kepada masyarakat serta memberikan supervisi petunjuk teknis dari masing-masing Direktorat Teknis. Dalam sambutannya Dirjen PTPP, Embun Sari menekankan untuk taat asas dalam proses pengadaan tanah dan proses digitalisasi setiap kegiatan yang ada pada Ditjen PTPP sehingga (4/5)
Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (3/5)
Sekretaris Direktorat Jenderal PTPP, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, pejabat Administrator dan pengawas, serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan (2/5)
Jakarta - Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Februari 2024 bertempat di Hotel Dafam, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), (1/5)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 160 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya Desa Lembar dan Desa Lembar Selatan pada Kamis (25/01/2024).
Tanah dan Pengembangan Pertanahan dan di akhir acara Dirjen PTPP meresmikan ruangan baru Co-Working Space yang cozy banget lo... silakan mampir ya sobat...๐ (5/5)
Kementerian ATR/BPN. Embun Sari juga menyampaikan arahan Tahun 2024 untuk penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Tanah dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Peningkatan PNBP dalam Pemanfaatan Peta ZNT dan Satu Referensi Nilai Tanah, serta Kelembagaan dan Renstra Konsolidasi (4/5)
konsolidasi tanah. Dengan ini Keluarga Besar Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2024" Semoga harapan di tahun ini akan menjadi keberhasilan untuk para punggawa pengadaan tanah, masyarakat, bangsa dan negara. (2/2)
Hi Sobat Ditjen PTPP,
Tahun 2023 telah kita lalui dengan banyak tantangan dan prestasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, menambah cakupan dan kualitas pembuatan peta zona nilai tanah, serta menambah partisipasi masyakarat dalam menata kawasan dengan (1/2)
Ekonomi Pertanahan pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN. Semoga gelar dan ilmunya berkah, menjadi pribadi yang terus mengabdi, berkontribusi, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Aamiin... (2/2)
#DitjenPTPP
SELAMAT DAN SUKSES ATAS PROMOSI DOKTOR BAPAK R. AGUS MARHENDRA
Segenap keluarga besar Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengucapkan Selamat dan Sukses atas diraihnya gelar Doktor untuk Bapak R. Agus Marhendra, Direktur Penilaian Tanah dan (1/2)
- Non ASN Kementerian ATR/BPN (YouTube: PPSDM Kementerian ATR/BPN)
๐ Pendaftaran dan informasi lengkap melalui LMS PPSDM: https://t.co/Ou0sBkbCLD
๐ Enrolment Key : seminar
Yuk ikuti Seminar Akademis menarik ini!
Catat dan Jangan sampai terlewat atau terlupakan yaa, Sob โ(4/4)
Hai #SobATRBPN Stay tuned! ๐ข
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, PPSDM Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan "Seminar Akademis" dengan tema "Reformulasi Kompensasi Tanah Abrasi dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang (1/4)
๐ต Narasumber Ir. Embun Sari, https://t.co/uyqBai3wx0. (Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN) ๐ Kriteria Peserta:
- Seluruh ASN Kementerian ATR/BPN (link zoom tersedia di LMS PPSDM (3/4)
Ketika dilakukan pelepasan, kami meminta masyarakat kami agar tidak telantar. Semisal ketika dia sudah mendapat ganti rugi, namun tidak tahu bagaimana peruntukannya,โ tuturnya.
Berita selengkapnya kunjungi https://t.co/8rfnZfLydo (7/7)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) terus memperkuat sistem praktik pengadaan tanah yang berkeadilan. Tak hanya melihat aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan (1/7)
menimpa kelompok rentan,โ ujarnya.
Turut menjadi narasumber dalam diskusi, Pj. Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Ia menjelaskan, dalam proses pengadaan tanah, pihaknya akan memberikan beberapa pertimbangan. โIni adalah tuntutan dari pihak kami sendiri. (6/7)