Edbar

kita sesama Muslim adalah saudara

[Edbar @EdiBarus]

@KapudS640 Itu akal akalan mereka suami istri. Supaya penyewa gak enakan, lantas ngasih tips tambahan.

[Edbar @EdiBarus]

@ansal1979 @aniesbaswedan @Afreeda_faith @prabowo Ketololan adalah suatu kegratisan. Namun tak ada keharusan untuk ambil semuanya

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Edbar @EdiBarus]

@ikhsanhdy @Hidupsebagai62 Template amat jawaban lu

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Edbar @EdiBarus]

Mitos atau fakta? Apa benar ASN kalau mau kaya tidak bisa dari berkarya?
Karena katanya Pintar Goblok Pendapatan Sama, sehebat apapun berinovasi, tetap THP sudah ditetapkan.

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

In this economy, spill side hustle kalian yang gajinya USD

Walaupun dapetnya receh gapapa, karena $1 aja udah bisa buat makan nasi goreng + es teh 😭

Warga bantu warga, me first:

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

Jeleknya reformasi 1998 itu begitu..

Dia membuang yang baik dari orde baru: Repelita, industrial policy, pertumbuhan ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur masif, kepedulian dan subsidi negara ke pendidikan...

Tapi malah ga menghapus masalah sesungguhnya rezim orde baru:

- Elit yang super korup dan KKN
- Cukong-cukong yang rakus dan terbiasa melanggara hukum
- Aparatus bersenjata yang politis, korup dan tidak profesional
- Institusi hukum kuno (mayoritas warisan kolonial) yang penuh ketidakpastian, tidak memihak rakyat dan sulit ditegakkan
- Rakyat yang kurang terdidik

Walhasil, ketika demokrasi liberal dengan sistem one man-one vote, kita terapkan. Bukannya makin bagus institusi politik, malah makin hancur.

Suara2 rakyat yang kurang terdidik kini bisa diatur oleh uang dan algoritma.
Elit-elit korup makin leluasa merampas ekonoomi karena tahu rakyat ga akan menghukum mereka di pemilu.

Aparatus bersenjata makin sering masuk ke dunia sipil karena diperlukan elit2 itu untuk menjaga aset mereka.

Hukum yang tidak imparsial hasil warisan kolonial Belanda, membuat elite-elite dan aparatus itu tidak bisa dihukum kapok dan jera.

Maka makin hancurlah Indonesia.

Apa yang kita lihat sekarang ini.. adalah hasil dari kesalahan punggawa reformasi 1998 yang gagal mengatasi masalah utama orde baru..

Apa bila kita rangkum, masalahnya satu:

Kegagalan membangun institusi politik yang baru dan bersih serta lepas dari warisan orde baru (dan orde lama).

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[ntang @prkdlx]

Kenapa fast learner cepat lupa?

Ternyata ini penjelasan ilmiah sederhananya

Fast learner punya kemampuan untuk menyerap informasi baru dgn cepat, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi.

Tp, ada sisi lain yang perlu diperhatikan: kecenderungan untuk mudah lupa.

Knp?

Pertama, otak kita memproses informasi dalam tiga tahap: encoding, storage, dan retrieval.

Fast learner sering kali fokus pada tahap encoding, yaitu menyerap informasi baru.

Tapi, ketika informasi tsb ga diproses lebih lanjut ke tahap storage (penyimpanan), akan sulit untuk mengaksesnya kembali (retrieval).

Selain itu jg bisa disebabkan overload informasi. Fast learner sering terpapar banyak informasi dalam waktu singkat.

Ketika otak terlalu banyak menerima informasi, detail2 kecil cenderung terabaikan dan ga tersimpan dgn baik dalam memori jangka panjang.

Terus gmn caranya agar fast learner ga cepet lupa?

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Edbar @EdiBarus]

@ariz_twt @feriamsari Enak banget lho jadi buzzer

[Edbar @EdiBarus]

@tempodotco MBG kapan melantai di bursa efek?

[Hilik Ku Aink We Lah 😬 @KangSemproel]

Akhirnya negeri ini sampai di satu titik, dimana :
1. Utang jatuh tempo tertinggi dalam sejarah ✅️
2. Nilai tukar dolar tertinggi sepanjang sejarah ✅️
3. Persentase Kenaikan BBM non subsidi tertinggi dalam sejarah RI ✅️
4. Jumlah pejabat menteri & wamen terbesar sepanjang era reformasi ✅️

Udah bener dapet presiden yg bisa mangkas nilai tukar dolar dari 16 ribuan ke 7 ribuan.... klean malah menjatohkan dia. Emang bukan klean sebagai rakyat sih.
Tapi klean memilih wakil rakyat yg bisa digiring utk menjatuhkan Habibi saat itu.

Nasib Bangsaku gini amat sih
😳

[Edbar @EdiBarus]

@yogvxp Pemenang menuliskan sejarah, dan kartini adalah sejarah yang ditulis pemenang

[Edbar @EdiBarus]

@ariepong @feriamsari @_BangFu Yang menunjukkan sifat kebangsaan yang mana? Pengadaan semir sepatu untuk petugas MBG?

[Edbar @EdiBarus]

@EMHARIYANTO @feriamsari Apakah ASN bekerja untuk rakyat atau untuk penguasa?

[Edbar @EdiBarus]

@LambeSahamjja Besar pasak daripada tiang, ya hancur

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Mau jalan-jalan ke Thailand atau Vietnam, tapi jadwal pulang masih fleksibel alias belum tau kapan?

Masalahnya, Imigrasi pasti nanyain "Mana tiket pulang kamu?" Kalo lo ga punya, lo langsung dideportasi hari itu juga.

Terus harus gimana? Beli tiket pulang beneran terus di-hangusin? Sayang duit.

Anak-anak digital nomad punya solusinya: Sewa tiket "Bodong" yang legal.