Ah gilaaakk.
Posko Hang tuah 😓
Kalo sebelum2nya ga pernah kesentuh apalagi ketangkap
Masak Kali ini lolos lagi?
Wajar klo publik curiga ada keterlibatan Jaksa Agung..
Udh dilaporkan brp kali tp tidak pernah diserahkan u/ diperiksa..
Ngeri nih klo smp Jaksa Agung jg keseret2..
Genderang perang sudah ditabuh!!
Kita gelar tikar, nikmati tontonan Kelas berat ini 😌
🚨 BREAKING: Brankas Baru Ditemukan di Sentul, Isinya Ratusan Kilo Emas!
Polisi geledah rumah di Cluster Mediterania, Sentul (diduga milik Jampidsus). Hasil pengembangan kasus PLN, Asabri, dan Krakatau Steel ini berujung penyitaan ratusan kilo emas dan berkoper-koper valas hasil pencucian uang korupsi.
BARU SEUMUR HIDUP LIAT EMAS BATANGAN BERKOPER-KOPER GITU…
Di sidang MK soal kuota internet hangus, ahli dari pemerintah bilang hubungan konsumen dan operator itu "substansial seimbang."
Hakim MK langsung tanya:
"Substansial. Kenapa ada permohonan hari ini kalau begitu?"
Jawaban ahli pemerintah:
"Kalau ada kuota berlebih, sesungguhnya dia memilih yang tidak sesuai dengan kebutuhannya."
Jadi menurut ahli yang dibayar negara:
Kuota lo hangus?
Salah lo sendiri, kurang pinter milih paket.
Pertanyaannya: kalau konsumen yang salah , kenapa sistemnya yang nentuin kapan kuota lo mati, bukan lo?
Ini dia si jali-jali..
Atau biasa disebut Hanjeli, Superfood Purba Asli Indonesia yang Kini Jadi Tren Global.
Tanaman serealia tropis (Coix lacryma-jobi L.) yang bijinya kaya akan karbohidrat, protein, kalsium, dan antioksidan.
Tau lagunya tapi ngga tau bentuknya, ya kebangetan
UGM Menyala Gaess..🔥
Mahasiswa2 UGM memberi pelajaran penting pada Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid dan Sudaryono.
Ketiga pejabat kabinet Prabowo ini sedang Kopdar di Auditorium Joglo, awalnya suasana kondusif, sesaat setelah Budiman mengeluarkan video Tiyo Ardiyanto yg mobilnya diduga dipasang pelacak.. tiba2 mahasiswa tidak terima, meneriakan yel2 Pengkhianat, Revolusi2.. suasana makin ricuh dan tak terkendali.
Budiman langsung kena batunya kali ini…😂😂😂
Stop.....✋️✋️✋️⚠️⚠️⚠️
Buka mata kalian wak
TOP 5 Daftar Pemilik Perusahaan Penghancur Hutan di Papua
1. Keluarga MARTIAS FANGIONO
🌴 Menguasai hampir jutaan hektar lahan di Papua
2. Anthony Salim
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
3. Seung Eun-ho
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
4. Jimmy Widjaja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
5. Rosna Tjuatja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
Yang paling sakitnya beberapa perusahaan penghancuran hutan tersebut terdaftar di luar negeri, yang artinya hutan kita di hancurkan pajaknya untuk bangun negara luar.
KELUARGA SERAKAH PENGHANCUR HUTAN PAPUA
Banyak mata menyorot Haji Isam, tapi sedikit yang menyoroti salah satu pelaku utama kerusakan hutan Papua, dialah MARTIAS FANGIONO SEKELUARGA.
Beberapa Kasus pernah menimpa si serakah ini, tapi selalu lolos. Ah, kalian pasti sudah tahu alasannya... orang berduit memang punya cara.
1. Kasus Korupsi Izin Sawit & Kayu di Kaltim (2004–2007)
Total kerugian negara :Rp 1,2Triliun
2. Dugaan Penggelapan Pajak & Lahan Hutan Ilegal (2024–2025)
Total kerugian negara : Rp 1,4 triliun
3. Proyek di Papua (Sawit & Food Estate) dan Deforestasi Besar-besaran via Shadow Companies
Total kerugian negara: TAK TERHITUNG SANGKING BANYAKNYA
Dan masih banyak kasus lainnya, aku tak berani sebut, Awak akut di buru🥲
Dokter konfirmasi: Andrie Yunus cuma bisa lihat cahaya, tak bisa baca huruf lagi. Cacat permanen.
Sementara korban kehilangan masa depannya, pelaku di sidang malah sibuk drama dan "overacting". Di mana nurani penegak hukum kalau kejahatan sebiadab ini masih coba diperhalus narasinya? Keji!
https://t.co/yiyjrhEJnN
Pak Waduh... 🤦🏻
Ternyata KAI Cuma Operator, Bukan Pemilik Sinyal‼️🤦🏻
Siapa yang baru tahu kalau sistem persinyalan kereta itu bukan dipegang PT KAI? 🤔
Banyak yang ngira KAI pegang kendali penuh, padahal secara aturan (UU 23/2007), DJKA Kemenhub-lah sang pemilik prasarana. KAI tugasnya fokus di operasional dan disiplin masinis.
Bahkan ada fakta menarik:
📍 DJKA Kemenhub: Pegang ~40% porsi (Sinyal & Regulasi).
📍 PEMDA: Urusan perlintasan sebidang.
📍 KAI: Urusan operasional kereta.
Menteri Perhubungan pun kabarnya lagi mewacanakan pengalihan kelola prasarana ke KAI biar lebih efisien. Gimana menurut kalian, lebih baik dikelola satu pintu atau tetap bagi-bagi tugas seperti sekarang?
....
Amien Rais, eMBeGe, GA VIP, Batam Cirebon
Jangan sepelekan penyataan Prof. Amien Rais..
Prof Amien sudah mulai menyatakan sikap.
“Komdigi tidak berhak menghapus videonya”
Itu artinya, Prof Amien menyatakan apa yang saya katakan adalah benar dan valid.
Siapa sumbernya?
Prof. Amien tidak akan menyebutnya, tapi sumber yang “paling terlindungi” adalah media sosial dan media massa.
Tapi ingat!!!
Penyataan itu tidak main-main, dia sudah mulai keluar dan menyatakan prinsipnya hingga kemanapun videonya di bawa.
Amien Rais, bukan orang yang asal ngomong.
Reformasi, bermula ketika pak Amien berpidato di Muktamar Muhammadiyah Aceh 1993: “Indonesia harus menegakkan tauhid sosial, tobat nasional dan reformasi total disegala bidang”
Ketika Ahok begitu sulitnya di penjara karena menista Al-Quran, Prof Amien memulai risalah di Republika dengan judul “Ahok Menista Langit” dan menyebut disebutnya “Si Pekok Sombong Nyundul Langit”.. (Umat Islam bersatu dan bergerak)
Bagaimana dengan Teddy ini? Ini soal moral, soal penyimpangan, ini soal kekuasaan dan penyimpangan yang paling memalukan. Prof Amien mengambil jalan itu ditengah org lain takut membicarakannya.
Kronologi kecelakaan beruntun di Bekasi Timur (27 April 2026):
Awalnya, sekitar pukul 20.55 WIB, terjadi insiden KRL (CLI-125) menabrak taksi hijau Green SM yang berhenti di jalur KRL di sekitar Stasiun Bekasi Timur. Dampaknya, jalur belum sepenuhnya aman dan KRL di jalur tersebut sempat berhenti cukup lama.
Di saat bersamaan, KRL tujuan Cikarang berada di jalur yang sama dalam kondisi belum clear. Nahas, dari arah belakang, KA Argo Bromo Anggrek (tujuan Surabaya) kemudian menabrak KRL tersebut.
Selain itu, ada dugaan awal KA Argo Bromo Anggrek melanggar sinyal, namun penyebab pasti masih menunggu investigasi resmi.
Narasi: Txt Transportasi Umum
Sekelas gubernur dan matan panglima sudah berstatman seperti ini semoga mereka yang di makoli syududu paham. Jangan sampai tragedi konflik pecah kembali jilid-3.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.
Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.
Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.
Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻
Guys, ada pertemuan yang menurut gue perlu dibaca dengan sangat teliti bukan karena dramatis, tapi karena konteksnya dengan semua yang terjadi belakangan ini menjadi sangat berat.
Prabowo memanggil Kapolri Listyo Sigit ke kediaman pribadinya di Hambalang. Empat mata. Satu jam. Tidak ada menteri lain. Tidak ada pejabat sipil lain.
Yang resmi disampaikan:
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu membahas keamanan nasional, situasi nasional di berbagai sektor strategis, transformasi digital Polri, profesionalisme rekrutmen, dan sinergi Polri dengan program nasional termasuk MBG, pertanian, pangan, dan penanganan bencana.
Secara formal itu agenda yang wajar antara presiden dan kapolri.
Tapi ini yang perlu diperhatikan konteksnya:
Pertemuan ini terjadi di minggu yang sama dengan serangkaian peristiwa yang sangat spesifik:
Saiful Mujani — guru besar ilmu politik dilaporkan ke polisi karena kritik terhadap pemerintah.
Ubaedillah Badrun — akademisi dilaporkan ke polisi.
Feri Amsari — pakar hukum tata negara dilaporkan karena bicara soal data beras.
Aktivis Andre Yunus — yang bekerja bersama para pengkritik pemerintah disiram air keras hingga buta.
Mahfud MD sudah memperingatkan bahwa pernyataan presiden soal "menertibkan pengamat" bisa ditafsirkan oleh aparat sebagai instruksi.
Dan di minggu yang sama itu pula Prabowo memanggil Kapolri empat mata selama satu jam ke kediaman pribadinya.
Pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Pertemuan presiden dan kapolri di kediaman pribadi bukan di Istana, bukan di kantor resmi dengan agenda yang digambarkan sangat luas dan tidak spesifik: "keamanan nasional dan kondisi situasi nasional di berbagai sektor strategis.
Definisi itu bisa mencakup hampir apa saja.
Dan yang disampaikan kepada publik hanya satu paragraf pendek dari Seskab tanpa detail, tanpa konferensi pers, tanpa penjelasan lebih lanjut.
Soal pola yang makin mengkhawatirkan dan ini inti dari persoalannya:
Dalam beberapa bulan terakhir ada pola yang menurut gue sangat jelas terbentuk.
Setiap kali ada masalah besar yang butuh solusi yang dikerahkan bukan ahlinya.
Yang dikerahkan adalah aparat.
Rekrutmen 30.000 manajer Kopdes Merah Putih yang merekrut adalah TNI.
Bukan Kementerian Koperasi.
Bukan lembaga SDM.
tapi TNI.
Pengawasan MBG di lapangan banyak yang melibatkan aparat keamanan.
Bukan ahli gizi.
Bukan inspektur pangan.
Kritik dari akademisi dan pengamat yang merespons bukan dengan data dan debat terbuka.
Yang merespons adalah laporan polisi.
Dan sekarang sinergi Polri dengan program MBG, pertanian, dan pangan disebutkan sebagai bagian dari agenda pertemuan presiden dengan kapolri.
Mengapa ini masalah yang serius:
Polri dan TNI adalah institusi yang dibangun untuk tugas yang sangat spesifik: menjaga keamanan, menegakkan hukum, mempertahankan kedaulatan.
Mereka bukan ahli gizi.
Bukan ahli manajemen koperasi.
Bukan ahli pangan. B
ukan ahli kebijakan pertanian.
Ketika institusi keamanan digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh para ahli di bidangnya ada dua konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
Pertama — kualitas pekerjaan itu akan tidak optimal.
Karena kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan latar belakang yang dimiliki.
Kedua — dan ini yang lebih mengkhawatirkan — ketika aparat keamanan terlibat dalam program-program sipil, batas antara fungsi keamanan dan fungsi pelayanan publik menjadi kabur.
Dan ketika batas itu kabur ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar.
Dan Feri Amsari sudah menyebut ini dengan sangat tepat:
Revisi UU TNI dilakukan untuk melegitimasi jabatan yang sudah terlanjur diisi bukan sebaliknya. Seskab dijabat perwira aktif TNI dan UU TNI direvisi setelah itu untuk menyesuaikan.
Sekarang TNI merekrut manajer koperasi.
Polri terlibat dalam program pangan.
Dan akademisi yang mengkritik dilaporkan ke polisi.
Ini bukan paranoia.
Ini adalah pola yang terdokumentasi yang bisa dilihat dari data dan kejadian yang sudah terjadi.
Soal standar kompetensi yang makin sering diabaikan:
65% menteri tidak matching antara pendidikan dan jabatan yang dipegang. 63 anggota DPR berijazah SMA mengurus pembentukan undang-undang. Kepala BGN ahli serangga mengurus gizi anak-anak.
Dan sekarang institusi keamanan dikerahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan kompetensi sipil yang sangat spesifik.
Bukan karena tidak ada ahlinya.
Indonesia tidak kekurangan ahli gizi,
ahli manajemen,
ahli pertanian,
ahli kebijakan publik.
Tapi ahli-ahlinya justru sedang dilaporkan ke polisi karena berani menyampaikan data yang berbeda dari narasi pemerintah.
Pertemuan Prabowo dan Kapolri di Hambalang mungkin memang hanya membahas hal-hal yang disampaikan secara resmi.
Mungkin tidak ada yang lebih dari itu.
Tapi dalam konteks minggu ini di mana akademisi dilaporkan ke polisi, aktivis diserang, dan aparat semakin terlibat dalam program-program yang seharusnya dipimpin oleh keahlian sipil pertemuan empat mata selama satu jam di kediaman pribadi dengan narasi separagraf yang sangat umum adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Negara yang sehat menggunakan ahlinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian.
Menggunakan institusi keamanan untuk menjaga keamanan.
Dan menggunakan kritik dari akademisi sebagai bahan evaluasi bukan sebagai ancaman yang perlu direspons dengan laporan polisi.
Ketika pola itu terbalik tu adalah sinyal yang perlu diperhatikan.
GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?
Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.
Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.
Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.
Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.
Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:
Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.
Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.
Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.
Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.
Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.
Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.
Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:
Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.
Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.
Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:
Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.
Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.
Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.
Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.
Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.
Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."
Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.
Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.
Tapi di dalam:
Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.
Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.
Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.
Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.
Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita