BenOne

Diam adalah teriakan terkerasku, akulah penulis tentang kehilangan, waktu, dan makna cinta yang tidak selesai

[BenOne @Beni110425]

@KPHYudi Bang mau tanya ya serius nih, buat bisa bangun badan kayak gitu harus gym berapa tahun btw ak malang bang

[BenOne @Beni110425]

@Bearmalang1 Keren

[BenOne @Beni110425]

@Dannymokong Kayak enak full body

[BenOne @Beni110425]

@KPHYudi Punel mas

[ilovebandung @aabu_kayla]

MAKANYA PAK PURBAYA DIPECAT KARENA MEMBONGKAR KORUPSI BESAR DINEGARA INI BUKAN DIDUKUNG EH..MALAH DIPECAAATTTT !!

INDONESIA DARURAT KORUPSI ‼️

[ñÐÌßÖGÈZÄ 🇺🇲✨ @LuyimaHudson]

Do you agree with me?

[BenOne @Beni110425]

@DesiVerseXXX @Zarif_Atool2 Life is yours but you cross the line !

[BenOne @Beni110425]

@DesiVerseXXX @Zarif_Atool2 May God forgive you !

[BenOne @Beni110425]

@KPHYudi https://t.co/d0EAeeyWSB

[BenOne @Beni110425]

@erraent Maut

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[BenOne @Beni110425]

@Qu3en_Bakery butuh Hp buat foto sama desain

[BenOne @Beni110425]

@yappingfess kelas menggambar be like :
Ibu guru : " Anak anak....sekarang kalian coba gambar sesuai contoh di depan ! "
Murid lain : " baik bu....! "
@yappingfess : *malah gambar foto jokowi

[BenOne @Beni110425]

@empty__core like kaatara on Avatar

[BenOne @Beni110425]

Aku masih sama
menunggumu dalam diamnya malam

[BenOne @Beni110425]

#NewProfilePic

[BenOne @Beni110425]

@bripvdv nggak lah, perlunya belajar menjadi dewasa salah satunya agar bisa menempatkan diri, antara yang ngundang dan diundang

[BenOne @Beni110425]

@empty__core setuju, karena adanya sesuatu itu membuat proses kedewasaan seseorang mulai terukur, terarah dan terintegritas