Makin ke sini, pemerintahan sekarang seperti lintah. Alih-alih memberikan pelayanan ke masyarakat secara layak terlebih dahulu, ini malahan memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan dari masyarakat. Demi mega proyek, yang sayangnya sejauh ini tidak lebih sebagai mega korupsi.
curhatan gubernur papua barat daya di depan menko pangan zulkifli hasan:
- dia bilang hutan papua sudah habis
- dan yang punya orang jakarta
- katanya jenderal punya hutan konglomerat punya hutan
- orang papua cuma numpang
- dia minta pemerintah pusat percepat urusan hukum tanah masyarakat adat
- kalau lambat rakyat gak bisa apa-apa waktu tanahnya diambil buat tambang
Saya simak dari awal sampai akhir, tidak sepatah kata pun meminta maaf kepada anak-anak dan orang tua korban. Seolah itu hanya salah staf SPPG. Padahal ini bukan satu dua kasus, tp kerusakan yg sistemik krn desain yg buruk.
Kalau Kepala BGN menyebutnya sebagai kelalaian yang disengaja, perkara ini semestinya tidak berhenti pada teguran atau sanksi kepada pelaksana teknis di dapur. Kelalaian yang disengaja adalah dugaan pelanggaran serius yang harus diproses secara hukum, dengan mengusut seluruh rantai tanggung jawab: siapa yang mengelola dapur, siapa pemilik atau penyandang modalnya, siapa yang mengawasi, hingga pejabat yang memberi izin dan bertanggung jawab atas standar keamanan pangan.
Jangan sampai pelaksana lapangan dijadikan kambing hitam, sementara pemilik modal dan pengambil keputusan berlindung di balik struktur birokrasi. Jika benar aturan dan juknis sudah jelas tetapi sengaja diabaikan, maka hukum harus bekerja sampai ke atas, bukan hanya ke orang yang paling mudah ditunjuk.
Kalau nggak, berarti Kepala BGN omong kosong saja.
Logika dan moralmu ditaro di mana sih?
Sebelum ke Malaysia dan Filipina, jutaan orang di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan udah sering kena dampak pertama dan paling parah.
Orang2 kena ISPA, sekolah terganggu, penerbangan terganggu, perekonomian daerah lumpuh.
Lagian, hutan Indonesia paru2 dunia itu mitos. Kalau hutan rusak ya yg kena dampak Indonesia juga lah.
Aneh banget pikiranmu.
Nggak cukup ditangguhkan sementara. Periksa lengkap. Kalau ada kelalaian mesti diproses hukum, termasuk pemilikndapur harus diuangkap. Bukan karena MBG program negara mesti kebal hukum. Justru mestinya, karena pakai dana publik harus lebih bertanggungjawab.
Sudah mulai lihat ya kesaktian Hercules? Mulai paham?
Bukan cuma ga pake diperiksa, โTidak ada indikasiโฆโ
What you see is not what you think you see until we tell you what to see.
@feriamsari Efisiensi anggaran demi makan gratis, kemudian terjadi keracunan dengan jumlah korban yang luar biasa. Pemdanya tidak menyatakan KLB, karena efisiensi anggaran. Double ini, jahatnya negara
https://t.co/gLp0Se0z1g
@bps_statistics Yaa metode berbeda, karena tujuan juga berbeda. Yang satu untuk kepentingan data riil, yang satu untuk kepentingan menyesuaikan dengan keinginan pemerintahan, termasuk desil2an ๐.