Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI-P TB Hasanuddin mempertanyakan kewenangan untuk mem-back up data, setelah insiden ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang membuat Indonesia terancam kehilangan data yang tidak di-back up itu.
Hasanuddin menyampaikan pendapatnya dengan tegas di rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/6/2024).
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Kreatif: Citra Sonia
Produser: Nibras Nada Nailufar
#PDN #Pusatdatanasional #Kominfo #Menkominfo #Jernihkanharapan
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik alami gangguan imbas serangan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Ia menegur Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian, yang mengakui bahwa ketiadaan backup data jadi salah satu masalah tata kelola PDNS.
“Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
| Narasi Daily