"Barangkali sesuatu ditunda karena hendak disempurnakan, dibatalkan karena hendak diganti yang utama, ditolak karena hendak diganti yang lebih baik" - Ust. @salimafillah
bukan mau adu nasib, saya hanya mengaminkan kesaksian Pak Imam di MK.
selama berstatus cpns di 1 tahun pertama, saya menerima gapok 80% dari 2.9 juta yg artinya sekitar 2.3 juta + uang makan tanpa fungsional, remun, serdos (smp skg pun msh belum eligible).
susah? BWANGETTT,
cukup? jelas tidak. bulanan untuk ngekos/kebutuhan harian/dll sangat mustahil untuk bertahan sebulan.
untuk survive dalam sebulan sering bgt pulang ngantor kadang sore-kadang malam msh harus kerja side job halal apapun sampe lewat tengah malem untuk menambah pundi-pundi rupiah.
ini baru pns, saya yakin temen-temen dosen di PTS kebanyakan nasibnya lebih parah dari saya.
ayolah teman-teman dosen, fakta setelanjang ini masih membuat kita merasa baik-baik saja?
ayo kita memperjuangkan bersama kesejahteraan dosen Indonesia yg lagi diperjuangkan temen-temen di MK, bukan per kampus.
kalau kemudian regulasi berubah & tuntutan diterima, kita semua dosen, mau ASN, no ASN, PTS & PTN semua akan menikmati.
Bener bener standar ganda, guru cuma untuk memperoleh tunjangan yang dibawah 2 juta aja harus linier lah, jamnya harus sesuai lah, ini itu lah, dll.
Pokoknya guru mah dipersulit untuk hidup sejahtera tuh. Beda sama Menteri, apapun bidang studi mereka. Gaji 1 orang menteri harus beberapa kali lipat gaji guru....
Wkwkw ini siapa yg cepuin? @PNS_Ababil
Pasti staf yg gak dapet jatah dinas wkwk.
Ya pasti kesel sih. Di era efisiensi kayak gini, mereka aja diperes habis”an buat kegiatan MBG Kopdes, eh anak menteri ambil jatahnya 🤣🤣
BREAKING NEWS
Di gaji Rp 76.000 perbulan, 80% kopdes di bojonegoro tutup opersional
Agrinas menjelaskan adanya misskomunikasi terkait payroll yang seharusnya Rp 1,9 juta perbulan
Selain itu, tidak terdapat BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai kopdes
ternyata bener ya, kalau berdoa itu jangan sekedar sebut “semoga”
tapi sebut “Ya Allah tunjukkanlah, lancarkanlah, mudahkanlah, izinkanlah, dan jadikanlah.”
Menlu barusan klarifikasi, guys!
Alasan kenapa ga ada pejabat setingkat menteri, tidak bisa hadir untuk melayat ke Iran
Karena adanya pertimbangan teknis dan kesibukan pejabat.
Tapi akibatnya..
Dubes Indonesia yang melayat Alm. Ayatollah Ali Khamenei TIDAK DIKASIH AKSES ke area persemayaman beliau.
Soalnya, Iran hanya memperbolehkan pejabat setingkat menteri dan di atasnya untuk bisa masuk dan memberi penghormatan terakhir.
===
Padahal… kita punya 48 menteri dan 56 wakil menteri.
Wamenlu sendiri ada 3 orang. Salah satunya punya spesialisasi di Timur Tengah.
Bahkan kita bisa kirim Ketua DPR/MPR dan Utusan Khusus.
Masa sih semuanya pada ga bisa? Undangannya sudah diberikan oleh Iran sendiri loh.
Negara lain aja bisa kirim delegasi selevel menteri kok.
Wajar banyak yang bertanya-tanya, termasuk Dino Patti Djalal, soal keputusan pemerintah yang hanya mengirim dubes.
Padahal, ini Iran loh. Ini regional power di Timteng loh. Sayang banget kalau kita ga bisa berteman dengan Iran.
FOTO: KEMENLU, Khamenei (dot) ir
Klarifikasi Desak Made Rita ini contoh klasik ketimpangan kekuasaan dlm relasi atlet-federasi-pemerintah.
Atlet seringkali berada dlm posisi rentan krn ketergantungan pd pendanaan, fasilitas, dan izin karier yg dikontrol oleh otoritas.
Sebaiknya pemerintah melihat komentar Rita dlm wawancara setelah juara di Polandia itu bukan sbg bentuk pembangkangan. Tetapi masukan utk evaluasi dan membuka mata lebar2.
Atlet berprestasi level dunia, tak jelas keberangkatannya, lalu nggak didampingi oleh ofisial, fisioterapis, dan masseur itu jelas konyol.
Benar kata Rita di wawancara itu, memang nggak ada dukungan dari pemerintah.
Orang biasa harus bersaing sama 100ribu applicants, ngelewatin proses rumit.
Orang random bisa tiba2 dipilih jadi Komisaris dengan gaji ratusan jt di tempat yang sama.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia-nya mana?
PAK IMAM 😢😭😢😭
Saya dan rekan-rekan saya akhirnya bekerja sambilan.
Saya di Car free day berjualan dengan istri saya,
berjualan bubur bayi, berjualan baju anak.
Saya beli online, saya jual lagi offline demi menghidupi saya.
Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan.
Rekan saya Teddy, dosen di Politeknik Negeri Bandung,
dia selesai ngajar dia ngojol.
Rekan saya lagi ada di Kalimantan.
Dia selain menjadi dosen, dia pun tetap menjadi kuli bangunan, Bapak, Ibu.
Dan kemarin sudah kita sampaikan di DPD dengan gaji seperti itu.
Selain itu, banyak yang bekerja mengajar di banyak tempat.
Ke empat kampus, ke lima kampus.
Saya pernah, Bapak, Ibu, pagi saya ngajar, siang saya harus ngajar lagi.
Mencari tambahan sore, saya harus ngajar lagi.
Di Bandung dengan panas-panasan, saya pergi ke kamar mandi,
cuci muka mandi untuk mengajar kembali di kampus yang berbeda.
Demi untuk mencukupi kebutuhan dasar saya.
Selain itu, ada yang berjualan, jual online dan marketing perumahan.
Segala dilakukan demi mencukupi kebutuhan dasar.
Karena saat itu, kami tidak mendapatkan tunjangan kinerja dikecualikan.
Dan sertifikasi dosen pun bisa didapatkan paling cepat lima tahun.
1. MBG di korupsi
2. IKN batal jadi ibukota
3. Kopdes the next MBG
4. BUMN sering rugi (bagi bagi jabatan)
5. Rupiah sekarat
6. Naikin dan pungut PAJAK adalah program pemerintah paling sukses
TEMAN-TEMAN LIHAT INI!!
Ada anak menteri ikut bapaknya dinas ke New York.
@.Dody Hanggodo hello pak 🙃
WNI tanya WNI...
Boleh sih begini?? Kunjungan kerja bawa anak istri??
Mau tanya juga, nama anaknya masuk list SK delegasi berarti ngikut pake duit negara gitu kah?? @.KemenPU
Beneran Nanya ini😌
Mumpung Kegiatan Masih 6-7 hari, masih bisa itu revisi😉
HIGH-LEVEL MEETTING ON THE MIDTERM REVIEW OF THE NEW URBAN AGENDA NEW YORK
(13-19 Juli 2026)
Diketahui: UMR di NTT = Rp2.4 juta.
Diminta: 400 KK di NTT belanja 1 juta per bulan = omset 400 juta.
Langkah taktis: setengah UMR warga dipakai untuk KDMP 🔥
#Prabowonomics#PrabowoMath