Fraksi Partai Demokrat DPR-RI

Akun Resmi Fraksi Partai Demokrat - DPR RI

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

HINCA IP. PANDJAITAN XIII
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Kasus Penyadapan Ini Kejahatan Politik yang Bermuara pada Makar”

"sikap dari kami tadi dari Fraksi Partai Demokrat sudah disampaikan secara utuh dan tegas oleh yang terhormat Saudara Beni Kaharman. Yang kami yakini itu adalah kejahatan politik dan bermuara pada makar. Sedangkan IT-nya hanyalah sarananya saja, gerbangnya saja."

HINCA IP. PANDJAITAN XIII @hincapandjaitan
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

BENNY K. HARMAN
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Dugaan Penyadapan Presiden Bermotif Politik untuk Suksesi Inkonstitusional”

"Tapi kami melihat ada motif politik dan ada tujuan politik. Apa motif politiknya? Motif politiknya adalah untuk merampas kekuasaan yang sah, untuk melakukan suksesi inkonstitusional."

BENNY K. HARMAN @BennyHarmanID
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

ACHMAD
ANGGOTA KOMISI VI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Ada 30 Titik Penimbunan BBM di Riau yang Belum Tersentuh Pertamina”

"Pertamina kami tahu, Pak. Petugas Bapak tahu siapa yang menimbunnya, tahu, tapi mereka enggak berdaya. Itu yang terjadi. Pak, di Riau, Pak, 30 titik sampai hari ini penimbunan, hari ini tidak tersentuh oleh Pertamina."

ACHMAD @pak_achmad55
ANGGOTA KOMISI VI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

DEDE YUSUF M. EFFENDI
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Penyelenggara Pemilu Tak Mampu Awasi Kampanye di Media Sosial”

"Nah, siapa yang melakukan fungsi pengawasan? Saya khawatir penyelenggara tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk mengontrol apa yang terjadi dalam media sosial tersebut."

DEDE YUSUF M. EFFENDI
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Yan A. Harahap (𝐘 𝐀 𝐇) @YanHarahap]

Fraksi Partai Demokrat (@FPD_DPR) @DPR_RI siap ambil bagian dalam proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sesuai UU MD3, pengajuan HMP membutuhkan sedikitnya 25 anggota DPR RI. Sebanyak 10 anggota FPD telah membubuhkan tanda tangan (meskipun seluruh anggota FPD sebenarnya telah siap untuk ttd). Jika masing2 dari 8 fraksi menyumbang 10 tanda tangan, terkumpul 80 pengusul, jauh melampaui syarat minimal.

Dokumen dukungan FPD telah diserahkan Sekretaris Fraksi, Bang @MarwanCikAsanID, kepada Bang @BennyHarmanID , anggota Komisi III DPR RI, untuk diteruskan kepada Pimpinan DPR RI siang ini. Apa pun yg terbaik buat bangsa ini, FPD S14P!

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

BENNY K. HARMAN
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Wakil Presiden Gibran Harus Dimakzulkan dari Jabatannya”

"Saudara Wakil Presiden diduga bukan lagi diduga sudah terbuka bukti telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia."

BENNY K. HARMAN @BennyHarmanID
ANGGOTA BALEG DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

HINCA IP. PANDJAITAN XIII
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“18 Anggota Fraksi Demokrat Jadi Pengusul Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran”

"Atas permintaan yang terhormat saudara Beni Kaharman saya bacakan. Pengusul hak menyatakan pendapat pertama Beni Kaharman A569 Nusa Tenggara Timur Hinca Panjaitan 13 A539 Sumatera Utara HT Ibrahim A536 Aceh Bambang Purwanto, A571 Kalimat Mantan Tengah. Anton S. Sukartono A51 Jawa Barat. Mulyadi A540 barat Sumatera Barat. Andi Muzakir A575 Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Wahyu Sanjaya A533, Sumatera Selatan. M Lokot Nasution, A537, Sumatera Utara. Nanang Samudra A568 Nusa Tenggara Barat Marwan Cikasan, A546 Lampung E. Herman Hairon, A553, Jawa Barat. Lucy Kurniasari A559, Jawa Timur. Wastam A58, Jawa Tengah. Ahmad A541, Riau. Dede Yusuf A549 Jawa Barat Raza Faisal A554 Jawa Tengah Adinugraha A550 Jawa Barat selesai."

HINCA IP. PANDJAITAN XIII @hincapandjaitan
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

WAHYU SANJAYA
ANGGOTA BALEG DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“Pidana Pelanggaran Hak Cipta: Bagaimana Jika Pengaduan Hanya Ditangani AI?”

“media dan Microsoft banyak platform ini menggunakan AI sebagai customer service, Pak. Nah, ini kalau sudah laporan, Pak, kita tuh kayak komunikasi dengan anak SD. Kita minta sambungkan dengan manusia pun tetap aja nongol lagi AI-nya. Nah, ini kan kalau kita cerita tentang hak cipta ini kan termasuk akhirnya masuk di ranah pidana. Karena apa? Karena berkali-kali kita menyampaikan dan itu ada kemungkinan terjadi lagi."

WAHYU SANJAYA @wahyusanjaya408
ANGGOTA BALEG DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

HERMAN KHAERON
ANGGOTA KOMISI VI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

“RUU Perlindungan Konsumen Harus Menjawab Pesatnya Perdagangan Digital”

"Karena bagaimanapun tentu ee kita harus melindungi konsumen dari berbagai sistem perdagangan yang dulu sebetulnya kami lebih fokus bagaimana terjadinya perubahan perilaku sistem perdagangan yang dulu tidak berada dalam perdagangan digital, sekarang justru berkembang pesat di ranah digital. Nah, dulu fokus di situ satu dan saya kira sudah terakomodir di sini."

HERMAN KHAERON @akang_hero
ANGGOTA KOMISI VI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
https://t.co/tJ8mJYTI7J

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
09 NOVEMBER 2026

DEMOKRAT DESAK SKANDAL PENYADAPAN PRABOWO DIUSUT TUNTAS, SIAPA PUN YANG TERLIBAT HARUS DIHUKUM

"Kami tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum,"

Sumber Berita : https://t.co/v5PZ5u9uFU (08/11/2026)

HERMAN KHAERON @akang_hero
WAKIL KETUA BAKN DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
09 NOVEMBER 2026

BENNY HARMAN ENDUS PERSEKONGKOLAN POLITIK DI KASUS PENYADAPAN PRABOWO, SIAPA AKTOR DI BALIKNYA?

“Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, ya, tapi ini adalah penyadapan politik. Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan. Mengapa? Karena penyadapan dilakukan oleh organ negara yang merupakan bawahan Presiden, yaitu Kapolri,”

Sumber Berita :
https://t.co/8KWV0gewxK (04/11/2026)

BENNY K. HARMAN @BennyHarmanID
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
09 NOVEMBER 2026

DEMOKRAT APRESIASI PERTUMBUHAN EKONOMI, NAMUN INGATKAN PERSOALAN KETIMPANGAN DAN DAYA BELI

“Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari pertumbuhan PDB atau besarnya investasi. Ukuran yang paling nyata adalah ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatannya meningkat, harga kebutuhan pokok terjangkau, dan kesenjangan kesejahteraan semakin berkurang,”

Sumber Berita :
https://t.co/ZKOmeJSA6E (08/11/2026)

MARWAN CIK ASAN @MarwanCikAsanID
ANGGOTA KOMISI XI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
08 NOVEMBER 2026

APRESIASI PERTUMBUHAN EKONOMI 5,47 PERSEN, MARWAN CIK ASAN: MANFAATNYA HARUS DIRASAKAN SELURUH MASYARAKAT

“Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen tentu patut kita apresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai ekonomi tumbuh secara statistik, tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,”

Sumber Berita :
https://t.co/dEGYRkIkIu (08/11/2026)

MARWAN CIK ASAN @MarwanCikAsanID
ANGGOTA KOMISI XI DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
07 NOVEMBER 2026

DEDE YUSUF: KASUS PENYADAPAN JANGAN DIKABURKAN JADI KONTESTASI POLITIK

“Tidak ada urusan dengan kontestasi politik. Mas AHY tidak pernah menuding siapa pun, tidak menyebut nama siapa pun. Ini murni soal penegakan hukum dan merawat demokrasi kita,”

Sumber Berita :
https://t.co/9rIio3OSkO (07/11/2026)

DEDE YUSUF M. EFFENDI @ddyusuf66
WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
05 NOVEMBER 2026

BENNY HARMAN DUGA ADA PERSEKONGKOLAN POLITIK DI BALIK PENYADAPAN PRABOWO

“Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, ya, tapi ini adalah penyadapan politik. Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan. Mengapa? Karena penyadapan dilakukan oleh organ negara yang merupakan bawahan Presiden, yaitu Kapolri,”

Sumber Berita :
https://t.co/1BAa476dDZ (05/11/2026)

BENNY K. HARMAN @BennyHarmanID
ANGGOTA KOMISI III DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr

[Fraksi Partai Demokrat DPR-RI @FPD_DPR]

KABAR TERKINI
05 NOVEMBER 2026

PD APRESIASI KAPOLRI UNGKAP KASUS PENYADAPAN PRESIDEN: PERLU DIUSUT TUNTAS

“Saya salut dan memberi apresiasi terhadap Kapolri dan jajarannya atas pengungkapan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini,”

Sumber Berita :
https://t.co/1BAa476dDZ (05/11/2026)

HERMAN KHAERON @akang_hero
WAKIL KETUA BAKN DPR RI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

https://t.co/tJ8mJYTI7J
fpd_dpr