Wkwkw ini siapa yg cepuin? @PNS_Ababil
Pasti staf yg gak dapet jatah dinas wkwk.
Ya pasti kesel sih. Di era efisiensi kayak gini, mereka aja diperes habis”an buat kegiatan MBG Kopdes, eh anak menteri ambil jatahnya 🤣🤣
prabs pernah bilang kepercayaan dunia untuk investasi di Indonesia semakin meningkat
berbanding terbalik dgn cerita pengusaha Martyn Terpilowski
investor pada kabur dari Indo krn di lapangan banyak korupsi yg dilakukan oleh pemerintah sendiri
Lewat di tl langsung bikin diem bentar. Merinding beneran denger doanya
“Jika bapak mengkhianati rakyat, maka saya orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah SWT dan meminta melipat gandakan siksaan Bapak di Neraka”
UAH Kepada Prabowo.
Ngeri bgt, urusan amanah rakyat emang taruhannya langsung akhirat. Jangankan jd pemimpin, jd rakyat yg denger kalimat ini aja langsung deg-degan bgt 😭
Pajak yg udh gw bayar buat gaji anak lu :
• PPN 11% tiap kali makan, belanja, atau pakai jasa
• PPh puluhan juta per tahun
• Pajak mobil 2 dan motor 3 (saat beli dan tiap tahun)
• Pajak rumah (PBB)
• Pajak usaha kontrakan
• Pajak tiket pesawat
• Pajak saat lewat jalan tol
• Pajak BBM
• Pajak pulsa, paket data, internet, dan listrik
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan
• SWDKLLJ saat bayar pajak kendaraan
• Pajak rokok
• Pajak hotel
• Pajak restoran dan kafe
• Pajak parkir
• Pajak hiburan (bioskop, konser, tempat rekreasi tertentu)
• Bea Meterai
• Pajak jual beli properti
• Pajak deposito dan investasi tertentu
• Pajak impor barang dari luar negeri
• Bea masuk barang impor
• Pajak reklame
• Pajak penerangan jalan (di tagihan listrik)
• Pajak transaksi saham tertentu
• Pajak transaksi kripto
• Pajak hadiah undian
• Pajak sewa tanah dan bangunan
• Pajak penghasilan UMKM/usaha tertentu
• Retribusi pasar
• Retribusi kebersihan/sampah
• Retribusi perizinan tertentu
• Biaya administrasi dan pungutan daerah lainnya.
Terus masih dibilang kurang kontribusi ke negara. 😅
‼️BAGAIMANA JIKA GIBRAN TERBUKTI MELAKUKAN SUAP? APAKAH DAPAT DIMAKZULKAN?
1/3
Sebagaimana di atur dalam Pasal 7A UUD 1945. Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diberhentikan kalau terbukti:
pengkhianatan negara
korupsi
PENYUAPAN
tindak pidana berat lain
perbuatan tercela
Jadi ya, nyuap = dasar konstitusional buat makzulkan Wapres.
2/3
Mekanisme pemakzulan di Indonesia melibatkan DPR → MK → MPR dengan tahapan seperti di bawah ini:
Tahap I
DPR harus bikin "pendapat" bahwa Wapres melanggar Pasal 7A, lalu mengajukan ke MK.
Syaratnya:
- Diusulkan dalam paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPR
- Disetujui minimal 2/3 dari yang hadir
sangat butuh konsolidasi politik raksasa.
Tahap II
MK memutus: bener apa nggak tudingan DPR itu secara hukum tata negara. MK bukan ngadilin pidana penyuapannya (itu urusan pengadilan tipikor).
MK wajib putus paling lambat 90 hari sejak diajukan.
Tahap III
Kalau MK bilang "iya, DPR benar" baru DPR bawa usul pemberhentian ke MPR.
MPR wajib sidang max 30 hari setelah usul masuk. Dan sebelum diputus, Wapres WAJIB diberi kesempatan membela diri di depan sidang.
3/3
Syarat sah keputusan MPR:
- Paripurna dihadiri minimal 3/4 dari seluruh anggota
- Disetujui minimal 2/3 dari yang hadir
Ini ambang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita. Lebih berat dari syarat amandemen UUD di beberapa pasal.
Yang lebih penting adalah bukan hanya fakta hukum, tapi juga kalkulasi politik di DPR dan MPR dan itu yang bikin proses ini jauh lebih rumit dari yang orang kira.
Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
JUST IN: BEM UI merilis video "THE REBELLION BEGINS!"
"Pada 12 Juni 2026, kita semua menulis huruf pertama untuk perlawanan. Mereka berkata bahwa kitalah yang terancam. Kitalah yang kalah. Kitalah yang mundur."
"Namun, angka tidak bisa berbohong. Reaksi pun tidak bisa mengelak. Sebanyak 1.000+ rakyat coba mereka benturkan dengan 6.000+ aparat."
"Penguasa mulai merasa terancam."
"Mari bersama-sama kita torehkan huruf kedua, ketiga, hingga huruf terakhir dalam perlawanan, dan akan kita pastikan bersama bahwa di akhir nanti rakyat yang akan menang."
Kalian harus tahu wak...⚠️⚠️⚠️⚡️
DERMAWAN PRASODJO ADALAH SUMBER UTAMA MASALAH PLN
Skandal PLN
1. Pulau Sumatera sudah blackout 2 kali tanpa kompensasi
2. Pulau Jawa bulan ini terancam blackout & sudah mulai pemadaman bergiliran
3. Pulau Kalimantan siap-siap jadi korban berikutnya
4. Pulau Sulawesi, bersiap-siap
5. Papua sudah biasa mati listrik, tapi tetap siap-siap lebih parah lagi
Selama Darmawan Prasodjo masih jadi Direktur Utama PLN dan tidak dipecat, ini alarm bahaya besar bagi listrik Indonesia.
Darmawan tidak layak lagi memimpin PLN. Dia diangkat bukan karena kapasitas, tapi karena kedekatan dengan Jokowi.
Ikan busuk mulai dari kepala.
Kalau masih punya malu dan tahu diri, mundur saja sekarang. Jangan tunggu Kalimantan dan Sulawesi ikut gelap gulita. Negara rugi besar mempekerjakan pemimpin tidak kompeten hanya demi gaji dan tunjangan.
Mundur adalah jawaban terbaik. Stop korbankan rakyat untuk ambisi jabatan pribadi.
Total gaji + tantiem + tunjangan (THR, perumahan, dll): bisa Rp23–30 miliar+ per tahun. Negara terlalu rugi mempunyai direktur yang tidak bercus mengurus BUMN.
PECINTA BOLA BANTU SUARAKAN INI⚠️
Kepada:
@FIFAcom@FIFAWorldCup
Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Peninjauan Transparansi Hak Siar FIFA World Cup 2026 oleh TVRI
Yang terhormat FIFA,
Kami menyampaikan kekhawatiran serius terkait proses akuisisi dan pemanfaatan hak siar FIFA World Cup 2026 oleh LPP TVRI di Indonesia.
TVRI telah memperoleh hak siar eksklusif seluruh 104 pertandingan dengan nilai sekitar Rp 1,3 triliun sekitar US$ 80–85 juta yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana publik ini digunakan dengan alasan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses turnamen secara gratis melalui siaran free-to-air dan streaming.
Namun, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yang memerlukan klarifikasi karna terduga terjadi korupsi,kolusi dan nepotisme di dalamnya
1. SUB-LISENSI KE PLATFORM BERBAYAR
Meskipun siaran di TV konvensional TVRI bersifat gratis, hak eksklusif streaming digital dilaporkan dialihkan kepada platform swasta seperti Maxstream dan Folaplay, yang menerapkan sistem berlangganan berbayar. Jika itu dilakukan oleh swasta kami paham kami pecinta bola sudah terbiasa membayar untuk nonton bola, tapi ini dilakukan menggunakan dana PAJAK rakyat, ini yang jadi sumber masalahnya.
Hingga saat ini belum ada informasi transparan mengenai:
* Besaran biaya sub-lisensi yang dibayarkan (jika ada) jangan-jangan gratis diperoleh platform tersebut dari TVRI.
* Alasan mengapa streaming tidak disediakan secara gratis melalui platform resmi milik TVRI sendiri (TVRI Klik dan kanal YouTube resmi).
Penggunaan dana APBN untuk memperoleh hak siar seharusnya diarahkan pada kepentingan publik secara maksimal, bukan dialihkan ke model komersial berbayar tanpa akuntabilitas yang jelas
2. POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Rakyat Indonesia mencatat adanya kekhawatiran terkait kemungkinan keterkaitan salah satu platform penerima hak dengan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan. Folaplay terkait dengan ekosistem bisnis Internet Rakyat (IRA) yang terkait dengan Hashim Djojohadikusumo adik prabowo.
hubungan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius, di mana dana publik berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan platform swasta tertentu. Kami menekankan bahwa hal ini memerlukan verifikasi melalui proses yang transparan. Hanya FIFA yang bisa melakukannya.
3. PERBANDINGAN DENGAN PRAKTIK INTERNASIONAL
Sebagai perbandingan, di Inggris dan brazil hak siar Piala Dunia 2026 dikelola oleh BBC (lembaga penyiaran publik) dan ITV dan CazéTV. Seluruh pertandingan disiarkan secara gratis baik melalui siaran free-to-air di televisi maupun streaming di platform resmi (BBC iPlayer dan ITVX) yang dapat diakses masyarakat dengan biaya TV Licence yang bersifat publik.
4. KONTEKS INTEGRITAS FIFA
FIFA sendiri pernah menghadapi skandal besar pada tahun 2015 terkait hak siar dan media rights. Dalam kasus tersebut, lebih dari US$ 150 juta dalam bentuk suap dan kickback diduga mengalir dalam proses komersialisasi hak siar berbagai turnamen, termasuk Copa América dan kualifikasi Piala Dunia. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap proses hak siar yang melibatkan FIFA.
PERMOHONAN KAMI PECINTA BOLA DI INDONESIA
Kami memohon kepada FIFA untuk:
1. Meminta klarifikasi resmi kepada TVRI terkait proses sub-lisensi hak siar digital dan transparansi penggunaan dana publik.
2. Mendorong TVRI untuk segera mempublikasikan secara terbuka:
* Besaran pembayaran (jika ada) dari Maxstream dan Folaplay.
* Alasan tidak dimanfaatkannya platform resmi TVRI untuk penyiaran streaming gratis.
Lanjut di kolom komen
🚨JUST IN!
TWEET INI AKAN MENGUMPULKAN SEGALA INFORMASI DEMO MAHASISWA TRISAKTI 19/06/2026 HARI INI.
SEGALA INFORMASI AKAN DIPERBARUI MELALUI KOLOM KOMEN TWEET INI.
STAY SAFE UNTUK SEMUA YANG TURUN KE JALAN. KAWAN JAGA KAWAN‼️
PANJANG UMUR PERJUANGAN‼️
Pantesan nggak ada TNI ternyata demo buzzer, duit pajak di pake buat bayar buzzer demi program laknat, lahan basah koruptor
Dari demo buzzer ini, fix guys, MBG HARUS STOP, koruptor nggak mau kehilangan lahan basahnya
MBG/ KOPDES HARUS STOPPP
#demo#indonesiagelap