Ekonomi Pulih

Wabah menghantam ekonomi semua negara. Pemulihan perlu kerjasama.

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Dunia menyambut positif Omnibus Law Cipta Kerja.

#WujudkanVisiIndonesiaMaju

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Kehadiran vaksin covid-19 menumbuhkan kepercayaan pasar dan mempercepat pergerakan ekonomi.

#WujudkanPembangunanMerata

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Survei Microsoft menemukan, ada percepatan inovasi dan transformasi digital di perusahaan2 kita.

UU Cipta Kerja mendorong percepatan itu.

#BersamaPulihkanEkonomi

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Gambaran kemudahan perijinan yg hadir akibat UU Cipta Kerja: Di bidang kelautan, 16 macam perijinan dipangkas menjadi 3 jenis. Waktu proses perijinan dari 14 hari menjadi hanya 30 menit.

#InvestasiSumberKemajuan

[Ekonomi Pulih @EPulih]

UU Cipta Kerja banyak perkuat instrumen lingkungan hidup.

#InvestorPeduliLingkungan

[Ekonomi Pulih @EPulih]

BKPM melaporkan investasi pada kuartal ketiga 2020 sudah tumbuh 1 persen. Mengakhiri trend kontraksi yg terjadi selama dua kuartal sebelumnya.

#JaminanMasaDepanBangsa
#BarisanProKerja

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Dengan UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro bisa ajukan kredit tanpa agunan.

#InvestasiKembangkanUMKM

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan, UU Cipta Kerja membangun kesadaran baru: dari pencari kerja menjadi pencipta kerja.

#OptimisHadapiKrisis

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Sekarang UMKM bikin perusahaan tidak perlu notaris. Tidak perlu biaya.

#PengusahaSuksesBuruhMakmur

[Ekonomi Pulih @EPulih]

#InvestasiMasukEkonomiBangkit

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Per Maret 2020, dari 2 ribu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hanya ada 55 yang disahkan menjadi Perda.

Dari 514 Kabupaten/Kota baru 62 yang memiliki Perda Tata Ruang.

#BongkarMafiaRegulasi

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Per Maret 2020, dari 2000 Rencana Detail Tata Ruang, hanya 55 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan UU Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang menjadi terintegrasi, ringkas, dan memiliki hirarki yang jelas. Ada jaminan ketepatan waktu.

#SeninWaktunyaKerja

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Omnibus Law menjadi alasan Amerika Serikat mendorong investasi ke Indonesia.

#IndonesiaBantuBuruh

[Ekonomi Pulih @EPulih]

UU Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi membangun program inkubasi untuk mencetak pengusaha2 baru.

#JokowiBersamaBuruhDanPemuda

[Ekonomi Pulih @EPulih]

UU Cipta Kerja memberi landasan operator telekomunikasi untuk bisa sharing infrastruktur sehingga bisa menekan biaya dan masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah.

#WaktunyaMilenialBerbisnis

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Setuju dengan Aturan Pesangon dalam UU Cipta Kerja.

#BersamaPulihkanEkonomiBangsa

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Menkeu: UU Cipta Kerja Pertegas Ketentuan Amdal

#CiptaKerjaLindungiAlam https://t.co/Rms9gLAmLT

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Dengan mewajibkan pengusaha untuk membayar kompensasi, UU Cipta Kerja membuat pengusaha tidak bisa lagi semena-mena memberhentikan karyawan kontrak.

#OBLJaminHakBuruh

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Menteri Koperasi dan Menteri BUMN sudah sepakat, pengadaan barang di BUMN dengan nilai di bawah 14 miliar, diperuntukkan bagi UMKM.

Saat ini sudah 9 BUMN meneken kesepakatan, dengan nilai belanja Rp 35 Triliun. Selanjutnya akan berlaku bagi seluruh BUMN.

#BarisanProKerja

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Untuk pemberdayaan UMKM, Presiden mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggaran belanja barang dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

#BarisanProKerja

[Ekonomi Pulih @EPulih]

Pengadaan di BUMN dengan nilai kurang dari Rp 14 miliar, akan diserahkan kepada UMKM.

Sudah ada 9 BUMN yang berkomitmen, dengan nilai belanja Rp 35 Triliun.

#BarisanProKerja