“Program MBG bermasalah secara konstitusional, bermasalah secara operasional, dan tentu harus dilakukan perbaikan mendasar,” ujar Prof. Denny Indrayana, kuasa hukum para pihak terkait pada gugatan penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Ia menambahkan, seharusnya anggaran MBG dikeluarkan dari APBN saat ini juga, tanpa perlu menunggu hingga 2028.
#MBG #Watchdoc
Alasan kami menggugat MBG di MK, karena persoalan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah menurun drastis, yang berakibat di rumahkannya para guru ASN PPPK. Fenomena ini bak domino, satu persatu kepala daerah merumahkan para guru PPPK ini.
Ingat, kita sudah menyalakan tanda bahaya. Namun pemerintah abai dan sibuk menggaji pemilik SPPG biar lebih giat berjoget dengan gaji 6 juta perhari. Perang Iran dan krisis minyak hanya mempercepat malapetaka ini.
Ulasan lengkap saya tulis di opini kompas, "Reset Pendidikan."
lebaran gausah beli baju mahal-mahal.
karena yang di tanya bukan baju nya,tapi .
kerja di mana?
gaji berapa?
pencapaian nya apa?
kapan nikah?
punya anak berapa?
Jalan putus, komunikasi putus, banyak warga yg meninggal, warga kehilangan harta benda, tapi ga jadi bencana nasional karena bukan di Jawa dan ga ngaruh ke kehidupan pemerintah. Sumatera dianggap bagian Indonesia buat dieksploitasi.
Prabowo pantek semoga cepet mati.