Target Pajak Daerah yang dipungut kab/kota APBD 2020 sekitar Rp105,32 triliun. Porsi terbesar: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (27,4%), PBB (25,06%), Pajak Penerangan Jalan (15,22%), Pajak Restoran (12,28%), Pajak hotel (8,60%). Pandemi akan berdampak pada realisasi.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan ke DPR tanggal 14 Juli. Waktu penyerahan LHP berjarak satu bulan dari tanggal Laporan. Semoga tak ada yang “aneh”. Tulisan Awalil Rizky mengulasnya. https://t.co/Nk3LZ3Oq79
Target Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dalam APBD 2020 sebesar Rp129,95 triliun. Porsi terbesarnya: Pajak Kendaraan Bermotor (41,14%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (27,57%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (18,27%). Pandemi akan berdampak besar pada realisasi.
Pandemi diakui Pemerintah memukul Pendapatan, APBN direvisi dua kali. Dampak atas pendapatan pada APBD Provinsi pun akan besar. Dana perimbangan berkurang. PAD bergantung pada pajak daerah, yang kebanyakan terkait kendaraan bermotor. Hingga kini, belum jelas revisi APBD Provinsi.
Pasar modal dianggap penting bagi perekonomian Indonesia, antara lain menjadi sarana dunia usaha memperoleh dana. Pada 2019 korporasi medapat melalui penawaran saham (Rp46,78T) dan surat utang (Rp124,64T). Pasar modal tampak lebih dibutuhkan pemerintah (SBN sebesar Rp735,23T).
Rasio utang atas PDB pada akhir 2019 sebesar 30,18%. Proyeksi akhir 2020 menurut Perpres 54 sebesar 36,38%. Direvisi lagi oleh Perpres 72 menjadi 37,60%. Prakiraan IHN sebesar 38,5%. Realisasi rasio terutama bergantung pada realisasi: pembiayaan utang, kurs rupiah, dan PDB.
Dalam menghadapi pandemi seperti saat ini, harus yakin bahwa Allah tuhan kita selalu memberi kemudahan bagi hamba yang selalu berusaha..
@aniesbaswedan#bankdki#Jakarta#perbankan
3 Kunci Penting Sektor Perbankan Tangguh Hadapi Covid-19 https://t.co/U5YBzyMuer
Clear ya warga Jateng juga dapat bantuan. Ada kan yg kemarin persoalkan ini? Catat BUKAN NGGAK DIKASIH, tapi tunggu giliran. Kan datanya di update dulu agar tepat sasaran. Tak bisa hari ini minta lalu bs segera dikasih. Sbb pembagian Bansos jg harus pakai cara governance yg baik.
Kesinambungan fiskal akan mendapat tantangan sangat berat hingga beberapa tahun ke depan. Jika perhitungan pemerintah tidak cermat, dan kebijakan kurang tepat, maka yang terjadi adalah kesinambungan utang. Tulisanku https://t.co/Jvi4hlDJ0o
Pemerintah memproyeksikan defisit APBN yang cukup lebar hingga tahun 2024. Tahun 2020-21 di atas 3%, 2022-24 di kisaran 3%. Rasio utang pun di kisaran 37% dari PDB. Itu pun baru target, bisa lebih buruk realisasinya. Gambar disalin dr KEM-PPKF 2021 yang disampaikan ke DPR 12 Mei.
Sebelum pandemi, Pemerintah klaim kebijakan menyeluruh tentang perlindungan sosial 40% masyarakat terendah. Data terpadu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Pengelolaan data terpadu melalui Permensos. Nota Keuangan APBN 2020 menyebut 99.359.312 orang. Kok bingung data ya
Anggaran jaring pengaman sosial masa pandemi ditambah pada program yang ada, dan program baru. Tambahan Kartu Pra Kerja sebesar Rp10 T menjadi Rp20 T. Melebihi tambahan kartu sembako (8,3T), Bansos sembako Jabodetabek (baru, 3,42T) dan Bansos tunai non Jabodatebek (baru, 16,2T).
Alokasi Rp405 T bukan hanya bansos, tetapi seluruh penanganan pandemi dan biaya pemulihan ekonomi (PEN). Bansos hanya bagian dari jaring pengaman sosial (JPS). JPS: Rp110T. Bansos (termasuk kartu prakerja): Rp93,5T. PEN: 150T. PEN (terutama ke dan melalui BUMN) bisa bertambah.
Bad news is a good news? Mungkin benar. Tak heran wawancara @anies dg Sidney Morning Herald lebih byk fokus ke berita yg kontroversial. Padahal kalau dengar lgs ada banyak poin positifnya. Videonya ada di youtube, gampang dicari. Ini catatan saya. UTAS.
Penerbitan SBN sd 31 Maret 2020 mencapai Rp221,61 T. Alasan pandemi covid, diterbitkan lebih banyak. Selama April saja Rp154,93 T. Ngebut untuk kejar penuhi target Rp856T. Bisa mencapai Rp1.000 T selama 2020. Potensial penyalahgunaan seperti BLBI/rekap perbankan. Awasi bersama!