Satuyangtakbisa

Perbaiki shalatmu dan Allah akan perbaiki hidupmu. Shalat tepat waktu dan berjamaah.
🐝
#shalatTEPATwaktu

[Satuyangtakbisa @BeeN4ya]

Ngelatih fisiknya dapet, ngelatih otaknya juga dapet.

Apa nama permainan ini di daerah kalian genks⁉️

[Satuyangtakbisa @BeeN4ya]

@IndonesiaFedera 😂😂

[Boediantar4 @Boediantar4]

Ini lah orang kaya yang sesungguhnya..
Orang yang hartanya lebih banyak yang di bawa mati

Inilah orang cerdas 👍🏻👍🏻

Masyaaallah 💚

[Kokok Herdhianto Dirgantoro @kokokdirgantoro]

Aturan di kantorku:
- cuti melahirkan 6 bulan
- cuti ayah 1 bulan
- adopsi anak (di bawah 2 tahun) cuti sama (6 bulan utk karyawati, 1 bulan utk karyawan)
- keluarga dekat meninggal cuti 7 hari
- cuti haid wajib
- cuti keguguran saat melahirkan 3-6 bulan (menyesuaikan)
- mudah izin utk jaga anak-ortu sakit

Seolah 'memanjakan' karyawan, tapi kantorku bisa jalan seperti ini 13 tahun. Saya tanpa pekerja yg andal, perusahaan akan tamat dalam sekejap. Karyawan tanpa fasilitas ramah keluarga akan lenyap dibajak kompetitor. Saling membutuhkan.

Saya juga tidak tahu masa depan perusahaan spt apa. Tapi saya tidak ingin mengubah kebijakan2 di atas. Bahkan ketika era covid ada yg dapat cuti melahirkan dan cuti ayah, kebijakan tetap diterapkan di masa sulit.

Kondisi dan karakter leader di tiap perusahaan tentu berbeda. Pasti banyak yg bingung dgn kebijakan kantor saya (dibilang moralis, disumpahin bangkrut, dll. Yeah, I got it a lot). Demikian juga saya bingung kalau perusahaan dgn margin/volume bagus tapi tdk punya kebijakan ramah keluarga. Beda prioritas sepertinya 😀🙏

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau ceritain tentang seorang laki-laki yang tampil ke mana-mana pakai kaos oblong dan sandal jepit.

Tidak pernah masuk daftar Forbes dunia.
Tidak suka sorotan kamera.
Tidak pernah berpidato di forum nasional.

Tapi dia mungkin adalah orang paling berpengaruh di Indonesia yang tidak pernah kalian dengar namanya di berita utama.

Namanya Haji Isam.
Nama aslinya Andi Samsuddin Arsyad.
Lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan, 1 Januari 1977.
Anak keenam dari 14 bersaudara.
Keluarga pas-pasan.
Tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya.

Pekerjaannya dulu:
tukang ojek. Supir truk kayu.
Penebang pohon.
Buruh angkut di pelabuhan.
Operator ekskavator. Buruh tambang.

Sekarang: kekayaannya diperkirakan Rp101 triliun.
Dan tiga menteri dalam kabinet Prabowo adalah orang-orang yang terhubung langsung dengannya.

Ini bukan cerita sukses biasa. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan sejati bekerja di Indonesia.

Mulai dari awalnya:
Tahun 2001 Haji Isam bertemu Johan Maulana, pengusaha tambang batu bara lokal yang disegani di Kalimantan Selatan.
Dua tahun berguru.
Belajar cara mengelola tambang, mengatur logistik, dan berurusan dengan birokrasi perizinan daerah.

Tahun 2003 Johan memberikan pinjaman modal untuk menyewa alat berat pertambangan.
Haji Isam mendirikan CV Jhon Baratama.

Mulai sebagai subkontraktor untuk Arutmin Indonesia anak usaha Bumi Resources milik keluarga Bakrie.

Dari satu CV kecil dalam kurang dari dua dekade lahirlah Jhonlin Group dengan sekitar 60 anak perusahaan.
Tambang batu bara.
Perkebunan sawit.

Logistik.
Kapal tongkang lebih dari 70 unit.
Pelabuhan ekspor sendiri.
Maskapai charter sendiri.
Pabrik biodiesel.
Pabrik gula.
Perkebunan tebu 20.000 hektar.

Dan ini yang membuat Haji Isam berbeda dari konglomerat biasa:

Dia tidak menunggu izin dari Jakarta.
Dia menguasai lapangan dulu lalu Jakarta yang datang kepadanya.

Pelabuhan ekspor batu bara dan CPO di Kalimantan Selatan dikuasai Jhonlin Group.

Siapapun yang mau ekspor dari sana harus lewat infrastruktur miliknya.

Siapapun yang mau bisnis bertahan di sana harus mengikuti aturan mainnya.

Dan karena supply batu bara Indonesia sangat bergantung pada jaringan logistiknya pemerintah pusat pun tidak bisa mengabaikannya.

Kalau jalur logistik Jhonlin terganggu pasokan energi nasional terganggu.

Dalam satu posisi dia punya leverage terhadap seluruh negara.

Dan ini yang membuat seluruh ekosistem politiknya tidak bisa digoyahkan:

Di tingkat lokal dia menyerap ribuan tenaga kerja. Membangun rumah sakit.
Memberangkatkan ribuan warga umrah dan haji setiap tahun.
Membiayai pendidikan anak-anak setempat.
Program sosial massal.

Hasilnya:
warga lokal merasa Jhonlin Group adalah berkah nyata.
Bukan pemerintah tapi Haji Isam yang terasa hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dan kalau ada tuntutan hukum atau aturan dari Jakarta yang mengancam bisnisnya warga yang takut kehilangan mata pencarian akan dengan sukarela memasang badan.

Perisai sosial yang tidak bisa dibeli oleh anggaran negara manapun.

Dan di tingkat nasional inilah yang paling mengejutkan:

Pemilu 2019:
Haji Isam masuk sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin.

Pemilu 2024:
dikabarkan menggelontorkan dana kampanye dalam jumlah sangat besar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Di saat konglomerat lama Jakarta masih ragu dan cari aman Haji Isam sudah berpihak tegas.

Dan hasilnya bisa dilihat di susunan Kabinet Merah Putih:

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepupu kandung Haji Isam.
Pendiri Tiran Group.
Pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Jhon Agroraya.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mantan direktur yang lama berkecimpung dalam struktur korporasi Jhonlin Group.

Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodong pernah menjabat komisaris di perusahaan milik anak-anak Haji Isam:
Joni Saputra dan Liana Saputri.

Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar menikah dengan Nur Andi Arinawati Arsyad adik kandung perempuan Haji Isam.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran bisnis ekspor impor Jhonlin Group.

Lima posisi kementerian.
Pertanian.
Perhubungan.
Pekerjaan Umum. Kehutanan.
Perdagangan.

Lima kementerian yang paling langsung mempengaruhi ekspansi bisnis tambang, sawit, infrastruktur, dan logistik.

Dan ini yang paling mengerikan:
Prabowo menunjuk Haji Isam langsung sebagai motor penggerak food estate Papua Selatan proyek pembukaan lahan hampir 3 juta hektar di Merauke, Boven Digoel, dan Mapi.

Untuk itu Haji Isam terbang ke China. Menandatangani kontrak pembelian 2.000 unit ekskavator sekaligus dari Sunny Group.

Nilai transaksi:
250 juta dolar atau sekitar Rp4 triliun. Pemesanan alat berat tunggal terbesar dalam sejarah dunia.

Dan ekskavator-ekskavator itu sudah mendarat di Papua Selatan.
Dikawal aparat militer bersenjata.
Mulai meratakan hutan ulayat masyarakat adat.

Dan ini yang paling menyedihkan dari seluruh cerita ini:
Suku Yei mendapati tanah ulayat mereka tiba-tiba dipasangi papan bertuliskan "Tanah Milik TNI AD." Suku Auyu menancapkan salib merah di tengah hutan sebagai tanda larangan adat satu-satunya cara mereka melawan.

107.000 pengungsi Papua.
Tidak ada di berita utama Indonesia.

Film dokumenter yang mencoba menceritakan semua ini Pesta Babi dilarang diputar di beberapa daerah. Nonton bareng dibubarkan paksa.

Diskusi di Universitas Kairun Ternate dihentikan oleh Kodim setempat.

Dan soal hukum Haji Isam sudah teruji:

Tahun 2021 konsultan pajak PT Jhonlin Baratama terbukti menyuap pejabat Ditjen Pajak senilai 3 juta dolar Singapura.
Tujuannya: merekayasa dan menurunkan kewajiban pajak perusahaan tahun 2016-2017.

Pejabat pajak mengaku menerima.
Konsultan pajak divonis bersalah.

Haji Isam?
Bersih di mata hukum.
Pengacaranya berhasil membangun argumen bahwa sebagai pemilik saham di puncak holding dia tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kebijakan operasional anak perusahaan.

Sistem hukum kita tidak punya alat yang cukup untuk menyentuh puncak piramida.

Dan ini yang paling fundamental untuk dipahami:
Di zaman Orde Baru pengusaha butuh restu Jakarta untuk bisa berbisnis.
Izin dari menteri.
Proteksi dari istana.
Tanpa itu bisnis tutup.

Sekarang polanya terbalik.
Jakarta yang butuh Haji Isam.
Butuh batu baranya agar listrik Jawa tidak padam.

Butuh kontribusi ekspornya agar ekonomi tidak kolaps.
Butuh dana kampanyenya agar bisa menang pemilu.

Orang yang butuh adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan yang merugikan pemberi kebutuhannya.

Haji Isam bukan anomali.
Dia adalah produk sempurna dari sistem yang kita bangun sejak reformasi 1998.

Sistem yang desentralisasinya memindahkan kekuasaan perizinan ke daerah.

Yang ongkos politiknya sangat mahal sehingga semua politisi butuh penyandang dana.

Yang penegakan hukumnya tidak bisa menyentuh puncak piramida.

Dalam sistem seperti itu orang yang paling cerdas, paling berani, dan paling agresif dalam menguasai sumber daya alam dan jalur logistik akan menjadi penguasa yang sesungguhnya.

Bukan presiden.
Bukan menteri.
Tapi orang yang menentukan siapa yang menjadi presiden dan menteri.

Pesta Babi bukan hanya tentang Papua.
Pesta Babi adalah tentang siapa yang benar-benar menentukan nasib Indonesia dan siapa yang menanggung biaya dari pesta itu.

Jawabannya tidak akan pernah kalian temukan di pidato Rapat Paripurna DPR.

[🐨 𝕮𝖗𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓𝖙𝖔 𝕯 𝕹 🐨 @AntoniusCDN]

Yang nyaris terlupakan...📸📸

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Satuyangtakbisa @BeeN4ya]

Dari kasus Nadiem, Rupiah, Papua, boti, pencabulan dan banyak kasus lainnya. KITA SADAR BAHWA ..

Hidup tanpa aturan ISLAM.. Bener² SEMERUSAK ITU
Gak cuma individu tapi masyarakat hingga negara.

Islam hadir bukan hanya SHOLAT DAN ZAKAT aja. Tp sbg aturan hidup dr sang Pencipta.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.

Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.

Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.

Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.

Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.

Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.

Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.

Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.

Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.

"Kami sudah tidak punya harapan."

Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:

"Ini bisnis yang enggak benar."

Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.

Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.

"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."

"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."

Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.

Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:

Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.

Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.

Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.

Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.

Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:

Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.

Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?

Jawaban: empat sampai enam jam.

Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.

Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.

Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:

Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.

Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.

Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.

Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.

Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.

Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.

Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.

Dan soal Purbaya gue mau jujur:

Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.

Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.

Itu bagus. Gue apresiasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.

Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.

Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.

Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?

Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.

Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.

Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.

Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.

Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.

[Satuyangtakbisa @BeeN4ya]

Apakah ada kesamaan dgn yg terjadi hari ini?

[🤍𝙲𝚒𝚗𝚝𝚊 𝙿𝚞𝚝𝚒𝚑🤍 @Yoen__AR]

Sebaiknya setelah sholat Subuh jangan tidur lagi ya...

[Kompas.com @kompascom]

Adela Kanasya Adies, Putri Adies Kadir, Gantikan Ayahnya sebagai Anggota DPR

[Satuyangtakbisa @BeeN4ya]

@kompascom Memang bisa ya jabatan DIWARISKAN ⁉️

[Next Gen @Idnextgen]

Juara yg sesungguh nya, pembentukan mentalitas, berani bersuara ketika tertindas,✍️🔥

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

NEGARA SEDANG MENGGALI KUBUR DI TANAH SULAWESI 💔

Ini kesaksian warga terdampak proyek nikel di Wawonii, Sulawesi Tenggara, yang bertekad memperjuangkan haknya meski nyawa jadi taruhan.

Ironisnya, proyek yang merampas ruang hidup warga ini justru hanya menguntungkan segelintir elit. Siapa saja mereka, dan bagaimana praktik ini berlangsung?

Saksikan dalam Serial Episode 33 “Prahara Nikel” produksi @idbaruid berkolaborasi dengan @greenpeaceid

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Data pagi ini - makin nyungsep.

Bapak Presiden @Prabowo yth, kami hanya sampaikan data bhw makin hari kondisi tidak makin baik.
Bpk Menkeu @KemenkeuRI dan Gub @bank_indonesia, berhentilah pidato penuh harapan palsu

Kami bukan psimis, apalagi putus asa.
Kami hanya ingin perbaikan.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Saya punya teman sekelas dari SMP sampai SMA ,
dia kuliah kedokteran dikampus merah ,
kemampuan akademiknya selama sekelas dengan saya jauh dibawah rata2 tapi lulus di fk jalur mandiri 🤣🤣🤣 soalnya bapaknya dokter sekaligus salah satu direksi kimia Farma ibunya dokter spesialis, sekarang teman saya itu sudah spesialis 🤣🤣 .

Saya pernah masuk RS kebetulan dia jadi dokter penanggung jawab saya . Saya langsung minta ganti dokter 🤣🤣

Source : thread

[Dravenwe @DravenweX]

Gila ya, ada ilmuwan asli Medan yang jadi salah satu pionir teknologi halal paling canggih di dunia, tapi justru lebih dihargai di luar negeri.

Namanya Profesor Irwandi Jaswir. Lahir di Medan tahun 1970, dia berhasil ciptakan teknologi pelacak DNA babi dan alkohol di makanan serta kosmetik dengan kecepatan dan akurasi super tinggi. Dia juga kembangkan formula gelatin halal dari ikan dan unta, plus metode deteksi lain yang bantu jutaan umat Muslim di seluruh dunia memastikan produknya benar-benar halal.

Tapi ironisnya, saat dia mau bangun pusat riset halal besar-besaran di Indonesia, malah terbentur birokrasi yang lambat dan minimnya dana riset. Fasilitas kurang memadai, dukungan pemerintah waktu itu juga kurang maksimal. Akhirnya dia terima tawaran dari Malaysia.

Di sana, dia disambut bak raja. Dikasih laboratorium canggih, dana riset melimpah, dan langsung jadi profesor tetap di International Islamic University Malaysia (IIUM). Dia bahkan pimpin International Institute for Halal Research and Training (INHART) yang sekarang jadi salah satu pusat halal ternama dunia.

Puncaknya tahun 2018, dia dapat King Faisal International Prize, sering disebut "Nobel-nya dunia Islam", langsung dari Raja Arab Saudi. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya membangun "Halal Science" sebagai bidang ilmu baru.

Sekarang tahun 2026, Prof. Irwandi masih aktif di IIUM, terbitkan paper baru soal gelatin ikan, dan bahkan jadi board member di Halal Centre Saudi Food and Drug Authority. Penemuannya sudah dipakai oleh pabrik-pabrik global.

Gue pribadi sedih sekaligus bangga baca cerita ini. Bangga karena anak bangsa bisa sehebat itu. Sedih karena negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia justru kehilangan talenta seperti dia gara-gara brain drain klasik, kurangnya support riset dan birokrasi ribet.

Padahal industri halal dunia sudah bernilai triliunan dolar. Kita seharusnya jadi pemimpin, bukan cuma konsumen.

Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih mendukung ilmuwan seperti beliau.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

“Komandan” Judi Online Asing adalah tokoh dekat kekuasaan ?

Info bahwa Judi Online (Judol) di Indonesia terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Judol yg beroperasi di dalam negeri dan di luar negeri yang dikoordinir oleh orang yg berbeda, tapi “pelindungnya”sama.
Infonya, judil luar negeri dikendalikan oleh tokoh dekat kekuasaan - termasuk “pengiriman” WNI sbg operator Judol di Kamboja.
Sepertinya Judol Asing di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta - juga dikoordinir oleh tokoh yang sama saat beroperasi di Kamboja.

Semoga penggerebegan Judol di Jakarta tsb menjadi langkah nyata penertiban Judol secara tegas oleh Bpk Presiden @prabowo.

Mari kita tunggu

[𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ @CakD3pp]

Ngeri jam analog aja gak paham, kemampuan dasar numerasinya payah, kalah dengan siswa SD kelas 2.

[Handout @Zeefire02]

Hewan aja tau caranya berterimakasih 😏