khalifa New

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.

Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.

Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.

Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.

Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.

Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.

Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.

Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.

Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.

Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:

"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."

Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.

Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:

Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.

Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.

Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?

Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.

"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."

Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:

Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.

Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.

Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.

Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.

Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:

Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.

Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.

Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.

Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.

Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.

Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.

Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.

Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.

Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Jangan sampai semua dibikin gila dari kegilaan Kepala BGN.

1) menurut Kepala BGN bhw dapur SPPG yg disuspend tetap dapat “insentif” Rp 6 juta per hari atau Rp 180 juta sebulan.
2) Dapur SPPG yang disuspend saat ini 1.780 unit
3) Jika disusupend selama sebulan, artinya negara membayar sktr Rp 320 milyar padahal tdk memenuhi kewajibannya.

Baru kali ini ada kontrak dg pemerintah yg tidak bisa mensuplai kewajibannya justru dibayar padahal harusnya didenda.

Kenapa Presiden, BPK, BPKP, dan KPK semua diam ?
Apakah karena sebagian besar dapur SPPG adalah “milik” polisi ?

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴‍☠️ @ethadisaputra]

Isbat Rasa Sop Buntut

Luar biasa kreatifnya mantan imam Istiqlal ini. Setelah naik jet, menentukan hilal kok malah di Hotel Borobudur, bukan di Masjid Istiqlal yang megahnya sudah mendunia. Sepertinya kesaksian hilal memang butuh aroma Sop Buntut legendaris agar lebih cepat menembus langit kebijakan yang makin sulit dicerna nalar.

Inilah seni toleransi yang sungsang; mencampuradukkan urusan ibadah dengan kenyamanan hotel berbintang yang biayanya sanggup membuat rakyat kecil menangis berjamaah. Kalau di masjid dianggap kurang mentereng untuk sorotan kamera, jangan-jangan besok penetapan hari raya harus pindah ke ballroom mewah demi sepiring hidangan kelas atas para pemegang kuasa. Kita sedang dipaksa menelan gimik visual yang dibungkus jubah keberagaman, padahal esensinya hanyalah kebingungan prioritas dari penguasa yang lebih haus panggung daripada haus akan ketakwaan yang tulus.

Masih mau bicara soal kemurnian syariat, atau sudah terlalu nyaman dengan akrobat pencitraan yang aromanya lebih kental bau kuah kaldu daripada bau keberkahan?

Repost jika menurut anda ini adalah bentuk pemborosan yang memuakkan!

@prabowo @jokowi @aniesbaswedan @NasaruddinUmar_ @Kemenag_RI @Hilmi28 @m_andry @Mdy_Asmara1701 @PaltiWest @Aryprasetyo85 @opposite6890 @KopiVirkal @abu_waras @sosmed_politik @BosPurwa #SidangIsbat #HotelBorobudur #SopBuntut #IstiqlalDilupakan #GayaElite #BorosAnggaran #Kemenag #HilalSungsang #SirkusBirokrasi #IndonesiaEmas2045

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Wakil presiden dan Rakyat

: Gw mau polling :

Mana lebih manfaat dan mumpuni

❤ 👉 Wapres, dik @gibran_tweet

🔁 👉 Rakyat, Bro @pandji

Gak usah baperan, hanya sekedar polling.

[khalifa New @FirmanNew8]

@killinvibes @ARSIPAJA Mungkin dia merasa karena nama provinsi nya sama² ada barat nya jadi seolah itu juga bagian dari kewajibannya, tdk meremehkan bantuannya, tp apakah di jabar sudah semakmur itu semua rakyatnya

[khalifa New @FirmanNew8]

@kompascom Pak woi pak.... Tinggal laksanakan, jangan diwacanakan lagi

[khalifa New @FirmanNew8]

@regar_op0sisi @UGMYogyakarta @SianiparRismon @DokterTifa @KRMT_RoySuryo Diumumkan 18 Juli 1980
Mendaftar 28 Juli 1980
Makin berkoar, makin ngawur...

[khalifa New @FirmanNew8]

@txtdrimedia Apabila ada satu kasus yang yg dijalankan sesuai dengan sepatutnya dan itu masuk berita, percayalah kalau ini sebelumnya ga pernah terjadi, kecuali yg masuk berita ini

[khalifa New @FirmanNew8]

@masjalah Duitnya doyan klaimnya ogah, itu namanya lu malak...

[khalifa New @FirmanNew8]

@Ary_PrasKe2 @FirzaHusain @elsaday__ @dcristnugroho @Cintada16 @CakKhum @BiLLRaY2019 @AntoniusCDN @Anak__Ogi @AleenaDi09 Pemimpin yg ucapannya bisa berubah ubah, maka waspadalah...

[khalifa New @FirmanNew8]

@ARSIPAJA Yang bayar, kamu? Iya.... Kamu?

[khalifa New @FirmanNew8]

@VIVAcoid Pengen ketawa ngakak 😭😭😭

[khalifa New @FirmanNew8]

@abu_waras Kalau sampai lepas tanggung jawab manusia semacam ini wah, bener² edan sih, dia yg ngotot sekarang mo cuci tangan, oh jangan ya hut ya...

[khalifa New @FirmanNew8]

@abu_waras Tom lembong yang tidak ada menimbulkan kerugian negara aja bisa di adili, lah ini kebijakan bikin negara tekor masa ga ada ambil tindakan? Sakti bener tuh mulyono...

[khalifa New @FirmanNew8]

@rezalisni @kompascom @grok Dengan porsi ayam harga 2000 itu, artinya ayam yg berat sekilo di bagi 20 bagian ya @grok ? Kamu ga bilang kalau itu daging yg di peroleh hanya se ibu jarikan?

[khalifa New @FirmanNew8]

@PakarINTELek @KangManto123 Setelah terkonfirmasi ternyata benar kalau dia itu cwk

[khalifa New @FirmanNew8]

@kompascom Maksudnya kalau sudah terbiasa keracunan makanan akan jadi kebal racun gitu? Ato pegimana sih?

[khalifa New @FirmanNew8]

@tempodotco Pemerintah ini harus kreatif dan produktif, jangan biasakan meras rakyat terus dgn berbagai macam pajak, segala kamar hotel yg ada tvnya dipajakin. Sehat²lah negara ini...