@miraikzmr@kafiradikalis Tidak bisa dicetak lagi. Kampus hanya bisa mengeluarkan keterangan pengganti ijazah. Ini pengalaman saya yg pernah kehilngn ijazah.
Pajak yg udh gw bayar buat gaji anak lu :
• PPN 11% tiap kali makan, belanja, atau pakai jasa
• PPh puluhan juta per tahun
• Pajak mobil 2 dan motor 3 (saat beli dan tiap tahun)
• Pajak rumah (PBB)
• Pajak usaha kontrakan
• Pajak tiket pesawat
• Pajak saat lewat jalan tol
• Pajak BBM
• Pajak pulsa, paket data, internet, dan listrik
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan
• SWDKLLJ saat bayar pajak kendaraan
• Pajak rokok
• Pajak hotel
• Pajak restoran dan kafe
• Pajak parkir
• Pajak hiburan (bioskop, konser, tempat rekreasi tertentu)
• Bea Meterai
• Pajak jual beli properti
• Pajak deposito dan investasi tertentu
• Pajak impor barang dari luar negeri
• Bea masuk barang impor
• Pajak reklame
• Pajak penerangan jalan (di tagihan listrik)
• Pajak transaksi saham tertentu
• Pajak transaksi kripto
• Pajak hadiah undian
• Pajak sewa tanah dan bangunan
• Pajak penghasilan UMKM/usaha tertentu
• Retribusi pasar
• Retribusi kebersihan/sampah
• Retribusi perizinan tertentu
• Biaya administrasi dan pungutan daerah lainnya.
Terus masih dibilang kurang kontribusi ke negara. 😅
@UnitedAsk Tapi dwngan mengabaikannya ketika Dia di lapangan, Portugal tak akan kemana2 juga. Dibutuhkan ketegasan dan keberania pelatih untuk membuat Portugal lebih baik.
Muhidin Mohamad Said duduk di lembaga negara sejak 1992.
MPR tiga periode. DPR lima periode berturut-turut.
Sekarang Wakil Ketua Banggar DPR sampai 2029.
Total: 37 tahun. Satu orang. Satu partai.
LHKPN-nya juga konsisten , konsisten naik:
a. 2002: Rp 41,5 miliar
b. 2006: Rp 97,3 miliar
c. 2023: Rp 122,2 miliar
Selama itu, dia komisaris utama di perusahaan konstruksi dan tambang : PT Bhakti Kencana Mandiri, PT Sarana Perumahan, PT Bhakti Baru Rediapratama, PT Sarana Ventura Sulteng.
Komisi yang dia duduki di DPR: Komisi V : infrastruktur, jalan, jembatan.
Lalu Banggar : anggaran negara.
Konstruksi. Tambang. Komisi infrastruktur. Anggaran negara. 37 tahun. Satu orang.
Sistem ini bukan gagal mendeteksi konflik kepentingan , sistem ini dirancang agar konflik kepentingan tidak perlu dideteksi.
Kalau 37 tahun belum cukup untuk "mengabdi" , berapa tahun lagi yang dibutuhkan?
@don_julR@AvelinoGuido28@Outstandjing Saya kira yg merusak itu bukan partisipasi rakyat dalam pemilu tapi semua sumber kerusakan di negara ini adalah partai politik.
Akal2an Developer Licik : Kredit rumah di Bank sudah dilunasi, tapi Sertifikat tanah tidak bisa diambil!
Hari ini istri gue (agen property) dapet kabar lagi, kalo salah satu kliennya (suami istri) kena masalah. Mereka baru melunasi cicilan kredit rumah 15 tahun di bank. Tapi serfitikat tanah tidak bisa diambil.😭😭
@malambaik@Kaniyng@yappingfess Semua kepsek tau. Kepsek bisa koordinasi dengan ops untuk input data sarprasnya. Ini masalahnya di dinas pendidikan setempat yg tdk peduli atau pemerintah pusatnya yg abai.
📢 OHH TERNYATA.. TERJAWAB SUDAHHHH❗
finally awalnya kmrin aku ragu buat konsumsi vitamin IPI krn harganya. Ternyata ada fakta mengejutkan di balik harga yang muraah😭😭