Di Rempang Batam ada Eco-City, di Komodo Flores ada Eco-Tourism. Dua2nya mencaplok lahan dan hendak menggusur warga yg sudah ratusan tahun hidup di situ. Ini rekaman perjuangan warga Komodo 4 tahun lalu. Mereka bertahan, menolak direlokasi. Mereka jg menentang langkah Presiden Joko, Menteri Luhut, Gubernur Laiskodat, dan kroni2 mereka yg menyerahkan ratusan hektar tanah yg dulunya diambil dari warga atas nama konservasi Komodo kepada perusahaan2 ekowisata.
Berkat kegigiham warga, langkah Presiden dan Gubernur terpukul mundur! Warga tidak jadi direlokasi, perusahaan2 yg sudah diberi konsesi untuk bangun hotel di Pulau Komodo dan Padar belum bisa beroperasi.
Walaupun izin konsesi perusahaan2 itu belum dicabut, untuk sementara warga aman karena kekuasaan Laiskodat sudah berlalu dan kekuasaan Joko sebentar lagi lewat. Kekompakan dan keteguhan hati utk mempertahankan harga diri adalah kunci. Demikian juga solidaritas dari semua yg peduli.
Solidaritas kita untuk perjuangan warga #Rempang!
#BuangOligarkiPadaTempatnya
Video by @FloresDCNetwork
Sebanyak enam orang jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai mendatangi kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur pada Selasa, 11 Oktober 2022 siang.
https://t.co/zJGQG7B4Zx
Ledakan yg memicu kebocoran gas beracun yang lagi-lagi terjadi di sebuah PLTP di Sumatera Utara terus memperkuat sikap sejumlah komunitas lingkar proyek geothermal di Pulau Flores untuk menolak pengembangan energi yg kerap diklaim ramah lingkungan itu.https://t.co/AJdwM0qEiS
Di Republik ini kepentingan Oligarki di atas segalanya. Rakyat jadi nomor kesekian. 42 pelaku usaha di Labuan Bajo menolak kenaikan tarif TN Komodo secara damai justru ditangkap, direpresi, dianiaya, diintimidasi.
Breaking News: Warga Kampung Komodo, salah satu kampung di kawasan Taman Nasional Komodo, kembali melakukan aksi di Loh Linang - menyerukan penolakan kenaikan tiket 3,75 oleh PT Flobamor, BUMD Prov NTT.
Langkah itu diambil Pemda Mabar sebagai tindak lanjut desakan massa aksi dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata [Formapp] Mabar yang menolak ‘Kenaikan Tarif itu’ dalam aksi pada Senin, 18 Juli 2022. https://t.co/YSZoZKhdUL
Kedatangan anggota polisi dan TNI tersebut hendak ‘meminta’ Ketua Formapp Mabar untuk tidak melakukan aksi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Kamis, 21 Juli 2022. https://t.co/B4aZsrgZ9J
Menurut Ansy, hal utama yang patut dipertanyakan dalam studi Daya Dukung dan Daya Tampung Wisata merekomendasikan pembatasan, tetapi di saat bersamaan KLHK memberikian ijin ke BUMD Provinsi NTT, PT. Flobamora sebagai pengelola tunggal. https://t.co/DXR1HNd8va
Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat [Formapp Mabar] akan melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran di Labuan Bajo, ibu kota kabupaten Mabar, NTT menolak pemberlakuan tarif 3,75 juta rupiah ke Taman Nasional [TN] Komodo. https://t.co/YlDtnSy49V
Persoalan Bowosie sebetulnya bukan saja soal konsep pariwisata yang pro-kapitalis, tetapi yg lebih parah ialah bagaimana agenda bisnis orang-orang kuat yg meng-capture kekuasaan. https://t.co/VZNDnsktcu
Mereka juga sempat beraudiensi dengan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan membacakan pernyataan sikap agar pemerintah "Menghentikan Segala Macam Upaya Paksa" terhadap proyek tersebut.
Warga Desa Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal di kampung mereka lewat aksi protes dengan membawa hasil-hasil bumi.
Kapling-kapling Hutan Bowosie Demi Proyek Wisata.
Selain 400 hektar yang diberikan ke BPOLBF untuk proyek pariwisata, bagian lain dari Hutan Bowosie yg juga dikapling ialah di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo.
Bahkan pada tahun 2008, beberapa warga ditangkap dan dipenjara karena masih berupaya mengerjakan lahan di sekitar tempat pembibitan modern tersebut.
Sementara itu, pembangunan tempat persemaian modern ini tidak disosialisasikan secara menyeluruh kepada warga setempat.
Tiga perusahaan itu yakni PT Segara Komodo Lestari di Pulau Rinca, PT Komodo Wildlife Ecoturism di P. Padar dan P. Komodo serta PT Synergindo Niagatama di Pulau Tatawa. Invasi perusahaan2 itu dinilai akan menghancurkan nilai-nilai konservasi dan pariwisata berkelanjutan di sana.
Intisari Krisis Terkini di Taman Nasional Komodo
Meski selalu mendapat desakan publik luas, pemerintah Indonesia masih juga belum mencabut izin bisnis perusahaan-perusahaan swasta di ruang hidup satwa langka komodo.