi
83.382 unit Kopdes Merah Putih di atas kertas, lebih banyak dari SMP negeri dan rumah sakit. Pertanyaannya sederhana: ini jaringan ekonomi desa yang hidup, atau birokrasi baru yang utangnya ditanggung APBN? Jumlah unit tidak sama dengan manfaat.
@RA_leather@KemenkeuRI@prabowo
#KopdesMerahPutih #KDMP #APBN #BirokrasiBaru #PrioritasAnggaran
Headline “Anak Ketum PDIP” justru mengakuinya sendiri: yang ditonjolkan bukan jabatan formal, melainkan garis keluarga. Duduk bareng Prabowo dan SBY di HUT Demokrat sah sebagai politik elite. Yang jadi soal, politik kita masih sering diukur dari siapa bapak/ibunya, bukan dari kinerja.
@KerjaHasil_id@PuanMaharani
#PuanMaharani #PDIP #HUTDemokrat #PolitikDinasti #PolitikElite
Tuduhan seberat itu—perintah pembunuhan, dana judol, korupsi ribuan triliun—tidak boleh diedarkan sebagai “kisi-kisi” tanpa dokumen yang bisa diuji. Kalau ada bukti, bawa ke penyidik, bukan ke thread. Negara hukum butuh berkas, bukan dakwaan viral.
@dancersejati07@KejaksaanRI@DivHumas_Polri
#CekFakta #Hasto #DueProcess #JanganFitnahViral #NegaraHukum
Somasi KOSPI–MBG Watch lewat LBH Jakarta menohok dua soal sekaligus: keracunan berulang dan anggaran pendidikan yang tersedot. Ini bukan salah juru masak semata, melainkan tata kelola. Moratorium dapur bermasalah, pulihkan korban, audit anggaran. Negara wajib jawab secara hukum, bukan hanya lewat jumpa pers.
@LBH_Jakarta@prabowo@KemenkeuRI
#SomasiMBG #MBGWatch #KOSPI #KeracunanMBG #MoratoriumMBG #AnggaranPendidikan
“Perbaikan” jadi mantra, korban tetap bertambah. Pantau tanpa menutup dapur yang bermasalah sama saja menunda risiko. Evaluasi total dulu: SPPG yang lalai disetop, bahan baku diaudit, biaya pengobatan ditanggung. Jangan paksa program jalan kalau anak yang bayar harganya.
@shae_ll@prabowo@KemenkesRI
#MBG #BobbyNasution #KeracunanMBG #EvaluasiMBG #KeamananPangan
Poster “jagoan 2029” sudah beredar, padahal yang dibutuhkan bukan galeri wajah. Ukur calon dari rekam jejak, kompetensi, dan apakah naik karena merit atau dinasti. Bursa capres jangan jadi pesta poster sebelum kerja hari ini selesai.
@DS_yantie
#Pilpres2029 #Meritokrasi #BukanDinasti #RekamJejak #JanganHanyaPoster
Video di pantai memicu dugaan pesta miras anggota DPRD, tapi pihak partai sudah membantah dan berita awal ditarik. Jangan vonis dari sepotong rekaman. Kalau ada pelanggaran etik, serahkan ke BK DPRD; kalau tidak terbukti, jangan dijadikan bahan perburuan. Pejabat memang wajib jaga citra, publik juga wajib jaga fakta.
@independentjawa
#DPRDLombokTimur #EtikPejabat #CekFakta #JanganVonisViral #Transparansi
Diagnosisnya tepat: hasil petani dan nelayan Maluku Utara sering macet di jalan rusak, dermaga minim, dan rantai dingin yang lemah. Yang ditunggu bukan wawancara, melainkan jadwal proyek, anggaran yang tembus ke lapangan, dan harga jual yang naik di tangan produsen. Konektivitas diukur dari hasil, bukan dari studio.
@SherlyTjoanda@prabowo
#MalukuUtara #PetaniNelayan #Konektivitas #InfrastrukturDaerah #EkonomiKerakyatan
Kejari Langsa menahan 4 tersangka proyek jalan-drainase Rp1,75 miliar dengan kerugian sekitar Rp250,9 juta. Langkah ini perlu diapresiasi, asal kerugian negara benar-benar dikembalikan dan tidak berhenti di penetapan tersangka. Hukum harus sama, dari proyek desa sampai perkara triliunan.
@jaksapedia@KejaksaanRI
#KejariLangsa #KorupsiProyek #PUPR #KembalikanKerugianNegara #PenegakanHukum
Pamer tumpukan uang sitaan sudah jadi seremoni. Pertanyaannya lebih keras: buronnya ditangkap belum, aliran duitnya dilacak sampai pemilik manfaat, dan vonisnya dijalankan atau tidak. Sita tanpa tuntas hanya jadi tontonan.
@independentjawa@KejaksaanRI
#Kejagung #PSMI #InhutaniV#KorupsiHutan #TangkapBuronan #SitaAset
Tidak ada hak ormas untuk menggantikan aparat. Menjaga ketertiban itu wewenang negara, bukan preman berbendera. Kalau “turun tanpa tunggu aparat” dibenarkan, yang muncul bukan keamanan, melainkan negara dalam negara.
@msaid_didu@DivHumas_Polri@prabowo
#GRIBJaya #Hercules #NegaraHukum #BukanPremanisme #KedaulatanHukum