CeasefireNOW🍉

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@paulocoelho Moh. Hatta is far superior than Soekarno, including his integrity and humility. Hatta resigned from being vice president because he believed in parliamentary democracy. Soekarno's tendency for authoritarianism made himself president for life before Soeharto overthrew him

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@Txtdariiugm @direktoridosen Tidak usah mandi

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@abulmuzaffar10 Gaji naik, tarif sogokan dari mafia peradilan terpaksa harus dinaikkan. Inflasi ekonomi

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@TheSaviour Kkkhhhkkhummus

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@AlghifAqsa @KomisiYudisial begini kah perilaku hakim yang mulia?

[Black Watch @p4int3dbl4ck]

@BoazMagid @Etanetan23 Terrorists exist and dont exist by the stroke of western pens. It's a stupid meaningless word created by lazy politicians and repeated by morons.

[Aegon @AegonCT]

@Menlu_RI @antonioguterres Changing the word from ‘killing’ to ‘deaths’?? Did Mossad just knock on your door or what?

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[Krisna 'imed' Gupta @iMedKrisna]

Di paper kami, ini salah satu yg kami anggap misalokasi: bantuan fiskal malah mengalir ke daerah yg relatif 'mudah' (dan ga perlu), apalagi kalau konsekuensinya memotong transfer daerah. Di podcast dgn @FKP_Indonesia saya bilangnya "naruh garam di laut", sebuah misalokasi serius.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Ini semakin menunjukkan gaya komunikasi politik Prabowo yang cenderung mengubah problem konkret menjadi statistik yang menenangkan, sehingga angka persentase dipakai untuk menunjukkan kontrol, mengklaim keberhasilan, dan meredam kesan krisis, terlihat ketika pemulihan.

Aceh disebut sudah “hampir 100%” dan warga tak lagi tinggal di tenda— ini adalah pola komunikasi politik yang sama, ketika sekitar puluhan ribu kasus keracunan MBG dibaca sebagai 0,00068% dari total sekitar 1,4 miliar porsi, yang kemudian dibingkai 99,99% berhasil.

Dalam logika seperti ini penderitaan riil korban akhirnya terdengar sekadar deviasi kecil dalam laporan kinerja negara.

Akhirnya yang tersisa hanyalah satu kesimpulan pahit:
kita semua hanyalah angka semata

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@yanuarnugroho Come on mbak nana

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

https://t.co/ToMv7VmvyP

[karfianda @karf1anda]

Negara ada kementrian agama aja udah aneh kalo menurutku ya ☺️

[Gandjar Bondan @gandjar_bondan]

Katanya "Een en ondeelbaar" (Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan), tapi JPU-nya yang minta maaf. Harusnya dari pemimpin tertinggi penuntutan, dong!

[Haye Targaryen @_haye_]

Ada ketua Wantimpres yg Lebaran di Tel Aviv sama Benjamin Netanyahu.

Lingkar berapa itu?

[Hafizha 𐚁 @hafizha_anisa]

Aku Ahli Gizi, dan mau jelasin kenapa banyak menu MBG Ramadhan "tak layak dan tak bergizi"

Padahal studi Celios mendata 24% Pengawas Gizi itu kerja lebih dari >14 jam sehari. Alias kok bisa overwork tp menu jelek??

Biar adil, tau fakta di lapangan.

[farrens 🔻 @farrenskarim]

Their Minister of Foreign Affairs btw

[د. جمال الملا @DrJamal11]

Here is one of the many people who once mocked the deaths of Palestinians

Now experiencing firsthand the kind of fear and suffering that Palestinians have endured for years.

[🐢💨 @Kkuuroo___]

3 bulan kerja di pengolahan makanan di jepang, standar higienisnya emang gak kaleng-kaleng. mau ke toilet aja kadang males karena harus lewat proses cleaning (sanitasi) lagi. istirahat 45 menit, 10 menitnya habis buat bebersih 😭

pernah bikin geger satu pabrik. tebukuro (sarung tangan) tiba-tiba robek pas kerja. aku di bagian sortir keripik kentang yang baru keluar dari penggorengan, suhunya panas jadi emang gampang robek.

waktu itu shift malam. sadar robeknya jam 21.00, langsung buru-buru lapor operator.
diinterogasi kira-kira robeknya jam berapa. akhirnya ditarik perkiraan sekitar jam 19.00.

masalahnya robeknya sampai bolong dan potongannya gak ketemu. dikhawatirkan masuk ke dalam kemasan.

akhirnya produksi dihentikan. semua produk dari jam 19.00–21.00 dibongkar buat nyari potongan sarung tangan itu.

ribuan kemasan dibongkar. jangan tanya keadaan mentalku saat itu. rasanya pengen menghilang dari bumi 😭

komat-kamit dzikir minta keajaiban biar ketemu… tapi nihil 😭
untung gak jadi musuh line produksi, tapi emang sejak hari itu langsung di pindah line 😭

kalo nanya kemasan yang dibongkar itu apakah di re-pack? enggak ya, jadi gomi (sampah) biasanya buat makan ternak khususnya babi.

intinya standar food safety di jepang gak kaleng-kaleng 😭
rela rugi banyak demi sebuah kualitas

[Si Juki @JukiHoki]

Di facebook ada yang cerita. Order 3 cardigan terus yang datang malah surat ini. Ada-ada aja kelakuan orang buat dapat duit.

[CeasefireNOW🍉 @ForMonitoringP1]

@erasmus70 Novel Bamukmin mana ya kok gak muncul

[Sami Al-Arian @SamiAlArian]

Here are the terms for surrender:

If Iran is listening, this should be the response to Donald Trump’s demand for “complete surrender.” A real ceasefire requires:

1. Full U.S. military withdrawal from the Persian Gulf region.
2. Immediate and total Israeli withdrawal from Gaza.
3. Complete Israeli withdrawal from South Lebanon.
4. Israeli withdrawal from any Syrian territories occupied after the fall of the Assad regime.
5. The lifting of sanctions on Iran and reparations for the damage caused by this illegal war.
6. An end to the siege of Gaza and the beginning of its immediate reconstruction without conditions.
7. Reconstruction of Lebanon after Israeli destruction.
8. Accountability for war crimes under international law and the handing over of Netanyahu and other war criminals to the ICC.

P.S. To the American people and Congress: Time for regime change at home. Impeach Trump.

Finally, for the Muslim World: The real divide in the Muslim world today is not Sunni vs. Shi‘i. It is Zionist vs. anti-Zionist.