Wts tiket kereta fajar utama yk rute bekasi kroya tgl 19 maret 2026, dan kereta purwojaya tgl 23 maret 2026 rute kroya bekasi, keduanya ada 2 seat sebelahan #wts#zonauang
Kalau kita perlakukan program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai layanan, maka ada beberapa metrics yang bisa diterapkan untuk mengukur kinerja program ini, antara lain:
- Akurasi = target jumlah gizi vs aktual, seberapa akurat kadar gizi terkirim dibanding terancang
- Distribusi = target sebaran vs capaian, berapa banyak MBG terkirim ke target penerima
- Konsumsi = % produk dikonsumsi, berapa banyak yang betulan dikonsumsi target penerima (mis: anak sekolah, bukan ternak)
- Safety = % produk tidak layak konsumsi, berapa banyak yang ternyata menimbulkan insiden (mis: keracunan)
- Food Waste = % produk tidak terkonsumsi, dari menu yang disajikan, berapa banyak limbah tercipta
Sementara dari sisi operasional, ada juga supporting metrics yang bisa diterapkan, misalnya dari sisi HRD:
- Manpower Fit = % kesesuaian role & pendidikan
- Manpower Exp = % kesesuaian role & pengalaman kerja
Dari sisi macro impacts,
- Economic Growth = % pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas MBG
- Disparity = kemerataan pertumbuhan ekonomi antara pengusaha modal besar vs UMKM
Gilanya, yang selama ini diklaim pemerintah cuma Distribusi (MBG berhasil disalurkan kepada x penerima), bukan impact, bukan kualitas. Ibarat MBG itu cuma cargo yang harus dikirimkan, bukan layanan perbaikan gizi. Ini metrics yang banyak dipakai di perusahaan kurir, atau forwarder.
Adapun DPR dan DPRD sebagai perwakilan masyarakat, yang seharusnya jadi suara yang kritis supaya program-program negara tepat sasaran, sama sekali tidak mempertanyakan hal ini, seolah dana yang dipakai buat MBG bukanlah dari APBN, yang ~80% nya dari pajak yang dibayarkan konstituennya.
Semua ini harus berubah, karena program sebesar MBG tanpa pengawasan dan pengukuran memadai maka akan rawan korupsi.
Negara ini kelihatan seperti jalan tanpa peta dan kompas.
Hari ini BPJS bilang PBI dimatikan Kemensos.
Besok Kemensos bilang itu hasil pemutakhiran data.
Lusa rakyat disuruh “lapor ke Dinsos” sambil nahan sakit.
Masalah utamanya bukan siapa yang pencet tombol nonaktif.
Masalahnya negara tidak punya blueprint kebijakan yang jelas.
Mana kebijakan prioritas, mana yang bisa ditunda.
Mana efisiensi administratif, mana yang menyangkut hak hidup warga.
Kalau jaminan kesehatan saja bisa diperlakukan seperti spreadsheet, itu tanda negara mengelola rakyat seperti angka, bukan manusia.
Bukan negara tanpa anggaran.
Tapi negara tanpa arah.
Yang lagi nabung emas mungkin lagi pusing karena hari-hari ini nilai emas turun drastis.
Tapi, Rasul ternyata sudah memprediksi itu. Ketika manusia sudah berlomba-lomba menimbun emas dan perak maka Rasulullah mengajarkan doa ini:
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan (agama), dan tekad yang kuat untuk mendapat petunjuk.
Aku memohon kepada-Mu rasa syukur atas nikmat-Mu
dan (memohon) agar dapat beribadah kepada-Mu dengan sebaik‑baiknya.
Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari apa yang Engkau ketahui,
dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang Engkau ketahui,
dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang Engkau ketahui.
Sesungguhnya Engkau-lah Dzat Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib.”
Gue pun pernah merasa demikian, ngelihat umroh sebagai komoditas dan sesuatu yang "yaudahlah".
Sampai gue pada satu waktu, tanpa disangka-sangka dikasih satu seat umroh karena ada orang yang cancel.
Gue ragu. Kata istri gue: "jangan sombong sama Panggilan Allah"
[lanjut]
@GobloSayaBilang @PNS_Ababil huruf b. "mengajak ... sbgmn pd huruf a", huruf a. "... agar menggunakan batik korpri pada waktu 1 sd. 7" dgn kata "atau". Apa implikasi kalo PPK k/l/d ga mau ikut ajakan ini sbgmn pns lap.banteg selama ini? 😬🤔