nanti deh gue maki-maki anies kalau anies gak becus jadi presiden. gue juga bakal maki-maki ganjar kalau kerjanya gak bener atau bikin program aneh-aneh.
tapi berhubung yang jadi presiden prabowo dan kerjanya lelet banget, gak ngerti skala prioritas, npd, tone deaf, denial, ya yang gue maki-maki prabowo lah. 😭
Demo should be inconvenient. Kita demo di jalan untuk merebut mic, karena kita nggak punya kesempatan buat ngopi-ngopi diskusi di gelora Senayan dengan pejabat.
@afrkml Dari aku yang baca novelnya, ini lumayan ngikut sama isi novelnya sih. Aku enjoy ngikutin tiap episodenya, terutama merhatiin perkembangan percy, annabeth, sama grover dari S1 ke S2 ini perkembangan karakternya udah semakin oke
Pengibaran foto presiden di HUT RI ini gak relevan dengan perayaan.
Ini bukan ultah presiden.
Ini bukan ultah presiden.
Praktik2 pengkultusan pemimpin gini umum di negara otoriter.
Emangnya sekarang kita udah masuk era Era otoritarian?
Lah, Timor Timur mah kita juga tahu.
Okupansi ilegal mulai tahun 1976.
Operasi Seroja.
Pembantaian Santa Cruz.
Sampai akhirnya referendum.
Itu pemilihan presiden kemarin juga diwanti-wanti jangan milih yang terlibat di sana.
Soal terpilih, ya itu kebodohan pemilih kita emang.
Generasi muda kebanyakan juga udah tahu sejarah kelam kita.
Mau sebut yang lain juga bisa. Masa bersiap, G30S tahun 1965, Act of Free Choice di Papua.
Iya kita jahat. Kita akui. Kita sebagai masyarakat sipil protes juga ke pemerintah kenapa hal-hal itu gak dijelaskan detail di sekolah.
Terus apakah kejahatan Indonesia di Timor Timur 1976-1999 menghapus kejahatan perang Jepang di Indonesia tahun 1942-1945?
Kan enggak.
komentar salah satu knetz di postingan yang berisi tentang HY:
“kalau kamu menyombongkan hal yang tidak kamu lakukan, kamu juga harus bersiap untuk dikritik atas hal yang tidak kamu lakukan”
deym, ngena banget.
Pembodohan Publik tentang Desil dan Orang Kaya
Pemerintah mewacanakan pembatasan Pertalite untuk desil 9–10 dengan menyebutnya “orang kaya”.
Ranking administratif dipelintir demi melegitimasi pencabutan subsidi ini layak Ini disebut sebagai pembodohan publik.
Kenapa?
Narasi “desil 9 = kaya” dan “desil 10 = elite” bermasalah sejak definisinya.
Desil pada DTSEN adalah peringkat relatif kesejahteraan, bukan kelas sosial absolut.
D1 = 10% terbawah
...
D9 = persentil 81–90
D10 = 10% teratas.
Sekarang bandingkan dengan distribusi kesejahteraan BPS September 2024:
• miskin: 8,57%
• rentan miskin: 24,42%
• menuju kelas menengah: 49,29%
• kelas menengah: 17,25%
• kelas atas: 0,46%
Artinya 82,28% penduduk bahkan belum masuk kelas menengah, sementara kelompok yang dikategorikan kelas atas hanya 0,46% populasi.
Kalau distribusi ini dipetakan ke persentil:
P1–P8,57 = miskin
P8,58–P32,99 = rentan miskin
P33–P82,28 = menuju kelas menengah
P82,29–P99,54 = kelas menengah
P99,55–P100 = kelas atas (kaya)
Kalau didistribusikan ke desil:
D1: 85,7% miskin + 14,3% rentan miskin
D2: 100% rentan miskin
D3: 100% rentan miskin
D4: 29,9% rentan miskin + 70,1% menuju kelas menengah
D5: 100% menuju kelas menengah
D6: 100% menuju kelas menengah
D7: 100% menuju kelas menengah
D8: 100% menuju kelas menengah
D9: 22,8% menuju kelas menengah + 77,2% kelas menengah
D10: 95,4% kelas menengah + 4,6% kelas atas
Jadi D9 praktis tidak memiliki kelompok kelas atas atau orang kaya sama sekali.
Kelas atas baru muncul sekitar P99,55, atau hanya setengah persen paling ujung dari distribusi.
Desil 10 mencakup 10% penduduk.
Kelas atas menurut BPS cuma 0,46%.
D10 sendiri juga sangat heterogen.
P91, P95, P99, dan P99,9 memiliki kemampuan ekonomi yang sangat berbeda.
World Inequality Report menunjukkan:
• top 10% menerima 46,2% pendapatan nasional
• top 1% sendiri menerima 17,6%
Untuk kekayaan:
• top 10% menguasai 59,4%
• top 1% sendiri menguasai 19,9%
Jadi konsentrasi kekayaan di bagian paling atas sangat besar. Memasukkan profesional mapan, pengusaha, eksekutif, dan konglomerat ke satu kelompok lalu menyebut semuanya “elite” menghapus struktur distribusi yang sebenarnya.
Sebaiknya pemerintah berhenti melakukan pembodohan publik dengan menyederhanakan struktur kesejahteraan seenaknya.
Ketika kelas menengah, affluent, dan kelompok superkaya dicampur dalam satu label, kebijakan yang lahir dari kategorisasi itu sangat mudah salah sasaran.