Dh fan of OneRepublic, iKON, B.I, The Script, One Piece, S.H, J.A, J.W (will add more once I remember what I’ve forgotten) —— Fairness is better than equality.
% buta aksara di Sulawesi Utara lbh rendah dari semua provinsi di Indonesia, bahkan dari ibu kota.
Yah, tapi cuma sampai situ. Fasilitas pendukung seperti perpustakaan di tiap kota/kabupaten sangat kurang atau nggak ada. Belum lagi masalah kesempatan kuliah di Univ atas🥱
Sulawesi Utara dan Jakarta konsisten di posisi teratas provinsi dengan angka buta aksara terendah.
Rata-rata angka buta aksara di Sulawesi Utara hanya 0,42%, sedangkan di Jakarta sebesar 0,46%, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional 4,3% pada 2010-2025.
Angka buta aksara adalah persentase individu usia 10 tahun ke atas yang gak bisa membaca dan menulis. Indikator ini banyak dipakai buat menunjukkan kemajuan suatu wilayah.
@BBebas2@Jateng_Twit Udah residivis tapi masih bebas cepat setelah pembunuhan di tahun 2012. Mestinya kalau udah residivis, nggak secepat itu keluar lagi. Ini udah ketiga kalinya @KejaksaanRI
Sometimes I need to sit back and realised how amazing it is for hanbin and bobby to brainstorm and create song as magnificent as Climax and they were like 16-17 at that time
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
karena cukup ramai
Aku share detailnya boleh, krn babang ojeknya minta diviralin gapapa katanya 🙄
1. Kemarin yg naik suamiku dari senayan ke bundaran HI (abis dari indofest). Ini udh hari ketiga, dr hari sebelumnya dia naik manual charter 50 rb
2. Ketemu babang ojek ini, ditanya lah berapa, dia jawab LIMA PULUH DELAPAN. Krn harganya masuk akal gas lah
3. 20 menit perjalanan sampai di tempat tujuan, dia baru ngomong jd 400 rb. Ditanya lah sm suami ku kan tadi LIMA PULUH DELAPAN.
Dan dijawab lah sama dia “IYA LIMA PULUHNYA ADA DELAPAN”
4. Kejadian lah seperti di video kedua, dia bilang saya diviralin gapapa tp yang penting dibayar (400rb). Terus keliatan ya dia turun dr motor, kaya mau ngajak ribut.
Netizen do your magic, viralin ini orangnya katanya mau diviralin. 🙏🏻
Guys kalian sadar nggak sih lama-lama kok makin banyak driver aneh lho🥲
ada yang nembak harga, ngemis-ngemis di chat, nyolong paket, nyolong makanan, modus biaya parkir,
apa lagi guys?
padahal ini G*jek lho🙏
sc:sashariella
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
Jadi, ada kabar sedih dari Kalimantan Selatan. Ternyata ada situs bersejarah keren banget di sana, yaitu ratusan lukisan dinding gua yg umurnya udah 2.000 tahun. Lukisan ini jadi saksi bisu kehidupan leluhur kita zaman dulu.
Sayangnya, sekarang keberadaan situs ini lagi terancam gara2 ekspansi kebun sawit di sekitarnya. Masalahnya, akar pohon sawit, perubahan suhu di dalam gua, sampai sisa pupuk kimia bikin lukisan kuno ini perlahan rusak dan memudar.
gw cuma mau bilang :
PP 20/2026 ini bagus karena nutup celah pihak2 yg ga layak dapet fasilitas tarif umkm untuk manfaatin fasilitas tsb melalui skema bunching dan firm splitting (mecah usaha dan omset)
yg aneh itu ya orang2 ga ngerti yg bikin berita bombastis.
my take:
banyak kebijakan plenger rezim. yg ini bukan salah satunya.