sapiens

Lets normalize sambat,

football shirt lover

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Kalo MBG ngk mau di stop Prabowo,

Rakyat aja yg stop yok.
Caranya simpel kayak foto ini,

Tolak jadi supplier MBG.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada dokumen yang beredar dari SD Negeri Dawung 1, Jenar, Sragen dan menurut gue ini adalah salah satu hal paling mengejutkan yang pernah muncul dari ekosistem MBG.

Ini adalah surat pernyataan persetujuan orang tua untuk program MBG.

Dan ada satu klausul di dalamnya yang menurut gue perlu dibaca berulang kali sampai benar-benar dipahami implikasinya:

Apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, saya menyetujui bahwa penyelesaian masalah akan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dengan pihak penyelenggara tidak menyalahkan salah satu pihak maupun lainnya."

Dalam bahasa hukum yang sederhana:

Dengan menandatangani surat ini orang tua secara tertulis melepaskan hak mereka untuk menuntut pihak penyelenggara kalau anak mereka keracunan atau mengalami hal yang tidak diinginkan akibat program MBG.

Tidak boleh menyalahkan siapapun.
Diselesaikan secara kekeluargaan.
Tidak ada jalur hukum.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi:

33.000 anak sudah terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026.

BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman.

1.700 SPPG sudah di-suspend karena ketahuan mengakali porsi makanan.

Dan di tengah semua itu orang tua diminta menandatangani surat yang isinya:
kalau anakmu kenapa-kenapa,
jangan tuntut siapapun.

Secara hukum ini adalah klausul yang sangat bermasalah:

Hak atas keselamatan dan kesehatan adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi.
Pasal 28H UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat pelayanan kesehatan.

Hak atas ganti rugi kalau terjadi kerugian akibat kelalaian pihak lain itu adalah hak hukum dasar yang diatur dalam KUHPerdata.

Klausul dalam surat ini pada dasarnya meminta orang tua untuk melepaskan hak konstitusional dan hak hukum perdata mereka dalam sebuah dokumen yang ditandatangani atas nama program pemerintah.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen klausul yang membebaskan satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain tidak sah secara hukum.

UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab seperti ini.

Siapa yang menyusun surat ini dan mengapa itu penting:

Surat ini dikeluarkan atas nama SPPG Yayasan Djumbir Mulia Abadi dan Dapur SPPG Sragen Jenar Milale 02 bukan atas nama BGN atau pemerintah secara langsung.

Artinya ini adalah inisiatif dari pengelola SPPG bukan kebijakan resmi BGN yang bisa dikonfirmasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa pengelola SPPG merasa perlu membuat klausul seperti ini?

Jawabannya cukup jelas:
karena mereka tahu risiko keracunan itu nyata.
Dan mereka ingin melindungi diri dari tuntutan hukum sebelum tuntutan itu datang.

Dan ini yang paling menyakitkan:
Orang tua di Sragen yang anaknya ikut MBG kemungkinan besar tidak membaca klausul ini dengan teliti.
Mereka percaya ini adalah program pemerintah yang sudah dipikirkan dengan matang.

Mereka menandatangani surat itu karena ingin anaknya dapat makanan bergizi gratis.

Mereka tidak tahu bahwa dengan tanda tangan itu kalau anak mereka keracunan mereka sudah setuju untuk tidak boleh menuntut siapapun.

Ini bukan informed consent yang jujur.
Ini adalah pengalihan tanggung jawab yang dikemas dalam bahasa formalitas administratif yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin tidak punya akses ke bantuan hukum untuk memahami implikasinya.

Yang harus terjadi sekarang:

Satu — BGN harus segera klarifikasi apakah surat pernyataan seperti ini diizinkan atau bahkan diinstruksikan kepada SPPG.
Kalau tidak diinstruksikan ini harus dihentikan dan SPPG yang mengedarkannya harus dievaluasi.

Dua — Kemenkumham dan OJK perlu mengevaluasi apakah klausul seperti ini melanggar UU Perlindungan Konsumen dan hak-hak konstitusional warga negara.

Tiga — Orang tua yang sudah menandatangani perlu tahu bahwa klausul seperti ini kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan hak mereka untuk menuntut kalau terjadi keracunan tetap ada berdasarkan hukum yang berlaku.

Empat — KPK dan Kejaksaan perlu memeriksa apakah praktik seperti ini ada di SPPG lain dan apakah ini adalah upaya terkoordinasi untuk melindungi pengelola dari akuntabilitas hukum.

Program yang mengklaim tujuannya adalah kesehatan dan kecerdasan anak bangsa ternyata di lapangan ada pengelolanya yang meminta orang tua menandatangani surat: kalau anakmu kenapa-kenapa, jangan tuntut kami.

Di saat 33.000 anak sudah keracunan.
Di saat 1.700 SPPG ketahuan curang.
Di saat BPOM tidak punya anggaran sampling.

Dan orang tua di Sragen menandatanganinya karena mereka percaya ini adalah program pemerintah yang aman untuk anak-anak mereka.

Kepercayaan itu seharusnya dijaga bukan dimanfaatkan untuk melindungi pengelola dari konsekuensi kelalaian mereka sendiri.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan dokumen surat pernyataan yang beredar publik dari SD Negeri Dawung 1 Sragen. Analisis hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UUD 1945. Ini analisis berbasis fakta publik bukan tuduhan hukum kepada pihak manapun. Orang tua yang sudah menandatangani disarankan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memahami hak-hak mereka.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.

Angkanya dulu:

225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.

Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:

Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.

Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.

Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.

BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.

Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.

Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:

Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.

Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.

Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.

Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.

Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data

Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.

Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.

Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.

Apakah ini fiskal realistis?

Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.

Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.

Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.

Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.

Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.

Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.

Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.

Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?

Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.

Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.

Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

[sapiens @Cotizen62]

@NOTASLIMBOY OO858o5h

Y
8yhhk9

5kl
h5l.5o

[Razan Tata | Content Writer @razantataa]

Aku pernah mengajar di KELAS PRAKERJA.

Itu kan GRATIS ya.

Tahu gak POV-ku sebagai pengajar gimana?

Sebagai gambaran:
Tiap kelas berlangsung 5 hari.
Tiap sesinya 3 jam.

Itu aku berasa bicara dengan tembok 🥲

Hampir semuanya OFF CAM dan PASIF.

Buka sesi tanya jawab,
gak ada yang nanya.

Lalu, pas dikasih tugas tahu gak apa yang kudapat?

Anggap ada 15 peserta.
Itu bisa 10-12 nya ngerjain asal-asalan.

Bahkan ada yang kelihatan banget pake chatGPT 😭

Ya, kelas gratis sering yang datang MENTAL GRATISAN.

Mau cerita lain dari contoh ilmu yang dikasih GRATIS?

Aku punya grup menulis.
Terbuka dan gratis untuk umum.

Semua bisa diskusi dan belajar di situ.

Tapi, KALAU MAU ✨

Karena yang kudapat banyak banget SILENT READER.

Tiap aku sharing materi,
sepi dari tanggapan.

Padahal yang "seen" itu banyak banget.

Sementara itu, di balik materi webinar hingga komunitas, ada effort yang kucurahkan. Ada waktu yang kugunakan buat nyiapin materi. Ada pengalaman yang kubagi cuma-cuma.

Di situ aku punya kesimpulan:

MENTAL GRATISAN dan MENTAL SIAP BAYAR itu berbeda ✨

Contoh:

Aku beberapa kali itu bootcamp berbayar.

Di sana suasananya aktif sekali.
Sesi tanya jawabnya hidup.
Tugas dikerjain sungguh-sungguh.

ILMU BERBAYAR ternyata jauh lebih dihargai dari ILMU GRATISAN.

Nah, kalau ada yang bilang "Kok ujung-ujungnya jualan kelas?"

Ya, buat menyaring siapa saja yang siap dengan ilmu.

Termasuk menghargai yang membagikan ilmunya ✨

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Ketikan warganet emang kadang jahat, tapi riil.

[パム @spinxtore]

Sebagai cowo yg outfitnya kebanyakan lokal, sepakat.

Banyak banget brand lokal yang biasa aku pake dan menurutku bagus banget.

Mulai dari atasan sampe bawahan seperti celana. Aku coba list di antaranya:

1. Kaos polos
- Human Greatness

2. Brand legend
- Unkl347
- House of Smith

3. Kaos anime
- Kizaru
- After sundays
- Russco

4. Outer/hoodie
- Unkl347
- Cosmic
- Pot Meets Pop
- Russ & co

5. Denim
- Mischief denim
- Pot Meets Pop
- The Denim Station
- Wingman Denim

6. Cargo
- Hammerstout

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.

Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?

Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.

Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE

Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.

Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.

[David hermansyah @davidhermansyah]

Saya bukan pemberani, tapi melihat apa yg sdg terjadi di negeri ini, saya tdk bisa diam lagi.
Saya bukan hidup terjepit karena kebijakan pemerintah, tapi merasakan uang pajak dihamburkan membuat saya emosi.
Saya saat ini hidup nyaman tapi melihat seorang aktivis disiram air keras membuat kejadian ini sdh tdk bisa dibiarkan.
Saya mungkin bisa sembunyi dalam kesenangan, tapi beberapa kali penegak hukum membunuh tanpa alasan membuat diri ini geram.
Jika cari aman,selamat,nyaman saya akan ber haha hihi diam saja, tapi tunggu, hal tsb bisa menimpa kita semua.
Jika kezaliman kita biarkan saja maka azabnya kita pula yg merasakan.
Sudah saatnya kita berisik, berteriak kpd kezaliman. Karena yg berbuat lalim jika dibiarkan mereka merasa menang.

[Boring_Business @BoringBiz_]

This 40 minute lecture from Peter Thiel at Stanford will teach you more about business competition than a 2 year MBA program

[Belajarlagi @belajarlagiHQ]

Kamu inget ngga sih dulu tahun 2000-an awal pop ice booming bgt, sampe banyak yg buka warung pop ice pake topping segala macem.

Fun fact, pas 2016 Pop Ice didenda Rp 11,4 M sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena bikin strategi marketing yg memonopoli pasar.

Strateginya nyasar kios minuman dan warung/toko untuk jangan jual dan pajang produk dari kompetitor, nantinya pihak Pop Ice bakal kasih hadiah berupa 1 bal Pop Ice, kaos dan blender.

[bil @chubyl_]

Gen Milenial dan Gen Z ini keren banget yaa, sibuk buat perubahan:

1. Trend mending minum kopi daripada mabok
3. Trend minum jamu
4. Trend belajar parenting
5. Trend ngurangin gula / makan sehat
6. Trend hidup slow living / work life balance
7. Trend kalo belum bahagia jgn buru-buru nikah
8. Trend kalo belum cukup duit jangan buru-buru punya anak
9. Trend kalo ga siap jadi ortu mending childfree
10. Trend kerja apa aja ga gengsi buat posting
11. Trend memutus sandwich gen
12. Trend nikah di KUA or intimate wedding
13. Trend Olahraga

The next generation will be a gold🥹

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video opini saya re "2 KONSENSUS mengenai Board of Peace dan perlunya Road Map ke depan". Semoga bermanfaat.

[TxtdariHI @TxtdariHI]

Prabowo: Indonesia siap mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel

[sapiens @Cotizen62]

Kok bisa

[️️ ️️KARIM @realmadridindo1]

Voters 02 Babi

[Weather Monitor @WeatherMonitors]

Early this morning, a massive fire struck residential areas and rows of kiosks at Kasongan Market, Katingan Regency, Central Kalimantan, Indonesia 🇮🇩(26/26)

The fire spread rapidly, destroying nearby buildings. No official details yet on casualties.

[AMSR 🍉 @sir_amirsyarif]

Sakit hati banget ngeliat Bapaknya digituin. Apalagi pas tuh oknum maksa nyuapin, “Abisin. ABISIN! Yang modar biar kamu. Jangan anak-anak kecil.”
Faaaaaaaaaaaaaakkkkk.

Lagian kalo itu beneran makanan berbahaya, KALIAN GAK PUNYA KOMPETENSI UNTUK MERIKSA!!! 🤬🤬🤬

Minta maaf gak kalian berdua, @Puspen_TNI @DivHumas_Polri!!!

[Weather Monitor @WeatherMonitors]

Large piles of logs flow yesterday in the Pas River, Keerom District, Papua Province, Indonesia. 🇮🇩

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Ini dari uang pajak kita semua.

Kalo 1M bisa rebuild 1 sekolah, seharusnya 125M bisa dipake buat rebuild 125 sekolah di aceh, sumbar, sumut dibanding mendanai Ponpes yang nyata-nyata lalai dan seharusnya dihukum.

Tapi ini Indonesia bung. Akal sehat dan pejabat dijual terpisah.