@tvOneNews TETAPLAH NGOCEH SELURUH RAKYAT. KARENA HUKUM SUSAH JADI HARAPAN LEWAT PEMERINTAH DAN ORGANNYA. TAPI SURVEI MEMBUKTIKAN SOSMED SELALU BERHASIL MENOLONG KEADILAN. TERIMAKASIH UNTUK SOSMED YANG BEBAS, AMIN.
@tvOneNews Seluruh masyarakat wajib tahu kebenaran apapun. Khususnya polisi, sambo dan korban digaji dari uang rakyat, kok disiasiakan semua pengorbanan rakyat untuk membunuh? Itu masih orang batak yang dibunuh, seandainya itu anak,adik atau saudara saya dibunuh atasan psikopat? Siapa rela?
@tvOneNews Semoga para polisi muda tidak dikorbankan sia2 demi mafia dalam korps. Semoga ada para relawan dan pahlawan seperti pak komarudin sh ini bongkar aib penguasa, walau nyawa taruhannya. Menurut saya, pengacara korban berani mati. Bisa diracun, ditabrak, ditembak, atau matu mendadak.
@kompascom Isteri fotipar berhasil fitnah yusuf, apakah bj juga seperti itu. Yusuf dipenjara tanpa kesalahan dan bj mati tanpa kesalahan, tapi fitnah sdh melekat. Karena orang mati tidak bisa bela diri bahwa dia tidak melecehkan pc..
@alisyarief Menunggu bom waktu meledak, yang ditutupi akan terbongkar dan lebih dahsyat sensasinya dan memalukan. Seperti kata orang bijak, semua akan terkena karmanya walau disembunyikan serapat mungkin. Darah orang benar akan berteriak minta kebenaran dan keadilan, seperti habel...
@cybsquad_ Nitizen indonezia hebat2... semuanya detektif... dan menurut saya masuk akal semua kemungkinannya... hanya yang mati tidak bisa membela diri, yang hidup merekayasa alibi masing2 agar tampak benar...
@jokowi Awas balasan dari negara yang merasa dirugikan karena komentar kita. Mari tegakkan pancasila. Jadi pendamai. Bukan memihak. Tapi non blok seperti peran Bung Karno.
@jokowi Ngaca akan negara kita, apa sdh bisa bahas mereka? Banyak pemberontak mulai aceh sampai papua. Suatu saat mudah dimanipulasi pihak luar (nato,cina, arab,dll) atau FPI, kilafah, dlk . Jadi mari perbaiki kesatuan NKRI, hati2 komentari perang luar negeri, bisa senjata makan tuan.
@KompasTV Sekarang serba kartu, banyak kartu. Menurut saya dgn ktp cukup untuk berobat, pelajar, baksos, atau bantuan pengangguran. Kan sudah ktp elektronik.. indonesiaku kok aneh2 aja..
@KompasTV Seharusnya negara bertanggung jawab mengobati rakyatnya, di kls 3 setiap rsu milik pemerintah, asal ber ktp indonesia, kaya atau miskin. Dan pajak kesehatan inklut di seluruh pajak yg ada. Seperti negara lain. Rsu swasta jangan terlibat, agar profesional.
@KompasTV Yg kaya bisa tdk punya uang tiba2. Jadi jika sakit bisa berobat tanpa administrasi rumit. Cukup dgn ktp asli saja. Jadi penyakit tidak makin berat dan segera teratasi.. lihat sekarang banyak terlantar..
@KompasTV Saya 6thn di perbatasan malaysia, suku dayak iban punya 2 ktp, yg satu ktp malaysia. Saya tanya untuk apa? Agar gratis berobat di rumah sakit pemerintah malaysia kls paling rendah. Indahnya negara jika sanggup mengayomi rakyatnya..
@Kimberley20101 Ktp sdh elektronik. Semua ada data di dalamnya. Hanya skan no barkode nya. Apa saja ketahuan data kita. Tapi prinsip lama, jika bisa susah untuk apa dipermudah?
@Kimberley20101 Seharusnya negara bertanggung jawab mengobati masyarakat, gratis berobat di standart kls 3, cukup dgn ktp saja. Kaya atau miskin. Sdh banyak negara melakukannya. Di luar kls 3 wajib bayar. Jika boleh ada pajak kesehatan yg inklut dgn pajak yg ada. Cerdaslah..
@Kimberley20101 Jadi menurut saya cukup ktp, bebas pelayanan kls plg rendah. Dan birokrasi dipotong agar mudah. Dan cukup rsu pemerintah. Sakit cepat terlayani rumah sakit hanya dgn ktp.
@Kimberley20101 Masalah pajak, itu hak negara melakukannya. Tapi dilapangan, berobat itu sebagian sulit karena orang kaya bisa miskin seketika dn orang miskin bisa kaya. Birokrasi susah akhirnya terlantar, br ada solusi stelah tlambat. Pbi bagus tapi silahkan ke lapangan.
@Kimberley20101 Saya 6 thn diperbatasan malaysia, suku dayak iban punya ktp ganda 2 negara. Saya tanya untuk apa? Agar gratis berobat di malaysia. Kls plg rendah dan hanya dirumah sakit pemerintah. Sekarang indonesia bpjs dikeroyok rsu swasta dan pemetintah. Salah satu contoh..
@Kimberley20101 Seharusnya negara bertanggung jawab memgobati rakyat cukup dgn ktp saja di standart kls 3 rsud, kaya atau miskin. Di luar kls 3 bayar. Banyak negara lakukannya. Pajak kesehatan seharusnya inklut dgn pajak yg lainnya. Cerdaslah..