Santri Nahdliyin

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam I Islam Progresif I Ekologi I Agraria ▪Kontak: [email protected]

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

Ditengah gelombang protes pada semua program rezim & tekanan ekonomi yg dirasakan. Teringat betapa pentingnya pengorganisiran kpd rakyat u/menyentuh kesadaran politik kaum miskin.

Setidaknya mengetuk kesadaran bahwa kondisi lebih baik dan adil bisa diwujudkn bersama.

[Arif Novianto @arifnovianto_id]

TAHUKAH kamu bahwa 9 dari 10 warga percaya bahwa program MBG cenderung menguntungkan elite, pejabat, dan pemilik dapur, serta rawan dikorupsi?

Kami dng Policy Research Center baru saja merilis hasil riset berjudul "Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?"

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

Selamat Idulfitri bagi kaum tertindas Di seluruh Dunia. Dan tiada maaf bagi para penindas serta penjahat perang !

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

@BuruhYogyakarta @jsscaprmrth @FederasiSEMESTA Ikut organisir warga di sekitar yang memperjuangkan hak penghidupan layak juga boleh lho.. ada banyak ruang gerak yang bisa dilakukan.

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

.. hal ini seharusnya memperhitungkan kenyataan bahwa penderitaan itu sendiri dapat berubah menjadi keuntungan di tangan para elit politik.

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

Tulisan dari 3 kader FNKSDA dalam Reportase mendalam di dua Kampung Pesisir Jakarta yang mulai hilang ditelan ombak. Akibat penurunan tanah jakarta dan naiknya muka air laut.

https://t.co/TJ1onpbFbu

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

“Pemerintah hanya turun tangan & mnawarkan bantuan sesekali, hanya ktka kami dilanda banjir atau bencana.”

Balada tentang kaum marginal seakan tak lengkap jika hanya dibayangi penderitaan dan musibah,

[Logos ID @logos_id]

‼️ALERTA‼️ALERTA‼️

Subuh ini, sekitar pukul 04.00-04.30 AM, admin IG @/verdatius (inisial TSF) ditangkap di rumahnya oleh polisi, diduga karena ajakan aksi Hari HAM tanggal 10 Desember nanti.

Informasi selanjutnya menyusul.

[BandungBergerak @BdgBergerakID]

Rabu pagi, 3 Desember 2025, situasi di Sukahaji, Kota Bandung, kembali memanas. Sekelompok orang yang diduga ormas mencoba menerobos dan membubarkan paksa warga yang masih bertahan. Gesekan pun tak terhindarkan, mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka.

#Sukahaji

[salam4jari @salam4jari]

‼️Kabar duka dari Pati‼️

Kriminalisasi aktivis kembali terjadi. Gunretno, seorang tokoh masyarakat adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kamis, jam 9 pagi akan diperiksa di Polda Jateng terkait tuduhan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

[JATAM Nasional @jatamnas]

ACEH

Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​

Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​

Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

..& mlihat kjadian ini sebagai tindkn tdk sesuai prosedur krna kduanya tdk mndapatkan panggilan klarifikasi, pmriksaan saksi / pnggilan lain sebelumnya.

Saat ini Tim Hukum brsama Aliansi Msyarakat Sipil tngah mngupayakn pnangguhan penahanan.

#AwasSemuaBisaKena

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

[ KAWAN KAMI, DERA DAN MUNIF DITANGKAP SEWENANG-WENANG OLEH POLRESTABES SEMARANG]

Kamis, 27 November 2025. Pada pagi dini hari tim hukum Suara Aksi mendapat informasi jika Dera dan Munif ditangkap oleh Polrestabes Semarang.

[Santri Nahdliyin @FNKSDA]

Informasi yang didapat, keduanya telah ditetapkan tersangka dengan dikenai Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait Ujaran Kebencian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.
Tim Suara Aksi masih melakukan proses pendampingan..

[WALHI @walhinasional]

🚨5 petani Pino Raya, Bengkulu Selatan diduga ditembak oleh pihak keamanan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (ABS). Salah satu warga mendapat tembakan di dada. Sebelum kejadian ini, para petani berulang kali mendapat teror melalui pengrusakan pondok dan tanaman warga.

Atas kejadian itu kami mendesak:

Pertama, Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mengusut tuntas kejadian penembakan termasuk kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh Pihak Keamanan PT. ABS yang digunakan untuk menembak 5 (lima) orang Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan;

Kedua, Kepolisian Daerah Bengkulu memastikan perlindungan keamanan bagi korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;

Ketiga, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI melakukan pengawasan pengusutan kasus sampai tuntas untuk pemulihan korban secara khusus dan petani Pino Raya;

Keempat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan LPSK RI melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;

Kelima, Kementerian ATR/BPN RI untuk segera memastikan penyelesaian konflik Agraria yang berpihak pada keadilan bagi Petani Pino Raya dan mencabut Izin Perkebunan PT. ABS

[Dr. Laily Fitry @MahameruLee]

Artikel yg saya janjikan soal relasi kuasa dalam konteks pesantren dan sekitarnya. Mungkin akan cukup membantu memahami bentuk2 kekerasan yg dalam beberapa waktu terakhir muncul dari konteks pesantren. Terima kasih @indoprogress sudah menerbitkannya. https://t.co/Ggq1twUFB3