Saya akan kembali ke Postingan ini 2 tahun lagi
• Kelak ASN "diwajibkan" untuk berbelanja di KDMP sebagai bagian dari KPI kerja.
• Nota belanja dianggap sebagai bukti kinerja
• Pembelian ATK wajib di kopdes, nota bisa di-reimburse dan ditanggung APBD/Des.
• Praktek jalan pintas dan kontrol birokrasi seperti ini sudah diterapkan di sekolah swasta biasanya.
Di kota saya ada yang guru dapat jatah belanja Rp200.000/orang perbulan di koperasi/mart milik yayasan.
Jika tidak diambil akan hangus. Itu semua diambil dari tunjangan gaji langsung.
Bukan tidak mungkin ini diterapkan juga di Kopdes, karena secara bisnis menguntungkan dan pintas (ciri khas BUMN).
FYI, anggaran utk sekolah kedinasan pas thn 2024 sebesar Rp104 triliun untuk 13 ribu mahasiswa. Sementara itu 62 juta pelajar di sekolah formal (dari SD sampai perguruan tinggi) alokasinya Rp92 triliun.
Bgst ini yg ngedit 😂... Rupanya di tengah kesibukan World Cup.. Messi ditemani presiden FIFA menyempatkan berkunjung ke rumah Bapak Jokowi meminta dukungan buat Argentina
"saya baru saja meresmikan 1.151 km jalan memakan anggaran 5,4 triliun"
"bayangkan kalau 20 triliun. berapa ribu jalan yg bisa kita bangun, berapa puluh ribu sekolah yg bisa kita perbaiki"
nah itu tau